Insentif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen telah diberlakukan oleh pemerintah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga akhir tahun ini. Masa berlakunya insentif tersebut sebenarnya telah ditetapkan berakhir pada 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Namun demikian, kebijakan tersebut tetap diperbolehkan untuk dimanfaatkan
Kenaikan volume perdagangan antara Indonesia dan Rusia telah diapresiasi oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam pertemuan yang diselenggarakan bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Constantine, St. Petersburg, pada Kamis (19/6/2025) waktu setempat. Hubungan bilateral antara kedua negara telah dinyatakan berkembang secara konsisten, sebagaimana ditunjukkan oleh tren peningkatan nilai perdagangan. Dalam
Keputusan untuk tidak menerapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor benang filamen sintetis tertentu asal Cina telah dijelaskan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dengan merujuk pada kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Telah disampaikan bahwa kapasitas produksi dalam negeri atas produk tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan industri
Telah disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bahwa tidak ditemukan kebijakan resmi terkait pembagian menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam bentuk bahan mentah selama libur sekolah. Klarifikasi tersebut telah diberikan setelah viralnya pembagian bahan mentah kepada peserta didik di wilayah Tangerang Selatan. Dalam keterangan resminya, ditegaskan bahwa
Ancaman terhadap industri dalam negeri akibat perang Iran-Israel telah diungkap oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, terutama pada sektor manufaktur. Risiko berupa kenaikan biaya produksi, lonjakan biaya logistik, serta penurunan permintaan ekspor telah diperkirakan akan dihadapi oleh sektor manufaktur global. Kondisi ini telah dinilai akan sangat berdampak pada Indonesia yang rentan
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pencegahan dan penindakan korupsi di lingkungan Kementerian PKP. MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (18/6/2025). Ara mengatakan,
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan rumah berukuran 18 meter persegi bertentangan dengan undang-undang sehingga tidak termasuk dalam program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. Fahri menegaskan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto tetap mengacu pada ketentuan hukum yang
Rencana pengurangan luas bangunan rumah subsidi menjadi 18 meter persegi dan luas tanah 25 meter persegi masih menemui hambatan regulasi dari sejumlah peraturan yang berlaku. Salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah PP Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur batas minimal luas efektif rumah sebesar 54 meter persegi. Kemungkinan revisi
Bank Dunia merekomendasikan agar Indonesia tetap menggunakan garis kemiskinan nasional yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk penyusunan program bantuan sosial, karena dinilai lebih sesuai dengan konteks domestik. Meskipun telah dilakukan pembaruan terhadap garis kemiskinan global melalui penerapan 2021 Purchasing Power Parity (PPP), BPS dianggap lebih tepat untuk kebijakan
Lima strategi utama telah diterapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari upaya percepatan swasembada pangan nasional. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan efisiensi dan penyediaan air bersih, di mana sekitar 70 persen dari total ketersediaan digunakan untuk pengairan sawah. Prioritas diberikan pada peningkatan luas sawah beririgasi fungsional hingga 62,3 persen
Perbaikan pada struktur ekonomi dari sisi pasokan dianggap krusial untuk merespons deindustrialisasi dini yang telah terjadi selama sepuluh tahun terakhir. Strategi ini selaras dengan prinsip dalam teori Laffer Curve yang menyoroti perlunya penciptaan iklim usaha yang adil dan bebas dari dominasi intervensi pemerintah. Keseimbangan dalam pasar diyakini dapat tercapai apabila
Kebijakan penghapusan kuota impor sapi hidup telah diterapkan pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjamin ketersediaan pasokan daging serta susu. Arahan tersebut berasal dari Presiden Prabowo Subianto dan diimplementasikan oleh kementerian terkait guna mendukung pertumbuhan industri peternakan nasional. Jenis sapi yang dapat diimpor mencakup sapi potong, sapi penggemukan, dan sapi
