Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (Bansos) beras di Kementerian Sosial (Kemensos) Tahun Anggaran 2025. KPK kembali menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terkait perkara tersebut pada Agustus 2025. Terbaru, KPK menetapkan tiga orang tersangka dan dua tersangka korporasi dalam kasus tersebut. “Adapun dalam
Pemerintah Indonesia bersepakat untuk memfinalisasi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara, mengingat kebutuhan mendesak karena banyaknya permintaan pemindahan narapidana dari negara-negara sahabat. Finalisasi tersebut dilakukan dalam pertemuan lintas kementerian/lembaga pada Selasa ini. Yusril mengatakan sejumlah pihak yang hadir, yaitu Kementerian HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Sekretariat
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan pembebasan bersyarat termasuk terhadap narapidana kasus korupsi merupakan bagian dari sistem hukum pidana. KPK menghormati itu. Namun demikian, Setyo mengungkapkan ada sejumlah pihak yang merasa kurang mendapat keadilan dari bebas bersyaratnya Setya Novanto selaku terpidana kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP) yang merugikan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi rencana aksi unjuk rasa Demo Pati Jilid II yang dijadwalkan pada 25 Agustus 2025. Ia mengingatkan Bupati Pati Sudewo agar menjalin komunikasi dengan masyarakat secara santun di tengah polemik kebijakan pajak. Tito menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum.
Setya Novanto, terpidana perkara korupsi e-KTP, bebas bersyarat. Setya mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin sejak Sabtu, 16 Agustus 2025. Pembebasan ini diberikan setelah dia menerima total remisi selama 28 bulan 15 hari. Mashudi, selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, menjelaskan jumlah remisi tersebut. “Itu 28 bulan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan pesan Presiden Prabowo pada Hari Konstitusi yang jatuh pada Senin (18/8/2025). Pratikno sendiri diketahui hadir mewakili Presiden Prabowo dalam acara Hari Konstitusi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/8/2025) malam. Ia menyampaikan bahwa Prabowo meyakini bahwa
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030. Hasto kembali ditunjuk sebagai sekjen melalui rapat DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8) siang. Setelah resmi ditunjuk, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut. “Sudah diputuskan dan pelantikan tadi jam 14.00, lanjut rapat
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding menyampaikan bahwa pihaknya memulangkan 264 orang pekerja migran non-prosedural alias ilegal dari Malaysia. Karding menuturkan, lokasi pemulangan ratusan pekerja migran ilegal tersebut terbagi menjadi tiga kelompok, yakni kelompok yang berasal dari Jakarta, Kualanamu, dan Lombok. Karding mengatakan, ratusan pekerja migran ilegal tersebut
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Bupati Pati Sudewo telah mengembalikan uang yang diterimanya terkait kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Meski demikian, KPK menegaskan hal tersebut tidak menghapus unsur pidana yang telah dilakukan, sebagaimana merujuk pada Pasal 4 UU
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengakui terdapat kelalaian dalam pengawasan tata kelola royalti musik. Namun, sebagai institusi yang memegang kendali, Supratman menekankan, bahwa Kementerian Hukum siap bertanggung jawab atas persoalan tersebut. Menkum meminta publik memberi waktu kepada komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang baru dilantik pada Jumat (8/8/2025)
Pengamat militer sekaligus Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyayangkan terlibatnya komanda peleton dalam kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo. Ia mengatakan komandan harusnya menjadi teladan dan melindungi anak buahnya. Khairul menilai TNI harus melakukan evaluasi pembinaan terus menerus. Ia mengatakan tidak cukup dilakukan sekali buntut
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua lokasi terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji 2024 pada Rabu (13/8). Penggeledahan dilakukan di rumah pihak terkait di Depok, Jawa Barat, serta di kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dari rumah di Depok
