KEGIATAN

Presiden Prabowo Perintahkan Kasus Pagar Laut di Tangerang Diusut Tuntas

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan agar permasalahan pagar laut diusut secara tuntas. Pada kesempatan ini, Sakti juga menuturkan penanganan permasalahan pagar laut ini akan dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak mulai dari TNI Angkatan Laut hingga

Selengkapnya »

Bareskrim Sita Rp61 M terkait 3 Situs Judol Jaringan Internasional

Bareskrim Polri mengungkap total tiga situs judi online jaringan nasional dan internasional dan menyita total aset senilai Rp61 miliar. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan ketiga situs judi yang berhasil diungkap itu merupakan H5GF777, RGO Casino, dan Agen 138. Himawan mengatakan operasi pengungkapan merupakan hasil

Selengkapnya »

Pagar Laut Tangerang Dibongkar TNI AL, KKP Pastikan Penyidikan Lanjut

Penyidikan soal pagar laut 30 kilometer di Teluknaga, Tangerang, Banten akan tetap dilanjutkan meski sudah dilakukan pelonggaran kata Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Staf Khusus Menteri KKP Doni Ismanto mengatakan pihaknya bekerja sama dengan aparat penegak hukum buat memastikan memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelesaian kasus tersebut. Dia juga berkata

Selengkapnya »

Kata Yusril Soal Rencana Pemerintah Bikin Undang-Undang Pemindahan Narapidana

Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah akan segera membuat undang-undang tentang mekanisme pemindahan narapidana atau transfer of prisoners. Dia menjelaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan ketentuan pemindahan narapidana diatur dengan undang-undang. Aturan itu tercantum dalam Pasal 45 ayat (2)

Selengkapnya »

Ketika Mendagri Harus Turun Gunung Klarifikasi soal Aturan ASN Jakarta Boleh Poligami…

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebut Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian sebagai kebijakan yang diskriminatif. Ada alasan yang dinilai kental akan diskriminasi terhadap perempuan, salah satunya adalah boleh berpoligami dengan dalih, “Istri tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai

Selengkapnya »

Nasib Demokrasi Kita, Renungan atas Peringatan Peristiwa Malari

Demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat pelemahan institusi-institusi yang seharusnya menjadi penopangnya. Masyarakat sipil yang dulu menjadi motor penggerak demokrasi kini terfragmentasi, sebagian terserap ke dalam kekuasaan, sementara sebagian lainnya memilih diam. Hal yang sama terjadi pada institusi formal seperti parlemen dan lembaga penegak hukum, yang semakin terkooptasi oleh

Selengkapnya »

Komisi IV DPR Ingin Pelaku Pemagaran Laut Dibawa ke Ranah Hukum

Anggota Komisi IV DPR, Rajiv mendorong agar pelaku pemagaran laut sepanjang 30,16 Km di wilayah pantai Tangerang dan 8 Km di pantai Bekasi dibawa ke ranah hukum jika terbukti melakukan tindakan ilegal. Rajiv menyebut Komisi IV DPR akan segera melakukan sidak ke lokasi untuk mencari tahu pelaku dan motif pemagaran

Selengkapnya »

Hakim Tinggi dan Mantan Ketua PN Surabaya Jadi Tersangka Suap Vonis Ronald Tannnur

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Ketua Pengadilan (PN) Surabaya, Jawa Timur (Jatim) Rudi Suparmono (RS) sebagai tersangka korupsi penerimaan suap dan gratifikasi vonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) meningkatkan status hukum terhadap Rudi, setelah dilakukan penangkapan di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa

Selengkapnya »