Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, bersama asosiasi dan himpunan terkait, mengusulkan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE). Wakil Ketua Umum Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin, Suryadi Sasmita, menilai kebijakan DHE kurang efektif dalam memperkuat nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi, meski sudah
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) telah menetapkan anggaran sebesar Rp177,49 miliar untuk program Buy The Service (BTS) tahun 2025, yang mencakup layanan angkutan perkotaan di delapan kota. Jumlah ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp437,89 miliar. Penurunan anggaran ini disebabkan oleh pengurangan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan bahwa pagar laut berbahan bambu di perairan Bekasi, Jawa Barat, tidak memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto, menyatakan KKP belum pernah mengeluarkan PKKPRL untuk kegiatan tersebut. Tim Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menerapkan standar bangunan tahan bencana untuk infrastruktur yang dibangun, sesuai SNI 1726 Tahun 2019 tentang ketahanan gempa bagi struktur gedung dan non-gedung. Selain menerapkan standar ini pada proyek internal, kementerian juga mensosialisasikannya kepada masyarakat dan pihak lain yang belum menerapkan standar tersebut. Menteri PU, Dody
Kementerian Perdagangan menambahkan lima komoditas baru—agar, karagenan, mocaf, pinang, dan tapioka—ke dalam daftar barang yang dapat disimpan melalui Program Sistem Resi Gudang (SRG). Dengan penambahan ini, total jenis komoditas yang diakomodasi mencapai 27 jenis. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2025, yang mulai berlaku pada
Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (PKTN) telah memberikan sanksi administratif kepada 41 pelaku usaha di tingkat distributor maupun pengecer yang menjual minyak goreng kemasan rakyat atau MinyaKita. Pasalnya, mereka menjual MinyaKita di atas harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 15.700. Sementara itu, terkait dengan larangan praktik bundling,
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono meminta Bulog untuk segera melakukan penyerapan gabah dari petani yang telah memasuki puncak musim panen padi di tahun ini seusai dengan harga pokok penjualan (HPP). HPP gabah telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 6.500 per kilogram. Wamentan menjelaskan, penyerapan gabah petani dilakukan agar mampu menjaga harga beras tetap sesuai
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan, sektor perindustrian dalam negeri pada dasarnya mengikuti pemerintah soal cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang direncanakan diimplementasikan pada semester II tahun 2025. Meski demikian, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin Merijanti Punguan Pitaria mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi terkait pembahasan implementasi cukai MBDK pada semester
Pemerintah Republik Indonesia bersama Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan perhajian (MoU) untuk musim haji 1446 H /2025 M. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah, di Jeddah. “Alhamdulillah hari ini baru saja kami menandatangani kesepakatan haji dengan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengambil alih pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mulai 10 Januari 2024. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi besar untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Menurut Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor
Jepang dan Indonesia resmi menandatangani nota kesepahaman terkait dua proyek pinjaman yen senilai total 90,456 miliar yen (sekitar Rp 9,35 triliun) untuk mendukung pembangunan di Indonesia. Penandatanganan dilakukan oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yasushi Masaki, dan Abdul Kadir Jailani, Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI. Pinjaman
Indonesia dan Qatar resmi menjalin kerja sama strategis untuk membangun satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Rabu, 8 Januari 2025. Kerja sama ini menandai langkah konkret pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau. MoU tersebut
