Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Guru Besar IPB Blak-blakan soal Wacana Badan Gizi Urus Makan Gratis

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Rachmat Pambudy blak-blakan mengenai rencana pembentukan Badan Gizi untuk mengurus program makan bergizi gratis. Nama Rachmat sempat dicatut dalam daftar viral di media sosial, terkait mereka yang akan menjadi calon menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pada daftar tersebut, nama Rachmat Pambudy disebut-sebut akan menjadi Menteri Koordinator Bidang

Selengkapnya »
05 Juli 2024

Antisipasi Peretasan, Erick Wajibkan BUMN Punya Back Up Data

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mewajibkan seluruh BUMN untuk melakukan back up atau rekam cadang data. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan hal ini bentuk antisipasi BUMN dalam menghadapi potensi serangan peretasan. Arya mengatakan kewajiban rekam cadang data harus dijalankan seluruh BUMN tanpa terkecuali. Hal ini tak hanya melindungi data BUMN, melainkan

Selengkapnya »
05 Juli 2024

Brain Cipher Tepati Janji, Kunci Data PDNS Sudah Diserahkan

Pihak yang mengklaim sebagai peretas Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, ransomware gang Brain Cipher, menepati janjinya memberikan secara gratis kunci pembuka (dekripsi) data yang dikunci ransomware. Kabar tersebut diungkap oleh perusahaan keamanan siber asal Singapura Stealthmole. Dalam unggahannya di X, Stealthmole menyebutkan bahwa kelompok Brain Cipher telah membagikan

Selengkapnya »
04 Juli 2024

Ketua PBNU: Pelaksaaan Haji 2024 Sudah Baik, Pansus DPR Hanya Mengada-ada

Usulan dibentuknya Pania Khusus (Pansus) DPR tentang penyelenggaraan ibadah haji 2024 mendapatkan banyak tanggapan negatif dari berbagai pihak. Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Akh Fahrur Rozi, usulan pansus DPR tentang haji sangat kental nuansa politiknya. Pengasuh Pesantren An Nur Bululawang, Malang ini menilai, Pansus haji juga tidak akan efektif

Selengkapnya »
04 Juli 2024

Kredit Macet LPEI, Pengamat: Baiknya BUMN Terkonsolidasi di Satu Kementerian

Kasus kredit macet yang menimpa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI (Indonesia Eximbank) mendapat sorotan tajam. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang membawahi LPEI disebut tak memiliki kemampuan dalam mengelola perusahaan negara.  Mencermati hal tersebut, pengamat dari Pusat Studi BUMN Syamsul Anam menilai pengelolaan BUMN sebaiknya dilakukan satu pintu melalui Kementerian BUMN.

Selengkapnya »
04 Juli 2024

DKPP Minta Jokowi Segera Tindak Lanjuti Pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy’ari

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera menindaklanjuti putusan pemberhentian tetap Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari. Hal itu sesuai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang terkait pelanggaran etik Hasyim Asy’ari yang diduga melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda. “Presiden RI

Selengkapnya »
04 Juli 2024

Importir Kritik Ide Produk China Dipajaki 200 Persen: Larang Sekalian

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mengkritik wacana pemerintah mengenakan bea masuk hingga 200 persen untuk barang impor asal China. Wacana tersebut mengemuka seiring banjirnya impor dari Negeri Tirai Bambu seperti pakaian, baja, tekstil, dan lain sebagainya yang menghantam daya saing produk lokal. Ketua Umum BPP GINSI Subandi mempertanyakan tujuan sebenarnya dari pengenaan

Selengkapnya »
03 Juli 2024

Perumnas Ajukan PMN Rp 1,1 Triliun untuk Bangun 13.000 Unit Rumah

Perum Perumnas mengajukan permohonan penyertaan modal negara (PMN) nontunai tahun anggaran 2024 berupa barang milik negara (BMN) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp 1,1 triliun. BMN ini terdiri atas 10 objek, yaitu tujuh bidang tanah dan tiga rusunawa yang dibangun di atas tanah Perumnas seluas 9,56 hektare. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)

Selengkapnya »
03 Juli 2024

Kurs Rupiah Bergejolak, Kemenhub Evaluasi Tarif Batas Atas Tiket Pesawat

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengevaluasi tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) tiket pesawat berjadwal. Hal ini menyusul usulan Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia yang salah satu alasannya karena nilai tukar atau kurs (exchange rate) serta harga avtur yang fluktuatif menjadi tantangan berpengaruh besar terhadap biaya (cost). Ketua Umum INACA Denon

Selengkapnya »
03 Juli 2024

Luhut Bocorkan Lokasi Family Office RI: Bali dan IKN

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan dua daerah yang berpotensi menjadi lokasi pendirian family office di Indonesia. Dua lokasi itu adalah Bali dan Ibu Kota Nusantara (IKN). “Di dalam rapat sudah dibicarakan… kita ada pilihan di Bali, di sana kan ada dua KEK (Kawasan Ekonomi Khusus),

Selengkapnya »
02 Juli 2024

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search