Pembentukan tiga Satuan Tugas (Satgas) di sektor perekonomian telah direncanakan oleh pemerintah, yaitu Satgas Deregulasi Kebijakan, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK, serta Satgas Perundingan Perdagangan Investasi dan Keamanan Ekonomi. Meski secara resmi belum diresmikan, langkah-langkah awal oleh tim Satgas telah dijalankan. Pembahasan revisi regulasi yang berbelit telah dimulai
Sebanyak 223 siswa dari tingkat TK hingga SMA di Kota Bogor telah dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden tersebut telah ditanggapi oleh Komisi IX DPR, yang menagih janji evaluasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) atas kasus serupa sebelumnya. Ditekankan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR
Sejak awal tahun 2025, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) telah meningkat signifikan dan dianggap mencerminkan tekanan berat yang tengah dihadapi dunia usaha di Indonesia. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, lebih dari 73.000 pekerja telah diberhentikan antara 1 Januari hingga 10 Maret, sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 24.000 pekerja terdampak hingga
Rencana penghapusan batas usia maksimal dalam lowongan kerja oleh Kementerian Ketenagakerjaan telah ditanggapi oleh APINDO, yang menilai batas usia selama ini digunakan untuk menyaring pelamar dalam jumlah besar. Telah dijelaskan bahwa dalam sektor-sektor tertentu, kemampuan fisik dan kesiapan kerja menjadi pertimbangan utama yang tidak bisa diabaikan oleh perusahaan. Ditegaskan pula
Usulan penerapan pendidikan bergaya barak militer bagi siswa bermasalah telah disampaikan secara resmi oleh Menteri HAM Natalius Pigai, dengan rencana perluasan ke seluruh Indonesia jika program di Jawa Barat dinilai berhasil. Dukungan terhadap model pendidikan tersebut telah ditegaskan oleh Pigai karena dianggap tidak melanggar hak asasi manusia, melainkan ditujukan untuk
Utilisasi industri keramik domestik telah ditingkatkan menjadi 75 persen pada kuartal I 2025 setelah sebelumnya berada di angka 65 persen pada tahun 2024. Perbaikan tersebut telah didorong oleh implementasi kebijakan proteksi seperti Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun, optimalisasi kapasitas
Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) telah mengalami lonjakan dua kali lipat hingga mencapai 35.000 kasus per 31 Maret 2025, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan tersebut dilaporkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, termasuk 10.000 klaim yang diajukan oleh pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), sementara 25.000 lainnya berasal
Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau diperkirakan akan menurun akibat pergeseran konsumsi masyarakat ke rokok yang lebih murah dan tidak adanya kenaikan tarif cukai pada 2025. Fenomena ini tercermin dari tren perlambatan pertumbuhan penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) sejak 2020 hingga 2024, meskipun jumlah produksi rokok terus menurun. Pada kuartal
Penasihat bidang Nutrisi UNICEF untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik, Roland Kupka memperingatkan perubahan iklim memperburuk malnutrisi di Asia. Ia mengatakan anak-anak menjadi kelompok yang paling terbebani dari semakin rentannya sistem pangan dan kesehatan. Kupka mengungkapkan perubahan iklim telah memberi tekanan pada sistem kesehatan, sehingga meningkatkan prevalensi infeksi yang akan menguras nutrisi penting di
Kementerian Agama (Kemenag) meresmikan Hajj Command Center (HCC) dan meluncurkan aplikasi Satu Haji sebagai bagian dari upaya transformasi digital dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Kedua inovasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian dan pelayanan jamaah secara lebih terintegrasi dan real time. HCC dirancang sebagai pusat kendali data dan informasi haji yang mencakup
Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengungkap bahwa bergugurannya pusat belanja disebabkan oleh perubahan perilaku konsumen yang kini lebih memilih belanja secara online. Peralihan ini berdampak signifikan pada ritel offline, meski sebagian pelaku usaha telah beradaptasi dengan turut menjual secara daring. Selain itu, kondisi industri ritel diperburuk oleh
Perusahaan tekstil di Karanganyar diketahui hanya membayar gaji buruh sebesar Rp1.000 per bulan, yang dijelaskan oleh Pemkab Karanganyar sebagai dampak dari penurunan permintaan dan kebijakan efisiensi. Kepala Disdagperinaker Titis Tri Jawoto menyebut perusahaan dan buruh telah sepakat menjalankan sistem giliran kerja dan skema no work, no pay. Untuk mencegah penutupan
