KEGIATAN

Pemerintah Ancam Sanksi PNS Tolak Pindah ke IKN

Pemerintah bakal menyiapkan sanksi bagi ASN maupun PNS yang menolak dipindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sanksi tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN Satya Pratama mengatakan PNS yang menolak pindah ke IKN akan dikenai sanksi

Selengkapnya »

Atasi Krisis Minyak Goreng, RK Siapkan Pemesanan Berbasis Aplikasi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan menghadirkan aplikasi pemesanan minyak goreng yang diprioritaskan untuk masyarakat yang paling membutuhkan. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan aplikasi pemesanan minyak goreng ini hanya tersedia saat krisis karena negara tidak berjualan dengan rakyatnya secara permanen. Adapun teknis pemesanan minyak goreng di aplikasi tidak bisa oleh

Selengkapnya »

Jokowi Minta Penanganan Stunting Dilakukan Sejak Calon Pengantin

Presiden Joko Widodo mengatakan pengentasan stunting atau gagal tumbuh mesti ditangani sejak pra-pernikahan. Edukasi terhadap calon pengantin pun didorong. “Stunting tidak hanya urusan gizi anak, tapi dimulai dari calon pengantin harus disiapkan agar mereka (calon pengantin) tahu apa yang harus disiapkan sebelum nanti menikah dan sebelum nanti hamil, sudah [harus] ngerti betul [calon pengantinnya],”

Selengkapnya »

Pemprov DKI: 2 Juta Warga Sudah Terima Vaksin Booster

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat jumlah warga yang telah mendapat vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster mencapai 2.055.460 orang. Angka ini masih jauh dibandingkan capaian vaksin dosis pertama dan kedua di DKI Jakarta. Capaian vaksin dosis pertama di DKI Jakarta sebanyak 12.452.352 orang. Rinciannya, 70,2 persen merupakan warga dengan KTP DKI, dan

Selengkapnya »

Kepala Otorita IKN Kebut Penyelesaian 6 Aturan Turunan UU IKN

Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono tengah mengebut penyusunan rancangan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Bambang menyampaikan, ada enam aturan turunan yang sedang disiapkan dalam waktu dua bulan. UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksanaan UU IKN wajib ditetapkan

Selengkapnya »

Organda Harapkan Kemudahan Akses Vaksin Booster Ditingkatkan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono mengharapkan kemudahan vaksin booster terus ditingkatkan. Hal tersebut menyusul rencana pemerintah untuk menggunakan vaksin booster sebagai syarat masyarakat untuk melaksanakan mudik. Ateng juga mengharapkan fasilitas booster juga ditambah. Terlebih adanya kemudahan booster yang disediakan pemerintah di simpul transportasi sehingga akan masyarakat yang sudah menunda mudiknya dua tahun bisa

Selengkapnya »

DKI Jakarta Disarankan Tetap Jadi Provinsi Setelah IKN Pindah

Pakar pemerintahan otonomi daerah Prof. Ryaas Rasyid menyarankan Jakarta tetap menjadi provinsi setelah ibu kota negara (IKN) pindah ke Nusantara. Ia mengingatkan sistem pemerintahan di Jakarta sejak zaman Belanda adalah pemerintahan tunggal, yakni, seluruh kebijakan diatur di tingkat provinsi. Sehingga dengan demikian kota/kabupaten yang ada selama ini tetap bersifat administratif,

Selengkapnya »

Surabaya Diklaim Kota Besar Pertama Terapkan PPKM Level 1

Level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Surabaya, Jawa Timur kini memasuki Level 1. Kegiatan di tempat umum boleh dilakukan tanpa dibatasi jumlah pengunjung. Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya, Ridwan Mubarun mengatakan wilayahnya merupakan kota besar satu-satunya yang telah masuk PPKM Level 1. Daerah lain yang juga menerapkan

Selengkapnya »

PAM Jaya: 32 Persen Warga DKI Masih Pakai Air Tanah

Direktur Utama PAM Jaya, Syamsul Bachri Yusuf, mengatakan, saat ini layanan air perpipaan baru mencakup 68 persen warga Jakarta. Sebanyak 32 persen warga DKI Jakarta disebut masih menggunakan air tanah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mereka masih belum mendapat layanan air perpipaan yang disediakan PAM Jaya maupun rekanan, Aetra dan Palyja. Syamsul mengatakan,

Selengkapnya »

Wakil Kepala Otorita Yakin Pembangunan IKN Lebih Cepat dari BSD

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dhony Rahajoe mengatakan proyek IKN besar sekali, namun bukan hal yang ambisius. Mantan Managing Director President Office Sinar Mas Land itu membandingkan pembangunan IKN dengan saat membangun Bumi Serpong Damai (BSD). Dhony Rahajoe menyampaikan, pembangunan BSD membutuhkan waktu 30 tahun untuk memindahkan 300 ribu jiwa. Menurut

Selengkapnya »
Search