Menteri BUMN Erick Thohir sebut petani Indonesia makin hari makin miskin. Padahal, Indonesia ingin membangun keberlanjutan pangan. “Kita tidak mungkin membangun keberlanjutan pangan tanpa kita memperhatikan petani kita yang makin hari makin miskin,” ucap Erick. Erick mengklaim rata-rata petani hanya memiliki tanah 300 hingga 500 meter persegi. Menurut Erick, lahan itu sempit.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai penghapusan kredit macet UMKM di perbankan nasional. “Untuk kredit macet ini lagi dikaji. Lagi disiapkan PP-nya oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan),” kata Teten. Teten mengatakan Presiden Joko Widodo telah memberikan sinyal persetujuan terkait rencana penghapusan kredit macet UMKM di
Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan untuk mengkaji ulang bea masuk barang impor usai menerima audiensi sekitar 40 pemilik usaha lokal yang berjualan di platform online. Teten menyampaikan bahwa pemerintah harus melindungi produk dalam negeri agar tidak kalah saing dengan produk dalam negeri karena negara di luar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya di kementerian maupun lembaga untuk mengawasi aktivitas sektor industri dan pembangkit listrik di Jabodetebak. Menurutnya pengawasan terhadap sektor industri ini diperlukan untuk mengurangi polusi udara yang semakin memburuk di Jabodetabek. Jokowi mengatakan, kualitas udara di Jabodetabek selama satu pekan terakhir ini sangat buruk. Bahkan
Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap sudah menghentikan 6.895 kegiatan usaha tanpa izin seperti pinjaman online (pinjol), aset kripto, investasi dan lainnya di sektor keuangan sejak 2017 sampai 5 Agustus 2023. Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), Bondan
Pemerintah pusat menetapkan enam provinsi di Indonesia yang bakal menjadi tulang punggung pasokan beras nasional, sebagai antisipasi dampak bencana El Nino. Ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Enam provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Enam provinsi itu selama ini
Di antara kota-kota dunia, Provinsi DKI Jakarta salah satu yang paling pepak dengan gedung-gedung bertingkat. Fenomena street canyon atau udara yang terperangkap di antara gedung-gedung di perkotaan membuat konsentrasi pencemaran udara akibat emisi kendaraan semakin tinggi. Berdasarkan data yang diinventarisasi oleh Bloomberg Philanthropies, DKI Jakarta, dan Vita Strategic, aktivitas transportasi menjadi penyumbang emisi
Senior Partai Demokrat kubu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Hencky Luntungan mengklaim partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu akan hancur setelah Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) tentang dualisme kepengurusan partai. Hencky mengatakan putusan itu akan membuat perpecahan di Demokrat berlanjut. Hal itu akan berdampak ke perolehan suara di Pemilu Serentak
Angka backlog hunian di Indonesia yang dapat dikategorikan tinggi menjadi perhatian khusus bagi pemerintah maupun para stakeholder pengembang hunian rakyat. Data Survei Sosio Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa backlog hunian mencapai 12,71 juta di mana 2,9 juta diantaranya tersebar di wilayah Jabodetabek. Bahkan dari masyarakat yang memiliki hunian di Jakarta, 63 persen di antaranya belum
Secara umum, komoditas pertanian di perdesaan bersifat musiman, mudah rusak, umur simpan pendek, kualitas dan volume produk bervariasi, serta memerlukan ruangan yang besar, tetapi nilainya rendah. Selain itu, setiap komoditas pertanian memiliki waktu tanam, pertumbuhan, panen, serta input produksi yang berbeda. Oleh karena itu, pascapanen memerlukan penyimpanan, pengangkutan, dan pengemasan
Pakar hukum tata negara dan konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Fahri Bachmid menilai rencana amendemen konstitusi UUD Tahun 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukan hal aneh. Fahri menyarankan amendemen konstitusi UUD lebih baik dilakukan setelah proses Pemilu 2024 rampung. “Rencana amendemen konstitusi UUD Tahun 1945 adalah sesuatu yang normal dan
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan amendemen Undang-undang Dasar 1945 akan dibahas setelah Pemilu 2024. Bamsoet beralasan rencana amendemen UUD 1945 dibahas setelah pemilu, agar tak dicurigai MPR mendukung isu penundaan Pemilu 2024. Baginya, isu penundaan pemilu yang selama ini berkembang menjadi kontraproduktif jelang gelaran pesta demokrasi lima
