Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara soal sejumlah pihak yang memplesetkan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Makan Beracun Gratis lantaran maraknya kasus keracunan. Dadan mengatakan setiap orang berhak menilai sesuatu. Namun, ia berharap mereka tidak melupakan tujuan program yang mulia. Dadan juga menanggapi desakan banyak pihak untuk memberhetikan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memandang harus ada regulasi yang mengatur tentang pembatasan penggunaan gawai bagi anak. Menurut Plt Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Ratna Susianawati, regulasi itu diharapkan akan memperkuat Perpres Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Daring serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang
Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah menggunakan skema baru dalam pengelolaan layanan jamaah haji Indonesia 2026 dengan hanya melibatkan dua perusahaan penyedia layanan (syarikah) di Arab Saudi, dari sebelumnya delapan syarikah. Wakil Menteri (Wamen) Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan penunjukan dua syarikah ini dapat menekan ongkos perjalanan haji 2026. “Alhamdulillah, biaya layanan
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memastikan layanan tetap berjalan normal pascaterbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera. BP Tapera akan berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan tugas tetap sesuai ketentuan perundangan,
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar dapur-dapur makan bergizi gratis (MBG) berada di sekolah yang menerima manfaat tersebut. Sebab hal itu akan lebih membuat makanan cepat dikonsumsi oleh para siswa. Ia melanjutkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang diduga menyebabkan keracunan massal di sejumlah wilayah dihentikan sementara dulu. Mereka harus
Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Panakkukang 02 di Makassar, Sulawesi Selatan, berhenti beroperasi. Dampaknya, puluhan pekerja dapur dipecat dan ratusan siswa tidak lagi mendapatkan program makan bergizi gratis (MBG). Penyebab berhentinya dapur SPPG tersebut disebabkan kebijakan yang mematok uang belanja MBG, hanya sebesar Rp6.500 per porsi. Mitra Badan Gizi
Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengalami insiden terkait keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan diambil setelah BGN mendapatkan laporan kasus gangguan kesehatan atau dugaan keracunan yang dialami sejumlah penerima manfaat setelah mengonsumsi makanan dari SPPG tersebut. Wakil Kepala BGN
Pemerintah memutuskan mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Badan Pengatur BUMN (BP BUMN), yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Keputusan ini memantik pro dan kontra. Sebab, perubahan ini tidak hanya soal kelembagaan, tetapi juga menyangkut masa
Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB) merekomendasikan pemerintah menetapkan regulasi rokok elektrik yang lebih seimbang dalam aspek harga, promosi, dan area penggunaan. Direktur PPKE FEB UB, Prof Candra Fajri Ananda, mengemukakan hasil kajian yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan regulasi pada produk rokok elektrik. Kondisi tersebut menciptakan
Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar rapat darurat untuk merespons insiden keracunan massal pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa lebih dari 5.000 anak. Dalam rapat tersebut, Prabowo memberikan arahan teknis dan detail kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, rapat pertama berlangsung pada Sabtu (27/9) malam, hanya
Sebanyak 1.333 orang lebih menjadi korban keracunan akibat Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Ternyata keracunan ini disebabkan oleh bakteri. Keracunan massal ini terjadi setelah para korban menyantap MBG di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, hingga penghitungan Jumat (26/9/2025). Selain di Bandung Barat, sebanyak 657 orang mengalami
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) dengan Government Technology (GovTech) sudah mulai diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur. Uji coba ini disebut menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition) untuk memastikan penyaluran bansos berlangsung lebih tertib dan transparan. GovTech berbasis kecerdasan buatan (AI)
