Presiden Prabowo Subianto tiba di New Delhi, India, pada Kamis malam untuk menghadiri perayaan Hari Republik India yang ke-76. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, beliau akan melakukan pertemuan bilateral dengan para pejabat India, didampingi oleh sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih. Sesampainya di Bandara Air Force Station (AFS) Palam, Presiden disambut
Center of Economic and Law Studies (Celios) memberikan penilaian kritis terhadap kinerja sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih pada 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Berdasarkan survei berbasis penilaian ahli yang melibatkan 95 jurnalis dari berbagai desk pemberitaan, sejumlah menteri menerima rapor merah, terutama di bidang hak asasi manusia, koperasi, energi,
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan di balik diterbitkannya Inpres Nomor 1/2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menginstruksikan efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Anggaran senilai Rp306,69 triliun dari pemerintah pusat dan daerah akan dipotong untuk memastikan program yang dibiayai lebih selektif, produktif, dan
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan dukungan terhadap upaya penegakan hukum dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menyusun revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bersama DPR RI. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat regulasi penegakan hukum di Indonesia, sejalan dengan rencana pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara di Timur Tengah. Rencana ini diungkapkan Anis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025). Kunjungan tersebut direncanakan berlangsung dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan diplomatik dan
Pemerintah memberikan sinyal akan menyesuaikan tingkat bunga pinjaman bagi eksportir untuk meringankan beban mereka terkait kebijakan baru Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mewajibkan 100% hasil ekspor disimpan di sistem keuangan domestik selama satu tahun. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyebutkan bahwa pemerintah telah mengadakan simulasi dengan perbankan untuk
Pemerintah China menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam menghadapi tantangan kesehatan global, meskipun Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, telah memutuskan untuk menarik diri dari organisasi tersebut. China menekankan pentingnya memperkuat peran WHO sebagai otoritas utama dalam tata kelola kesehatan masyarakat internasional, serta
CORE Indonesia menilai bahwa kebijakan proteksionisme Presiden Donald Trump pada periode keduanya berpotensi memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia. Associate CORE Indonesia, Sahara, menyebutkan bahwa skenario ini dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,0020%, didorong oleh kenaikan ekspor sebesar 0,042% akibat peluang menggantikan China sebagai pemasok barang. Selain itu,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerapkan aturan baru yang membatasi usia penerima dana atau peminjam layanan fintech lending dan Buy Now Pay Later (BNPL) untuk melindungi generasi muda dari jeratan utang. Aturan ini menetapkan bahwa pinjaman hanya dapat diberikan kepada individu berusia minimal 18 tahun, atau yang sudah menikah, dengan
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro dengan tegas membantah tuduhan terkait rekaman suara yang viral di media sosial dan diduga berisi ujaran kasar terhadap pegawai di rumah dinasnya. Menurut Satryo, rekaman tersebut bukan suaranya dan ia tidak pernah berbicara dengan cara seperti itu. Rekaman tersebut
Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat, Donald Trump memberikan kritik tajam terhadap kinerja pemerintahan sebelumnya di bawah Joe Biden. Trump menyoroti kegagalan dalam mengelola krisis domestik, termasuk keamanan perbatasan yang dinilai lemah, serta ketidakmampuan dalam menangani berbagai tantangan di luar negeri. Ia menilai kebijakan Biden justru memberikan perlindungan
Anggota Komisi I DPR RI menekankan pentingnya posisi Indonesia untuk tidak menanggapi rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin merelokasi warga Gaza, termasuk ke Indonesia. Langkah tersebut dinilai melanggar hukum internasional karena mengabaikan hak Palestina atas wilayahnya, khususnya Jalur Gaza, yang secara sah diakui sebagai bagian dari kedaulatan Palestina.
