Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan pentingnya perlindungan terhadap ekonomi domestik termasuk bagi para pelaku UMKM. Salah satunya melalui keberpihakan regulasi di bidang transformasi digital termasuk kebijakan investasi, kebijakan perdagangan, dan kebijakan persaingan usaha. “Perlu diatur apakah barang yang dijual sudah disertai dokumen yang legal atau tidak. Seperti SNI, izin
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meninjau para pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Selasa (19/9/2023). Ia ingin melihat langsung kondisi pasar di tengah maraknya perdagangan online. Ia menambahkan, telah berdiskusi pula dengan para pedagang mengenai transformasi digital. Ternyata, kata dia, sudah banyak pedagang yang beralih dari jualan offline ke online. Hanya saja, tegasnya, para penjual
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan perdagangan karbon melalui bursa karbon di Indonesia akan dimulai pekan depan, tepatnya pada 26 September 2023. Berbagai persiapan terus dimatangkan sebelum peresmian perdagangan karbon pada pekan depan. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, saat ini semua jajaran terkait tengah mempersiapkan untuk peningkatan kapasitas hingga
Asosiasi IUMKM Indonesia (Akumandiri) menyatakan, adanya dugaan praktik predatory pricing atau menjual barang di bawah harga modal atau bahan baku yang tengah marak di platform Tiktok merugikan pelaku Usaha Mikro Kecil Murah (UMKM). Itu karena mereka menjadi sulit bersaing. Ketua Umum Akumandiri Hermawati Setyorinny meminta pemerintah memberikan aturan yang jelas dan pengawasan,
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebutkan harga beras di sejumlah lokasi di Indonesia mulai mengalami penurunan dengan besaran bervariasi mulai Rp 100 hingga Rp 500 per kilogram. “Sudah mulai turun di beberapa tempat, ada yang Rp 500 rupiah turunnya, ada yang Rp 100 rupiah, ada yang baru Rp 200 rupiah turunnya,” kata
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menekankan terdapat tiga tantangan utama yang perlu dicermati dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi kedepan. Pertama, meningkatnya fragmentasi ekonomi dan geopolitik yang bersumber tidak hanya dari konflik Rusia-Ukraina, namun juga tensi geopolitik antara Cina dan Amerika Serikat serta bergesernya sumber pertumbuhan ekonomi dunia. Kedua, pesatnya perkembangan digitalisasi yang menyasar berbagai sektor ekonomi dan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi. Keputusan ini berlaku untuk tarif tenaga listrik di kuartal IV atau selama periode Oktober-Desember 2023. Merujuk keterangan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu, jika melihat empat parameter yaitu kurs Rp 14.927,54
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan rencana pelaksanaan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) lebih dari tiga kali setahun. Hal tersebut dilakukan untuk segera mengisi kekosongan jabatan ASN, utamanya karena pensiun. Anas menuturkan, persoalan rekrutmen ASN dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak pemerintah agar proyek Rempang Eco-City di Batam dicabut sebagai proyek strategis nasional (PSN) karena dianggap sangat bermasalah. Dalam keterangan tertulis yang ditandangani Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Hikmah, Busyro Muqoddas, disebutkan payung hukum Rempang Eco-City baru disahkan pada 28 Agustus 2023, melalui Peraturan
Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak berekspektasi tinggi terhadap Online Single Submission (OSS). Itu karena, tambahan anggaran yang diusulkan kementerian sebesar Rp 875 triliun tidak disetujui. Bahlil mengatakan, dengan persetujuan anggaran sebesar Rp 1,22 triliun, artinya anggaran yang diajukan
India merupakan salah satu eksportir beras dunia. Dengan penduduk mencapai 1,4 miliar jiwa, negara yang berganti nama menjadi Bharat ini mampu mencatat surplus beras sekitar 7 juta ton per tahun. Hal itu membuat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan heran. Sebab, Indonesia yang berpenduduk 270 juta jiwa tak mampu melakukannya. Ia pun mendapat jawaban. Ternyata
Bombardir produk China di media sosial Indonesia saat ini menjadi isu besar bagi pemerintah yang tak punya payung hukum yang mengatur tata niaga perdagangan daring. Justru, kata Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, China memiliki aturan yang cukup ketat soal tata niaga ekonomi digitalnya. Pasar digital China didominasi oleh produk lokal, produk
