Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lonjakan drastis kasus siswa keracunan program makan bergizi gratis (MBG) yang mencapai lebih dari seribu dalam sepekan. Data pada 14 September lalu, siswa keracunan MBG mencapai 5.360 kasus. Kini, per 21 September, jumlahnya bertambah menjadi 6.452 kasus atau naik 1.092 kasus. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji
Kepala Badan Bizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tidak ingin program Makan Bergizi Gratis (MBG) diganti dengan pemberian bantuan uang tunai. Ia menilai, pemberian uang tunai untuk rakyat yang membutuhkan sudah diwakili oleh Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dadan juga menambahkan, pemberian uang tunai justru akan mempermudah penyelewengan. Ia mencontohkan satu kasus
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah sedang mengkaji cara menekan beban subsidi listrik tanpa harus menaikkan tarif bagi masyarakat. Salah satu opsi yang dibahas adalah pemanfaatan energi baru terbarukan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Ia menjelaskan pemerintah tengah mencari teknologi PLTS yang lebih efisien, sekaligus membuka peluang untuk menggunakan
Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mempertanyakan frasa ‘Ibu Kota Politik’ dalam Perpres No 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah terkait rencana pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. “Di UU IKN spirit yang kita tangkap menjalankan fungsi pusat pemerintahan sebagaimana terdapat di Pasal 12 ayat (1) UU No
Kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di sejumlah daerah. Bahkan, korban keracunan akibat makanan gratis itu diperkirakan telah mencapai ribuan orang sejak program itu diluncurkan pada Januari 2025. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) Khairul Hidayati mengatakan, insiden keracunan yang terjadi selalu menjadi perhatian serius
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Jamaludin Malik mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat tata kelola sampah serta sistem peringatan dini banjir nasional. Menurutnya, berdasarkan data BMKG, puncak musim hujan akan terjadi dalam dua gelombang besar, yakni di Sumatera dan Kalimantan pada November-Desember 2025, serta Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua
Guru dan ASN di Bali mengeluhkan pungutan donasi bagi korban bencana alam dengan angka yang ditentukan. Keluhan tersebut beredar liar di media sosial. Judul donasi tersebut diperuntukkan bagi korban banjir, namun angkanya sudah ditentukan dan wajib dibayarkan. Beberapa ASN terutama guru dan PPPK yang dikonfirmasi membenarkan terjadinya pungutan yang angkanya
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan sektor perumahan memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ini terjadi melalui efek berganda terhadap berbagai sektor industri.Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan sektor perumahan memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ini terjadi melalui efek berganda terhadap berbagai sektor industri. “Bangunan rumah tempat
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut sejumlah pabrik gula menyetop produksi gara-gara stok tetes tebu menumpuk imbas impor etanol. Sudaryono menyampaikan tetes tebu atau molase petani lokal sebagian biasanya dipakai untuk produksi etanol. Karena keran impor etanol dibuka, tetes tebu dari petani lokal tak terpakai. Ia menjelaskan pemerintah sedang membahas solusi agar produksi tetes bisa terserap
CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya melalui bank Himbara memberikan subsidi bunga sekitar 5,5-6% untuk program tersebut dari alokasi dana Rp130 triliun pada tahun ini. Rosan melanjutkan, jika dana tersebut terserap dengan baik dapat ditambah hingga Rp 250 triliun. Ia menekankan optimis Industri perumahan dapat maju, apalagi, kucuran dana untuk
Pakar kebijakan dan tata kelola pemerintahan kolaboratif Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Muchamad Zaenuri menyebut reformasi kepolisian perlu melibatkan akademisi dan masyarakat sipil. Langkah itu diperlukan untuk memastikan hasilnya lebih komprehensif. Zaenuri menegaskan, reformasi Polri harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup regulasi, tata kelola, hingga perubahan paradigma. “Pertama, pemerintah perlu membenahi regulasi
Pemanfaatan teknologi bedah robotik di Indonesia diprediksi akan mengalami perkembangan pesat pada masa mendatang. Keyakinan ini diungkapkan seorang dokter bedah dari Siloam Hospitals ASRI dr Agus Rizal Ardy Hariandy Hamid. Menurutnya, teknologi ini menawarkan akurasi dan presisi tinggi yang dapat meningkatkan hasil operasi dan mempercepat pemulihan pasien. Agus Rizal Ardy dalam keterangan di Jakarta, Selasa
