Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan kerugian imbas bencana banjir hingga longsor di Pulau Sumatra bulan ini mencapai Rp68,67 triliun atau setara dengan 0,29% dari PDB. Dalam studi terbarunya, Celios menyebutkan perhitungan kerugian ekonomi bencana banjir tersebut berdasarkan 5 jenis kerugian. Pertama, kerugian rumah yang masing-masing mencapai Rp30 juta
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui data korban bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Berdasarkan data Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB) pada Senin (1/12/2025) pukul 17.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia meningkat menjadi 604 orang. Angka tersebut mencakup tiga provinsi terdampak,
TNI Angkatan Darat (AD) menerjunkan 21.707 personel untuk membantu percepatan penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra. Puluhan ribu prajurit ini difokuskan untuk membantu pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat, mulai dari logistik, evakuasi, pendirian dapur lapangan, pemulihan sarana umum, hingga pembukaan akses wilayah terisolasi. Di
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali menjadi sorotan publik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan ultimatum keras. Ia memberi waktu satu tahun bagi DJBC untuk berbenah atau menghadapi konsekuensi pembekuan operasional. Ia menegaskan bahwa apabila Kementerian Keuangan gagal melakukan pembenahan, maka 16.000 pegawai DJBC berpotensi dirumahkan. Pilihan lain
Kementerian Komunikasi dan Digital mempercepat pemulihan layanan komunikasi di wilayah terdampak banjir bandang di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya ini dilakukan dengan menyiagakan 10 titik layanan internet darurat berbasis satelit SATRIA-1 untuk memulihkan konektivitas warga yang terputus sejak bencana melanda. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan,
Ratu Belanda, Maxima mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai jeratan kredit perbankan. Ia menyebut perlunya ukuran yang mengklasifikasikan utang berlebihan atau over indebtedness. Sebab, siapapun dari kalangan termasuk karyawan perbankan sendiri manapun dapat terjerat kredit berlebihan. Dalam lawatannya ke Indonesia selaku selaku utusan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Financial, ia
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana besar satu tahun ke depan untuk memperbaiki kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Hal ini ia ungkapkan karena masih buruknya citra DJBC di mata Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat, hingga timbul ancaman akan dibekukannya Ditjen Bea Cukai sebagaimana pernah terjadi era Orde Baru,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyoroti tiga faktor utama yang saling berkaitan erat sebagai pemicu tingginya angka tersebut yakni tekanan ekonomi, pola asuh yang keliru, dan dampak negatif media sosial. Kombinasi ketiga elemen ini dinilai menciptakan lingkungan yang rentan bagi perempuan dan anak untuk menjadi korban. Menteri PPPA,
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan tim negosiasi utang proyek kereta cepat ke Cina akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, Dony belum bisa memastikan waktu keberangkatan tim negosiasi Indonesia ke negara tersebut. Dony menyampaikan sejumlah kementerian/lembaga terkait kompak untuk
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya meminta polemik internal dalam kepengurusan PBNU yang mengarah pada pemberhentiannya sebagai ketua umum diselesaikan bersama dalam Muktamar NU. Gus Yahya menyadari bahwa selama masa kepemimpinannya tentu ia tidak luput dari kesalahan, sebagaimana yang terjadi di dalam organisasi-organisasi lainnya. Ia juga menilai
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyentil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengenai hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA). FSGI keberatan atas hasil TKA yang dianggap jeblok. FSGI mengaku tidak memiliki akses untuk mendapatkan hasil TKA pada semua mata pelajaran termasuk matematika yang disebutkan oleh Mendikdasmen jeblok. Apalagi sesuai dengan pedoman
PwC merilis laporan Electric Vehicle Readiness 2025 yang menunjukkan pasar otomotif ASEAN relatif stabil. Pada data tersebut, tercatat total penjualan kendaraan ringan di enam negara hanya turun 1,5 persen menjadi 2,368 juta unit pada kuartal III/2025. Indonesia menjadi pengecualian. Pasar kendaraan ringan tanah air terkontraksi 11 persen, akibat kenaikan pajak
