Menuju Pemilu 2024, sejumlah pihak mendorong penguatan kepemimpinan perempuan. Memberi ruang yang lebih besar bagi perempuan dalam pengambilan kebijakan dapat mencegah lahirnya kebijakan-kebijakan yang memarginalisasi perempuan. Pengamat kesetaraan gender dari UI sekaligus anggota Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Iklilah Muzayyanah Dini dalam forum pembahasan hasil KUPI, mengatakan kepemimpinan perempuan sangat penting, agar dapat menciptakan program-program yang tidak meminggirkan perempuan, serta perlu diupayakan gerakan ke arah pendidikan untuk mendorong perempuan memimpin di politik (7/3/2022). Marginalisasi perempuan dalam berbagai kegiatan sosial dan politik dinilai masih terjadi karena perempuan dianggap lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk memimpin. Oleh karena itu, KUPI berupaya terlibat dalam pendidikan politik, khususnya bagi kepemimpinan perempuan.
Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Parlemen, Luluk Nur Hamidah, mengatakan bahwa saat ini persentase keterlibatan perempuan di ranah politik masih rendah. Keterlibatan perempuan di sektor politik masih sebesar 21 persen di DPR dari total target minimal 30 persen. Untuk bisa merealisasikan lebih besar representasi perempuan di DPR, Luluk berharap partai politik mencalonkan banyak calon anggota legislatif perempuan. Namun tak semata mengejar target, penting pula agar para kandidat ini punya kualitas atau partai meningkatkan kapasitasnya sehingga kelak jika terpilih, lahir pemimpin-pemimpin perempuan yang berkualitas.
Ketua Majelis Musyawarah KUPI Badriyah Fayumi, menyebut, gerak perempuan di ranah politik masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya, perempuan masih sulit mendapatkan ruang setara dengan laki-laki. Ekosistem politik dinilainya masih tidak ramah bagi perempuan.
