Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan uji massal sepeda motor listrik hasil konversi pada 7-8 Desember 2024 di Bekasi, Jawa Barat. Program ini bertujuan mempercepat transformasi dari sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi berbasis listrik. Direktur Sarana Transportasi Jalan, Amirulloh, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kolaborasi dengan Kementerian
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memberikan klarifikasi terkait pernyataan bersama antara Indonesia dan China yang mencuat setelah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Xi Jinping di Beijing pada 9 November 2024. Dalam pernyataan tersebut, kedua negara disebut menyetujui klaim tumpang tindih (overlapping claims) di Laut China Selatan (LCS). Namun, Juru
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa investasi Apple di Indonesia akan berfokus pada produksi komponen untuk ponsel, dengan nilai komitmen mencapai 1 miliar dolar AS. Saat ini, diskusi dengan Apple terus berlangsung, dan Rosan berharap dalam waktu satu pekan kesepakatan tertulis dapat tercapai. Meski belum membeberkan detail
Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 23,61 triliun untuk mendukung program swasembada beras pada tahun 2025, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti optimasi lahan 851 ribu hektare, pencetakan sawah baru 225 ribu hektare, pompanisasi
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Korlantas Polri kembali membahas soal SIM dan STNK. DPR mengusulkan bahwa masyarakat tidak perlu melakukan perpanjangan SIM dan STNK, alias berlaku seumur hidup. Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengatakan, pihaknya pernah membahas terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Khususnya,
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi mengumumkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 yang menetapkan rata-rata kenaikan upah minimum nasional Tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Kebijakan ini berlaku untuk upah minimum provinsi (UMP), kabupaten/kota (UMK), hingga upah minimum sektoral (UMS), dan mulai diterapkan pada 1 Januari 2025. Yassierli menjelaskan, Gubernur diwajibkan menetapkan UMP pada
Peternak sapi di Boyolali kembali menggelar aksi buang susu pada 6 November 2024 di Tugu Susu Tumpah, Jawa Tengah, sebagai bentuk protes atas masalah yang terus berulang dalam industri persusuan. Sebelumnya, aksi serupa terjadi pada akhir 2023 akibat penolakan massal dan pembatasan kuota oleh industri pengolahan susu (IPS). Bayu, peternak
Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU) yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juga pekerja. KCTU pada Rabu (4/12/2024) mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon
PT Pertamina (Persero) menargetkan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan rampung pada 2025. Proyek ini akan menjadikan Kilang Balikpapan sebagai kilang minyak paling modern di Indonesia. Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro, menyatakan bahwa RDMP Balikpapan sangat penting karena akan meningkatkan imbal hasil produk (Yield Valuable Product/YVP). Kapasitas kilang
PT PLN (Persero) berkomitmen mendukung Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi Pemerintah dengan memastikan ketersediaan listrik bagi masyarakat kurang beruntung. Program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan hunian layak sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyatakan bahwa program
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun untuk tahun 2025 kepada DPR (3/12/2024). Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Dody menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut, Rp 14,87
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, dirinya keberatan soal usulan Polri kembali di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tito menyampaikan bahwa Polri tak bisa dipisahkan dari Presiden dan hal tersebut sudah menjadi kehendak reformasi. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus melontarkan wacana soal Polri kembali di bawah Kementerian Dalam Negeri
