Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 10.586 jiwa terdampak banjir di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, yang terjadi sejak Rabu (9/10) pukul 02.00 WIB. Dalam keterangan yang diterima ANTARA di Jakarta, Ahad, banjir berdampak kepada 3.227 kepala keluarga atau 10.586 jiwa di lima kecamatan, yakni Kecamatan Rambutan, Kecamatan
Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan wacana penghapusan sementara pajak pembelian rumah, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan ini direncanakan akan diterapkan di awal masa jabatan Prabowo untuk meringankan beban masyarakat dalam memiliki rumah. Hashim menjelaskan bahwa
Masalah kekurangan air tawar di tiga gili utama di Lombok masih belum menemukan solusi yang jelas. Saat ini, dampaknya telah meluas ke sektor perhotelan dan restoran. Industri tersebut di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, Lombok Utara, NTB, mengalami kerugian besar akibat krisis air bersih, dengan estimasi kerugian mencapai
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa usulan untuk menaikkan batas pendapatan maksimal penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Rp 8 juta menjadi Rp 12 juta per bulan adalah langkah yang baik. Namun, implementasi kebijakan ini akan bergantung pada keputusan pemerintahan berikutnya. Basuki mengungkapkan bahwa usulan tersebut telah lama diajukan,
Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka berencana untuk membentuk kembali Kementerian Perumahan. Nama politisi senior Fahri Hamzah mencuat sebagai kandidat Menteri Perumahan dalam kabinet baru yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih, memberikan isyarat bahwa Fahri akan memimpin
Kecerdasan buatan (AI) kini menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan, termasuk di sektor layanan bandara. Dalam acara Indonesia Tourism Outlook pada Kamis (10/10/2024), Wahyu Cahyadi, Group Head Teknologi dan Digitalisasi PT Angkasa Pura Indonesia, menjelaskan bahwa operasional bandara telah memanfaatkan teknologi AI. AI tidak hanya mempermudah tugas petugas bandara, tetapi
Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, pemerintah akan mengutamakan kontraktor atau pengembang kecil dalam program pembangunan 3 Juta Rumah. Hashim bilang dari 3 juta rumah itu, 2 juta rumah akan diserahkan kepada pengembang kelas menengah atau UMKM, Bumdes hingga koperasi. Sementara 1 juta pembangunan rumah lainnya akan diserahkan kepada siapapun
Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan mendorong adanya Badan Logistik Nasional (BLN) di pemerintahan Prabowo Subianto. Akbar menyampaikan badan ini akan menjadi terobosan baru dalam membenahi tata kelola ekosistem logistik nasional. Berdasarkan data Bappenas, lanjut Akbar, perputaran ekonomi dari sektor logistik mencapai Rp 400 triliun dan memberikan kontribusi
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo menjalankan berbagai program untuk memastikan pemerataan akses telekomunikasi di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), salah satunya melalui program BAKTI SINYAL. Program ini bertujuan membangun Base Transceiver Station (BTS) di daerah 3T dan lokasi prioritas (Lokpri) guna mengatasi isolasi komunikasi di daerah-daerah yang belum
Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil (RK), bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Dalam pertemuan tersebut, RK mengungkapkan rencananya untuk mengembangkan wisata global di Kepulauan Seribu. “Saya juga akan melaporkan rencana wisata global di Kepulauan Seribu, dan bagaimana menarik wisatawan agar bisa tinggal lebih lama,” kata RK usai
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mempertanyakan rencana pemberian tunjangan perumahan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Huda, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang menurun, rencana ini tidak bijaksana dan sangat tidak pantas untuk diimplementasikan. “Wacana ini menunjukkan kurangnya empati dari kesekretariatan dan
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Fatwa menyepakati solusi masalah nama produk bersertifikat halal, setelah sebelumnya ada perbedaan pandangan dari ketiga lembaga tersebut. Sebelumnya terdapat produk berbubuhan nama “tuyul”, “tuak”, “beer”, dan “wine” yang mendapat sertifikat halal. Penamaan produk ini mendapat respon dari masyarakat
