Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hadid menyatakan bahwa terdapat dua entitas bisnis digital yang tidak mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) beserta aturan turunannya, yakni Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026. Dua platform tersebut adalah Meta (yang menaungi
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membangun Laboratorium Sosial Sains Kepolisian di kompleks Akademi Kepolisian sebagai pusat penelitian model pemolisian. Fasilitas ini ditujukan untuk menghasilkan kebijakan yang presisi di tengah perubahan zaman yang dipengaruhi revolusi digital, dinamika geopolitik, dan transformasi sosial yang semakin kompleks. Menurut Dedi Prasetyo, laboratorium ini menjadi ruang
Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP Tunas) mulai berlaku pada 28 Maret 2026, dengan salah satu ketentuan membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Nasaruddin Umar menilai kebijakan ini penting, mengingat Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki lebih dari 13 juta siswa
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan melaporkan kasus suspek campak dalam waktu maksimal 24 jam, sesuai Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/1602/2026. Kebijakan ini diterapkan di tengah meningkatnya kasus dan kejadian luar biasa (KLB) campak di berbagai daerah. Hingga pekan ke-11 tahun 2026, tercatat 58 KLB di 39 kabupaten/kota pada
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa Siklon Tropis Narelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia pada 26–27 Maret 2026. Meski tidak berdampak langsung, sistem cuaca tersebut memicu hujan sedang hingga lebat di sejumlah wilayah, termasuk Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Selain itu, gelombang laut kategori
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi) memperkuat sinergi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mendukung pelaksanaan riset prioritas nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama riset diarahkan pada sektor strategis seperti energi dan pengelolaan sampah sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem riset
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 telah mencapai 95 persen, dengan keberangkatan kloter pertama dijadwalkan pada 22 April 2026. Pemerintah menyiapkan lebih dari 500 kelompok terbang yang masing-masing berisi sekitar 350–400 jemaah. Koordinasi teknis terus dimatangkan untuk memastikan proses pemberangkatan hingga kedatangan
Pemerintah membatalkan rencana pembelajaran daring bagi siswa sekolah yang sebelumnya disiapkan sebagai bagian dari strategi penghematan energi menghadapi potensi krisis akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno setelah dilakukan koordinasi lintas kementerian. Pemerintah
Pemerintah Indonesia berencana menerapkan skema bekerja dari mana saja (WFA), bekerja dari rumah (WFH), serta pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak energi global akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur distribusi sekitar seperlima pasokan minyak
Indonesia memang masih relatif aman dari ancaman depopulasi karena jumlah penduduk diproyeksikan terus meningkat hingga sekitar 333 juta jiwa pada 2050. Kondisi ini berbeda dengan sejumlah negara maju seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan yang mengalami penurunan populasi akibat rendahnya angka kelahiran dan meningkatnya populasi lansia. Depopulasi berpotensi melemahkan produktivitas
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terkait aturan uang pensiun mantan pejabat negara melalui Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025. MK menyatakan bahwa UU Nomor 12 Tahun 1980 sudah tidak relevan dengan struktur lembaga negara pasca-amandemen UUD 1945. Oleh karena itu, MK memberikan tenggang waktu maksimal dua tahun bagi pembentuk undang-undang untuk mengganti
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyatakan optimisme bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa secara signifikan. Melalui pengembangan desa tematik seperti desa penghasil ikan nila, telur, hingga jagung, perekonomian desa akan terangkat karena warga menjadi penyuplai utama bahan pangan
