Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Septian Hario Seto mengungkapkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, tanda-tanda pergeseran industri ke Indonesia mulai terlihat, sebagai konsekuensi dari kebijakan tarif impor sebesar 10 persen yang diterapkan Amerika Serikat terhadap produk asal China. Tren ini mulai menunjukkan dampaknya, dengan beberapa perusahaan telah mengambil langkah konkret
Serikat buruh berencana kembali menggelar aksi unjuk rasa terkait kelangkaan LPG 3 kg dengan perkiraan massa 10.000 buruh di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Kamis (6/2/2025). Hal ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal saat menggelar aksi di depan
Kelangkaan gas LPG 3 kg masih menjadi permasalahan di berbagai daerah, meskipun pemerintah telah mencabut pembatasan distribusi di tingkat pengecer. Sejak kebijakan tersebut diberlakukan pada awal Februari 2025, masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya tetap mengalami kesulitan dalam memperoleh gas bersubsidi yang menjadi kebutuhan utama rumah tangga. Kondisi di lapangan
Pada tahun 2024, pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia mengalami peningkatan signifikan, tercermin dari kenaikan produk domestik bruto (PDB) per kapita yang mencapai Rp 78,6 juta. Hal ini berarti rata-rata pendapatan bulanan masyarakat Indonesia sebesar Rp 6,55 juta. Angka ini menunjukkan adanya kemajuan dalam perekonomian nasional dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mencatatkan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi mengenai penghapusan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pernyataan ini merespons kekhawatiran publik setelah muncul isu bahwa kebijakan tersebut akan ditiadakan akibat efisiensi anggaran APBN 2025 sebesar Rp306,69
Kebijakan larangan pengecer menjual elpiji 3 kg yang diterapkan sejak 1 Februari 2025 oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akhirnya dianulir oleh Presiden Prabowo Subianto pada 4 Februari 2025. Kendati demikian, dampak kebijakan tersebut telah dirasakan masyarakat dengan terjadinya kelangkaan di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Beberapa pangkalan
Fenomena viralnya tagar #PeringatanDarurat dan #IndonesiaGelap pada 4 Februari 2025 mencerminkan eskalasi ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Tidak seperti aksi serupa sebelumnya yang berwarna biru, simbol Garuda berlatar hitam kali ini menjadi representasi kemarahan yang lebih mendalam terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik.
Pengakuan Kemendiktisaintek yang tak bisa mencairkan tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen berstatus ASN memancing pertanyaan publik terhadap komitmen pemerintah pada sektor pendidikan selama ini. Sekjen Kemdiktisaintek Togar M Simatupang menegaskan pihaknya tak bisa membayarkan tukin dosen ASN selama 2020-2024. Alasannya, kata Togar, tukin dosen ASN Kemdiktisaintek selama periode itu tak pernah dianggarkan.
Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan mengatasi kesulitan warga membeli LPG 3 Kg setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia per 1 Februari 2025 melarang pengecer menjual gas bersubsidi itu untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Namun kebijakan tersebut membuat warga beli di pangkalan resmi Pertamina, yang jaraknya jauh dari rumah mereka. Stok gas melon yang terbatas
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa penundaan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 disebabkan oleh perubahan jadwal putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK). Awalnya dijadwalkan pada 13-15 Februari 2025, putusan sela yang menentukan kelanjutan sengketa hasil pilkada dipercepat menjadi 4-5 Februari 2025 setelah adanya revisi dari MK. Hal
Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Fauzi H. Amro, menyatakan dukungannya terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran. Ia menganggap langkah ini sebagai upaya untuk memastikan ruang fiskal yang lebih optimal, dengan fokus pada peningkatan penerimaan negara, seperti melalui tarif PPN yang hanya berfokus pada barang dan jasa mewah. Namun,
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendesak pemerintah daerah untuk segera memperbaiki pengelolaan sampah, khususnya terkait Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih menerapkan sistem pembuangan terbuka (open dumping) karena berpotensi menimbulkan sanksi pidana. Dalam konferensi pers Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025, Direktur Pengelolaan Sampah KLH, Novrizal Tahar, mengungkapkan bahwa KLH/Badan Pengendalian
