Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Fauzi H. Amro, menyatakan dukungannya terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran. Ia menganggap langkah ini sebagai upaya untuk memastikan ruang fiskal yang lebih optimal, dengan fokus pada peningkatan penerimaan negara, seperti melalui tarif PPN yang hanya berfokus pada barang dan jasa mewah. Namun,
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendesak pemerintah daerah untuk segera memperbaiki pengelolaan sampah, khususnya terkait Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih menerapkan sistem pembuangan terbuka (open dumping) karena berpotensi menimbulkan sanksi pidana. Dalam konferensi pers Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025, Direktur Pengelolaan Sampah KLH, Novrizal Tahar, mengungkapkan bahwa KLH/Badan Pengendalian
Publik dikejutkan dengan tampilan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di Google pada Sabtu, 1 Februari 2025. Laman pencarian raksasa itu menampilkan kurs Rp 8.170 per dolar AS, jauh dari kurs resmi yang berada di kisaran Rp 16.300 per dolar AS. Perbedaan drastis ini menimbulkan pertanyaan: apakah ini sekadar kesalahan teknis atau ada upaya peretasan
Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar Mangihut Simatupang, menyatakan keprihatinannya terhadap demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Dosen di Istana Negara pada 3 Februari 2025, sebagai bentuk protes atas ketidakmampuan pemerintah membayarkan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN sejak 2020. Togar menekankan bahwa meskipun dia mengapresiasi cara yang dipilih para dosen untuk menyuarakan aspirasi
Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah atau Erma, meminta Kementerian Pariwisata untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap industri pariwisata di Bali. Permintaan ini disampaikan sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang muncul belakangan ini, seperti aksi kriminal terhadap wisatawan asing dan penutupan Kampung Rusia. Menurut Erma, lonjakan jumlah wisatawan mancanegara pascapandemi
Pemerintah telah menetapkan kebijakan bahwa mulai 1 Februari 2024, penjualan LPG 3 kg hanya dapat dilakukan melalui pangkalan resmi Pertamina, bukan lagi di tingkat pengecer. Namun, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, menilai kebijakan ini tidak menjamin pengurangan beban subsidi LPG. Menurutnya, permasalahan utama bukan sekadar soal distribusi
Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan senilai Rp 2 miliar untuk korban banjir di Jakarta. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, bantuan disalurkan ke tiga wilayah, yakni Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Menteri yang sering disapa Gus Ipul menyebutkan, bantuan yang dibagikan berupa kebutuhan dasar para pengungsi, seperti makanan, minuman, alas
Pemerintah menargetkan defisit APBN 2025 sebesar 2,53 persen dari PDB, dengan nilai mencapai Rp 616,2 triliun. Namun, proyeksi ekonomi menunjukkan potensi pelebaran defisit hingga 2,9 persen dari PDB atau sekitar Rp 800 triliun. Hal ini dipicu oleh kebutuhan anggaran tambahan untuk mendanai berbagai program prioritas, termasuk kebijakan makan bergizi gratis
Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kerja sama dalam penyediaan data pertanian yang akurat dan terpercaya. Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan pentingnya sinergi antara kedua institusi dalam memastikan kualitas data pertanian yang menjadi dasar perumusan kebijakan nasional. Ia mengapresiasi
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa dua perusahaan, yakni PT CL dan PT MAN, memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas area laut di perairan Bekasi, Jawa Barat. PT CL mengantongi SHGB sejak 2012 hingga 2018 dengan luas 90 hektare, sedangkan PT MAN memiliki 268 bidang tanah seluas 419,6
Badan-badan kemanusiaan PBB mulai mengurangi program bantuan global setelah Amerika Serikat menangguhkan pendanaan luar negerinya untuk sementara. UNHCR, salah satu badan PBB yang terdampak, menginstruksikan stafnya untuk membatasi pengeluaran, termasuk menghentikan perekrutan, menunda kontrak baru, serta membatasi pengadaan dan perjalanan internasional kecuali dalam situasi darurat. Keputusan ini terjadi setelah AS,
Pemerintah menetapkan aturan baru mengenai penyerapan gabah oleh Bulog dengan harga Rp 6.500 per kilogram, sebagaimana diatur dalam Keputusan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025. Kebijakan ini menggantikan aturan sebelumnya yang memperhitungkan faktor kualitas seperti kadar air, serta menghapus mekanisme rafaksi harga gabah dan beras. Kepala Biro
