Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini tengah menyelediki kasus dugaan hilangnya dana nasabah Bank BTN. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan saat ini OJK tengah meneliti kasus tersebut yang dialami nasabah BTN. Friderica menegaskan, bank wajib bertanggung jawab jika terbukti
Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menimbulkan kontroversi usai dibahas secara sembunyi-sembunyi DPR RI, dan diterima Menkopolhukam mewakili Pemerintah. Apalagi, pembahasan dilakukan Pemerintah dan DPR pada masa reses. Kini, satu demi satu mantan hakim-hakim MK mulai bersuara keras menyampaikan penolakan mereka. Hakim MK periode 2003-2020, I Dewa Gede Palguna mengatakan,
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan para caleg DPR, DPD, dan DPRD terpilih harus mengajukan surat pengunduran diri jika maju di Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut Hasyim sampaikan saat rapat bersama Komisi II DPR, Bawaslu, dan Mendagri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). Sebelumnya, Hasyim sempat mengatakan
Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menyebut, politisi menjadi batu sandungan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan konstitusi. Hal itu dikatakannya menanggapi revisi terhadap Undang-Undang (UU) Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara tiba-tiba diputuskan draf rancangannya dibawa ke paripurna DPR RI. Bukan tanpa alasan,
Banjir bandang yang juga membawa material lahar dingin hasil erupsi Gunung Marapi yang terjadi pada Sabtu (11/5/2024) terbilang sangat mematikan, lantaran hingga Rabu (15/5/2024) tercatat 58 warga dari beberapa wilayah di Sumatera Barat (Sumbar) meninggal dunia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui pemerintah agak lengah
Yayasan Trisakti berencana menempuh langkah hukum sebagai tindak lanjut upaya ilegal membuat Universitas Trisakti menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Hal itu diungkapkan oleh Anggota Dewan Pembina Yayasan Trisakti Amiruddin Aburaera saat menggelar konferensi pers di Kantor Yayasan Trisakti, Jakarta Timur, Selasa (14/5/2024). “Jadi kami berencana untuk melaksanakan segi
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut DPR bakal berkonsultasi dengan pers perihal ramai kritik atas usulan pasal larangan hasil jurnalisme investigasi di RUU Penyiaran. Ia mengaku DPR bakal berkonsultasi dengan pers agar usulan klausul itu bisa berjalan dengan baik. Dasco juga menyampaikan sejumlah anggota DPR Komisi I selaku komisi terkait
Mahkamah Internasional (ICJ) akan mengadakan sidang terbuka untuk publik pada 16-17 Mei, menyusul permintaan Afrika Selatan untuk mengambil tindakan tambahan pada Israel terhadap Gaza dan Rafah. Pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berbasis di kota Den Haag, Belanda, Selasa (14/5/2024), dalam pernyataannya mengatakan delegasi Afrika Selatan akan hadir di sidang pada
Draf rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran menuai kritik keras dari publik, terutama para pegiat dan pelakon jurnalistik. Revisi yang sedianya diharapkan menciptakan asas keadilan bagi industri penyiaran di tengah era kemunculan media-media baru berbasis digital itu, kini justru dikhawatirkan menjadi pintu masuk pembungkaman pers. Yang paling utama jadi sorotan dan kritikan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan buka suara soal kemungkinan adanya penyesuaian besaran iuran jika layanan distandarisasi. Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan jika ada penyesuaian iuran, ada sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan terkait iuran peserta BPJS Kesehatan. Faktor itu pun harus dilihat bersama sejumlah
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra berharap pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat meninjau ulang tarif batas atas (TBA) tiket pesawat sejalan dengan perubahan kondisi eksternal lima tahun terakhir. Harapan disampaikan karena nilai tukar atau kurs (exchange rate) serta harga avtur yang fluktuatif menjadi tantangan bagi Garuda Indonesia. Ia mengatakan dua komponen eksternal tersebut
Praktik menunaikan ibadah haji yang tidak sesuai prosedur atau berangkat dengan cara ilegal dinilai dapat “membunuh” ruang gerak bagi jemaah haji dunia yang berangkat secara legal. Hal ini dikatakan Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) Mahbub Maafi Ramdan merespons tingginya antusias jemaah yang ingin berangkat haji
