Berdasarkan keterangan Menko Bidang Perekonomian, AIrlangga Hartarto, Peternak sapi bakal mendapat ganti rugi senilai Rp 10 juta per ekor sapi yang dimusnahkan akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Hanya saja, mereka yang mendapat ganti rugi adalah peternak sapi skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menjangkit hewan ternak semakin bertambah luas. Sehingga jumlah hewan yang terjangkit PMK pun semakin banyak. Catatan MNC Portal Indonesia, dalam kurun waktu kurang dari 7 hari yang terhitung pada periode 17-23 Juni 2022, jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK bertambah 81.013 ekor. Dari sebelumnya terdapat 151.356 ekor, saat ini jumlah hewan sakit tercatat 232.549 ekor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah sudah melakukan pengadaan sebanyak tiga juta dosis vaksin. Angka itu akan terus diperluas hingga 28 juta dosis. Airlangga menjelaskan, dalam pelaksanaan penanganan wabah PMK tersebut, pemerintah membentuk gugus tugas yang dipimpin oleh Kementerian Pertanian dan melibatkan BNPB serta struktur dari pemerintah kabupaten
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memastikan bahwa Pemerintah merespons cepat ancaman berbagai penyakit lainnya termasuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Berdasarkan data siagapmk.id per Selasa tanggal 21 Juni 2022, penyebaran PMK sudah terjadi di 19 Provinsi dengan 208 kabupaten/kota. Lima provinsi dengan kasus tertinggi
Ketua DPR RI Puan Maharani mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022. Dalam kesempatan itu, Puan mengatakan pembangunan IKN Nusantara ini harus tetap dilanjutkan termasuk oleh Presiden RI selanjutnya hasil pemilihan presiden 2024. Hal ini diikarenakan IKN Nusantara sudah ditetapkan dengan Undang-Undang
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mengkritisi persoalan polusi udara di Jakarta. Menurut BEM UI ada tiga penyebab utama permasalahan polusi udara di Jakarta. Tiga penyebab itu, yakni kemacetan lalu lintas, penggunaan energi tidak terbarukan yang dominan, dan permasalahan persampahan yang tak kunjung usai. Terkait dengan permasalahan kemacetan di Jakarta, BEM UI
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah akan menggunakan anggaran dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 untuk menangani wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Kendati demikian, Susiwijono belum bisa membeberkan detail anggaran yang akan digunakan untuk penanganan PMK. Kebutuhan anggaran untuk PMK perlu direvieu terlebih dahulu oleh Tim
Direktur Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan industri rokok menargetkan anak-anak sebagai sasaran pemasarannya. Yusuf menyampaikan mengatakan semakin muda seseorang mulai merokok, maka semakin besar peluang orang tersebut menjadi perokok di masa depan.Yusuf mengatakan ancaman kesehatan bagi anak-anak Indonesia adalah perokok usia anak dan anak-anak yang
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat terjadinya kenaikan positivity rate mingguan di pekan ini. Kenaikan ini terjadi selama empat minggu berturut-turut dari yang sebelumnya 0,33 persen di minggu keempat Mei menjadi 2,23 persen pada pekan ini. Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, angka positivity rate tersebut masih di bawah
Perkembangan jumlah kasus warga yang terinfeksi Virus Corona (Covid-19) di Indonesia mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terhitung 107,6 persen lebih tinggi atau naik dua kali lipat dibandingkan pekan sebelumnya. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan harian pemerintah, tercatat selama periode 14-20 Juni 2022, jumlah kumulatif kasus konfirmasi Covid-19 dalam
Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen (Gus Nabill) mengatakan, Indonesia telah dinyatakan bebas wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) sejak 1986. Namun, dia heran mengapa wabah pada ternak ini muncul kembali. Oleh karena itu, Gus Nabil ini mengimbau kepada pemerintah untuk melakukan investigasi secara menyeluruh. Nahdlatul Ulama (NU) sendiri sudah mengeluarkan fatqa
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) keberatan soal suami berhak mendapatkan cuti mendampingi istri melahirkan maksimal selama 40 hari dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA. Apindo berpendapat dunia usaha saat ini sedang bangkit dari pandemi covid-19 sehingga aturan tersebut akan membuat perusahaan sulit bertumbuh. Tak hanya soal hak
