Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria mengatakan pemerintah akan memberikan lahan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membangun Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, pemerintah akan memberikan kemudahan dalam pembangunan KopDes Merah Putih karena tujuannya untuk meningkatkan perekonomian daerah, termasuk biaya awal untuk notaris akan dibiayai APBD. Tak
Kementerian Sosial menargetkan angka kemiskinan nasional dapat ditekan hingga di bawah 5 persen pada akhir masa kepresidenan Prabowo Subianto tahun 2029. Target tersebut telah disampaikan oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo, dengan penekanan bahwa pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara kolaboratif bersama kementerian lain, lembaga, dan perguruan tinggi. Upaya percepatan juga
China menyarankan agar pendekatan Amerika Serikat dalam menyelesaikan konflik dagang diubah dengan menghindari ancaman dan tekanan. Pernyataan ini disampaikan setelah perang tarif yang terus memanas antara kedua negara dan munculnya klaim optimisme dari Presiden AS Donald Trump serta Menteri Keuangan Scott Bessent mengenai potensi kesepakatan. Ditegaskan oleh juru bicara Kementerian
Peristiwa masuknya TNI ke kampus-kampus kembali mencuat setelah pengesahan revisi Undang-Undang TNI pada Maret 2025. Salah satunya adalah kehadiran Dandim 0508 Depok di Universitas Indonesia saat mahasiswa menggelar Konsolidasi Nasional. Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto menegaskan bahwa kampus merupakan ruang terbuka bagi kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, dalam bidang
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut program prioritas Presiden Prabowo Subianto bukan makan bergizi gratis alias MBG, melainkan program perumahan. Dalam program perumahan, Fahri mengatakan, Kementerian PKP mengemban tiga mandat dari Presiden Prabowo Subianto. Pertama, memberantas kemiskinan. Kedua, menyerap tenaga kerja dari daerah hingga ke pusat. Ketiga, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui masih banyak masalah di rumah sakit pendidikan yang harus diperbaiki. Terutama mengenai peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang justru mendapat tugas tambahan yang bukan merupakan tanggung jawabnya. Budi menyatakan pendidikan dokter spesialis di sejumlah rumah sakit tidak dilakukan langsung oleh konsulennya. Hal itu berdampak pada
BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem program Pemenuhan Gizi Nasional atau yang sering dikenal Makan Bergizi Gratis (MBG). Sinergi antara kedua Badan bentukan pemerintah tersebut secara resmi dikukuhkan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Direktur Utama
Amerika Serikat telah menetapkan tarif impor sebesar 47 persen terhadap produk tekstil asal Indonesia sebagai bagian dari kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Donald Trump. Tarif ini diterapkan secara bertahap dengan tambahan 10 persen selama masa penundaan 90 hari, sembari dilakukan negosiasi. Produk yang paling terdampak meliputi tekstil, garmen, alas
Risiko kredit macet Kredit Pemilikan Rumah (KPR) telah meningkat akibat menurunnya kemampuan nasabah dalam membayar cicilan. Berdasarkan data Bank Indonesia, rasio non-performing loan (NPL) KPR mencapai 2,99 persen per Februari 2025, menjadi yang tertinggi dalam empat tahun terakhir. Kenaikan NPL ini juga tercermin di sejumlah bank seperti BCA dan BTN,
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyampaikan perlunya mempertimbangkan kajian risiko dalam upaya perbaikan aturan mengenai tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Hal ini menanggapi pernyataan terkait relaksasi TKDN. Sampai saat ini, Pemerintah belum menginformasikan pelonggaran aturan TKDN yang direncanakan akan mencakup sektor usaha apa saja. Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara menyampaikan aturan
Kementerian Luar Negeri RI telah menyampaikan klarifikasi mengenai isu penempatan pangkalan udara Rusia di Biak, Papua, yang sebelumnya diberitakan oleh media pertahanan internasional. Dalam pernyataannya, Roy Soemirat selaku Juru Bicara Kemlu menegaskan bahwa permintaan resmi dari Rusia belum pernah diterima oleh pemerintah Indonesia. Ditegaskan pula bahwa Indonesia tidak pernah memberikan
Upaya legalisasi ganja untuk keperluan medis kembali disorot setelah Kepala BNN Marthinus Hukom dan jajaran bertemu dengan Menteri HAM Natalius Pigai untuk membahas isu tersebut. Dalam pertemuan itu, legalisasi ganja medis dan tanaman kratom dibahas karena telah dikaitkan dengan hak asasi manusia oleh sejumlah kelompok. Namun, sikap tegas masih ditunjukkan
