Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan, varian baru hasil mutasi rekombinan Omicron yang disebut sebagai varian Omicron XE hingga saat ini belum ditemukan di Indonesia. Wiku menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan dan menggunakan data terkini dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam berbagai penyesuaian kebijakan. WHO telah menyatakan bahwa varian
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali selama periode 5-18 April 2022 atau selama dua pekan mendatang. Perpanjangan tersebut diatur melalui Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 20 Tahun 2022 yang terbit pada Senin (4/4/2022). Jumlah daerah yang berada di Level 1 dan 2 mengalami
Perubahan iklim mengakibatkan berbagai macam dampak. Jika emisi gas rumah kaca terus meningkat tanpa henti, kemungkinan curah hujan yang berlebihan di tempat-tempat yang mengalami kebakaran hutan di seluruh Amerika Serikat bagian barat dapat meningkat secara dramatis pada akhir abad ini. Dampak negatif dari tingginya curah hujan pada wilayah yang sering
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa Indonesia siap bertransisi dari pandemi ke endemi. Syaratnya adalah kesadaran masyarakat terhadap kesehatannya meningkat. Menkes mengharapkan adanya perbaikan kondisi Covid-19 di dalam negeri saat ini juga diikuti dengan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Suharyanto mengharapkan setelah
Pemerintah tidak mewajibkan syarat hasil negatif pemeriksaan virus corona (Covid-19) bagi warga yang melakukan perjalanan mudik di dalam wilayah aglomerasi. Sementara perjalanan mudik antar kota dibebankan sejumlah syarat yang disesuaikan dengan status vaksinasi Covid-19. Ketentuan itu diatur melalui Surat Edaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 melarang pemudik berbicara baik secara langsung maupun melalui panggilan telepon saat melakukan perjalanan mudik dengan angkutan umum. Kebijakan ini berlaku untuk transportasi umum, baik melalui jalur darat, laut, dan udara. Ketentuan itu diatur melalui Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan
Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mengeluarkan 23 juta izin sejak awal musim umroh dibuka. Juru bicara layanan haji dan umrah Hisyam Al-Saeed mengatakan warga, penduduk, dan pengunjung yang datang dari luar Arab Saudi bisa mendapatkan izin umroh selama bulan suci Ramadhan. Tercatat jumlah orang yang ingin melakukan umroh sangat besar,
Kementerian Agama (Kemenag) menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan 1443 Hijriah hari ini, Jumat (1/4/2022). Kemenag juga melakukan pemantauan hilal di 101 titik. Sidang isbat akan digelar di Auditorium HM Rasjidi Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Sementara peserta lainnya dapat mengikuti sedang melalui telekonferensi yang digelar secara daring.
Beberapa waktu lalu, Densus 88 Antiteror Polri mengatakan 16 tersangka kasus dugaan teroris jaringan Negara Islam Indonesia (NII) yang ditangkap di wilayah Sumatera Barat (Sumbar) aktif merekrut anggota baru. Mereka diduga melibatkan anak-anak dalam proses perekrutan. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sekaligus dan Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mendorong revisi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Menurutnya, kedua UU tersebut perlu dilihat kembali kemungkinan untuk disatukan agar aturan di dalamnya lebih tertata. Yasonna mengaku, salah satu hal krusial terkait
Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Suharyanto mengatakan pelaku mudik yang telah divaksinasi dosis ketiga, atau vaksinasi booster tidak perlu melakukan testing dengan tes antigen maupun tes PCR. Menurut Suharyanto, aturan tersebut tertuang dalam penyesuaian pengaturan perjalanan dalam negeri (PPDN), yang akan segera dikeluarkan dalam bentuk surat edaran. Suharyanto mengatakan hal ini menindaklanjuti amanah Presiden
Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengatakan pemerintah berkewajiban menyediakan vaksin lanjutan (booster) dengan status halal. Dia menjelaskan kewajiban itu diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan UU tentang Perlindungan Konsumen. “Jadi, kalau pemerintah tidak bergeming, hanya menyediakan vaksin yang ada saat ini
