Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sistem pembelian minyak goreng curah dengan aplikasi PeduliLindungi masih tahap sosialisasi selama dua minggu. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar pemerintah gencar melakukan sosialisasi pembelian minyak goreng curah dengan aplikasi PeduliLindungi. Apalagi, pembeli minyak goreng curah di
Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) menetapkan Jawa Timur zona merah PMK. Data Satgas Penanganan PMK per 25 Juni 2022, sebanyak 100.492 ekor hewan ternak sudah terjangkit PMK. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bila 50 persen kecamatan dari suatu provinsi tersebut terinfeksi PMK atau masuk ke dalam zona merah, maka
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan berkoordinasi dengan KBRI di Kuala Lumpur terkait vonis bebas Ambika MA Shan, majikan Adelina Lisao tenaga kerja Indonesia (TKI) asal NTT di Malaysia. Sidang Mahkamah Agung Malaysia (Mahkamah Persekutuan Malaysia), Kamis (23/6) lalu juga menolak permohonan banding jaksa penuntut umum untuk menggugurkan putusan Mahkamah Tinggi sehingga mengesahkan pembebasan majikan Adelina,
Kepala BNPB yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Letjen TNI Suharyanto meminta daerah untuk melakukan pendataan hewan yang terinfeksi PMK secepat dan seakurat mungkin. Fakta di lapangan saat ini masih banyak peternakan skala besar yang belum melaporkan data hewan ternaknya baik yang sehat, sudah divaksin, ataupun
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan syarat pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR) dengan PeduliLindungi untuk konsumen ritel. Artinya, bukan untuk konsumen yang akan menjual kembali. Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini juga menyebut syarat penggunaan Peduli Lindungi untuk membawa kemudahan memberi masyarakat. Sementara, bagi yang tak memiliki aplikasi, bisa menggunakan NIK KTP.
Direktur Jenderal Peternakan Nasrullah menyebut pemerintah pusat terus melakukan koordinasi dengan daerah propinsi maupun kabupaten/kota untuk vaksinasi. Per Senin pagi tanggal 27 Juni 2022 total ternak yang sudah divaksin PMK sejumlah 58.275 ekor. Daerah yang paling aktif melakukan vaksinasi terpantau saat ini berdasarkan data dari situs resmi siagapmk.id yaitu di
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo mengatakan, pihaknya menerima usulan soal tidak menggratiskan biaya perawatan rumah sakit bagi pasien Covid-19 yang belum divaksin dosis kedua dan booster. Saat ini KSP sedang mempelajari usulan itu.
Berdasarkan keterangan Menko Bidang Perekonomian, AIrlangga Hartarto, Peternak sapi bakal mendapat ganti rugi senilai Rp 10 juta per ekor sapi yang dimusnahkan akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Hanya saja, mereka yang mendapat ganti rugi adalah peternak sapi skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menjangkit hewan ternak semakin bertambah luas. Sehingga jumlah hewan yang terjangkit PMK pun semakin banyak. Catatan MNC Portal Indonesia, dalam kurun waktu kurang dari 7 hari yang terhitung pada periode 17-23 Juni 2022, jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK bertambah 81.013 ekor. Dari sebelumnya terdapat 151.356 ekor, saat ini jumlah hewan sakit tercatat 232.549 ekor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah sudah melakukan pengadaan sebanyak tiga juta dosis vaksin. Angka itu akan terus diperluas hingga 28 juta dosis. Airlangga menjelaskan, dalam pelaksanaan penanganan wabah PMK tersebut, pemerintah membentuk gugus tugas yang dipimpin oleh Kementerian Pertanian dan melibatkan BNPB serta struktur dari pemerintah kabupaten
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memastikan bahwa Pemerintah merespons cepat ancaman berbagai penyakit lainnya termasuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Berdasarkan data siagapmk.id per Selasa tanggal 21 Juni 2022, penyebaran PMK sudah terjadi di 19 Provinsi dengan 208 kabupaten/kota. Lima provinsi dengan kasus tertinggi
Ketua DPR RI Puan Maharani mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022. Dalam kesempatan itu, Puan mengatakan pembangunan IKN Nusantara ini harus tetap dilanjutkan termasuk oleh Presiden RI selanjutnya hasil pemilihan presiden 2024. Hal ini diikarenakan IKN Nusantara sudah ditetapkan dengan Undang-Undang
