Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyaluran subsidi dan bantuan sosial (bansos) ke depannya akan lebih tepat sasaran, sehingga dapat benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan. Saat ini, masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum menerima subsidi atau bansos, sementara masyarakat mampu justru tercatat sebagai penerima. Prabowo menyatakan pentingnya keberanian untuk meninjau
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta. Teguh menggantikan jabatan Heru Budi Hartono yang masanya sudah berakhir. Pergantian Pj Gubernur Jakarta ini tertuang dalam keputusan presiden (Keppres) Nomor 125/P tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta. Keppres itu diteken Jokowi pada 16
Dirjen IKP Kementerian Kominfo, Hokky Situngkir menyampaikan Undang Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mulai berlaku per 17 Oktober 2024, setelah pemberlakuannya diundangkan pada tahun 2022 lalu. Sementara itu untuk lembaga pengampu data pribadi masih digodok. Hokky menjelaskan masih menunggu harmonisasi untuk aturan membentuk lembaga tersebut. Lembaga Studi dan Advokasi
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melaporkan, program makan bergizi gratis (MBG) dapat mendongkrak produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 4.510 triliun pada 2025. Hitungan ini berdasarkan alokasi anggaran program MBG tahun 2025 yang sebesar Rp 71 triliun dan menyasar sekitar 19,47 juta orang dari kalangan anak sekolah
Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi menjadi 334 ribu unit per tahun. Menurut anggota Satgas Perumahan Prabowo, Bonny Z. Minang, masyarakat akan bisa mengambil Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan cicilan sebesar Rp 300 ribu per bulan, bunga 11 persen, dan tenor
Pakar pendidikan dari Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Dr. Rahmatul Husni, menyoroti masa depan Kurikulum Merdeka Belajar yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, menjelang transisi jabatan menteri yang akan datang. Menurutnya, keberlanjutan program ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan sistem pendidikan. Rahmatul berharap kurikulum tersebut dapat diteruskan dan
Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah mencapai Rp 188,36 triliun hingga kuartal III 2024, mencatat pertumbuhan 209,61 persen secara tahunan (year on year/yoy). Volume transaksi QRIS mencapai 4,08 miliar, yang sudah melampaui 163,63 persen dari target yang ditetapkan. Menurut Deputi Gubernur BI
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang akan dilaksanakan di masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebagai bank yang fokus pada perumahan, BTN berambisi meningkatkan kinerjanya hingga menjadi bank penyedia pinjaman perumahan terbaik di Asia Tenggara. Direktur Utama BTN, Nixon LP
Prof. Yassierli, seorang Guru Besar dari Institut Teknologi Bandung (ITB), dikabarkan akan menjadi Menteri Ketenagakerjaan dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Informasi ini disampaikan oleh Pelaksana Harian Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/10/2024). Ahmad mengonfirmasi bahwa Prof. Yassierli diajukan oleh PKS untuk menggantikan
Industri hulu migas diperkirakan akan tetap berperan penting dalam pemerintahan mendatang untuk mendukung realisasi Asta Cita dan Program Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran. Industri ini memiliki posisi strategis terutama terkait ketahanan energi, yang menjadi salah satu pilar utama dalam mencapai target-target ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam visi Indonesia Emas 2045. Meskipun pengembangan
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P. Roeslani, menyatakan bahwa dua perusahaan asal Korea Selatan dan China akan bekerja sama dengan Indonesia untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik (EV battery) di Indonesia. Saat ini, pemerintah sedang menyelesaikan persiapan untuk pembangunan tersebut, yang diperkirakan akan selesai dalam satu hingga
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menerbitkan 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) terkait penerapan Standardisasi Industri secara Wajib. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyatakan bahwa peraturan ini mencakup penilaian kesesuaian, seperti audit dan pengujian produk, yang berdampak besar pada keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan. Menurutnya, standar ini merupakan instrumen penting untuk memastikan
