Ketua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan, menyatakan bahwa RUU tentang perubahan UU Nomor 2 Tahun 2024 terkait Provinsi Daerah Khusus Jakarta harus segera diselesaikan sebelum pemilihan kepala daerah 27 November 2024. Menurutnya, revisi ini diperlukan agar calon kepala daerah yang terpilih memiliki kepastian hukum. Namun, perdebatan muncul di antara anggota
Indonesia dan China telah sepakat untuk mendanai program makan siang bergizi gratis di Indonesia. Kesepakatan ini adalah salah satu hasil pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping yang berlangsung di Beijing pada 9 November 2024. Program ini dinamai “Food Supplementation and School Feeding Programme in
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan dukungannya untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 selesai dilaksanakan. Hal ini menyusul usulan dari anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, yang menginginkan penundaan bansos menjelang Pilkada untuk menghindari potensi
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka layanan pengaduan masyarakat “Lapor Mas Wapres” mulai Senin (11/11/2024) hari ini. Pembukaan layanan pengaduan ini disampaikannya melalui akun Instagram @gibran_rakabuming pada Minggu, kemarin. “Kepada yang saya cintai, seluruh warga negara Indonesia, mulai besok, saya akan membuka pengaduan dari masyarakat Indonesia secara terbuka untuk umum,”
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, turut hadir dalam Forum Bisnis Indonesia-China (FBIC) di Beijing yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam acara ini, beberapa perusahaan dari Indonesia dan China menandatangani kerja sama dengan nilai investasi sebesar USD 10 miliar atau sekitar Rp 156,19 triliun. Anindya
PT Thorcon Power Indonesia terus mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dengan rencana investasi sebesar Rp17 triliun dan target operasional pada 2030-2031. Lokasi pengembangan ini berada di Pulau Kelasa, Kepulauan Bangka Belitung, yang diharapkan menjadi tempat bersejarah bagi pembangkit listrik nuklir pertama di Indonesia. Direktur Operasi Thorcon Power Indonesia,
Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan agar tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) diperpanjang dari 15 tahun menjadi 30 tahun. Usulan ini disampaikan setelah pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Kamis (7/11/2024). Erick menyatakan bahwa perpanjangan tenor ini bertujuan untuk meringankan beban
The Federal Reserve (The Fed) Amerika Serikat kembali menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps), menjadikannya pada kisaran 4,50-4,75% pada Kamis waktu AS atau Jumat dini hari waktu Indonesia. Ini merupakan pemangkasan suku bunga kedua yang dilakukan secara berturut-turut dalam pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC). Sebelumnya, The
Pembahasan kenaikan upah minimum saat ini menjadi perhatian utama dengan serangkaian sidang Dewan Pengupahan Nasional yang digelar dari akhir pekan hingga awal pekan ini. Ketua Komite Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Subchan Gatot, menyampaikan bahwa pembahasan intensif melibatkan pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah. Menurut Subchan, Apindo mengusulkan agar kenaikan upah
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah merancang peta jalan untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia, dengan target kapasitas mencapai 3.000 MW atau 3 GW hingga 2033. Saat ini, Indonesia baru memiliki kapasitas PLTP sebesar 2,5 GW, atau sekitar 11% dari total cadangan panas buminya.
Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) diundur hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatan luar negeri selama 16 hari pada November 2024. Dengan begitu, peresmiannya batal dilakukan pada Kamis (7/11/2024) hari ini. Kepala Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, menyatakan bahwa persiapan peluncuran dilakukan secara optimal sesuai arahan presiden untuk
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kebijakan penghapusan utang bagi debitur UMKM, petani, dan nelayan yang memenuhi syarat tertentu. Meskipun dirancang untuk meringankan beban ekonomi kelompok ini, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi semua debitur dan menerapkan proses seleksi ketat. Menurut Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS, penghapusan utang ini sebaiknya bersifat parsial, diberikan
