Pemerintah bakal memberikan subsidi sebesar Rp7 juta per unit untuk pembelian motor listrik baru. Rencananya, aturan ini bakal disahkan pada awal Februari alias pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Luhut Binsar Panjaitan mengatakan saat ini pemerintah tengah memfinalisasi aturan subsidi tersebut. Diharapkan pada awal Februari bisa dirilis. Luhut memastikan subsidi ini diberikan
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti meminta pemerintah untuk memikirkan skema antrean calon jemaah haji yang batal berangkat lantaran tak sanggup melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 apabila jadi naik. “Kalau misalnya mereka karena keadaan tertentu terpaksa tidak bisa memenuhi, terus way out-nya bagaimana terkait dengan antrean yang sudah cukup
Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agus Purwadi mengatakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul merupakan kunci sukses untuk bisa bersaing di ranah mobil listrik. Dibutuhkan setidaknya tujuh sampai dengan 10 tahun untuk membangun SDM berlabel spesialis, kata Agus. “Saat ini kita pikir Indonesia agak sedikit terlambat dalam mempersiapkan SDM
Indonesia menjadi salah satu dari 20 negara yang dipilih untuk program percontohan destinasi wisatawan China ke mancanegara. Selain Indonesia, beberapa negara lain yang masuk dalam daftar tujuan wisatawan China adalah Thailand, Kamboja, Filipina, Malaysia, Singapura, Laos, Maladewa, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Mesir, Kenya, Afrika Selatan, Rusia, Swiss, Hungaria, Selandia Baru,
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Hukum dan Pendidikan Mohamad Syafi Alielha menilai, permintaan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) terlalu berlebihan. Menurut dia, tuntutan tersebut justru menunjukkan keserakahan atas kekuasaan. Dia menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengurusi 200 juta orang lebih dari Sabang sampai Merauke saja, berdasarkan
Komisi VI DPR memanggil PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku manajemen proyek Meikarta untuk memberikan penjelasan terkait gugatan yang dilayangkan kepada sejumlah konsumen. Pemanggilan manajemen Meikarta oleh Komisi VI ini pun tertulis dalam agenda harian DPR RI. Dituliskan bahwa akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Presiden Direktur PT Mahkota
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan sebanyak 40 juta tiket elektronik atau e-tiket vaksinasi virus corona (Covid-19) dosis keempat atau booster kedua sudah mulai dikirim kepada masyarakat secara bertahap. Kemenkes mengimbau seluruh pemerintah daerah, khususnya dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota agar segera dapat melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi booster di daerah
Peneliti riset politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Profesor Siti Zuhro menilai ada kepentingan partai politik di balik rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa (Kades). Kepentingan parpol tentu untuk pemenangan Pemilu 2024. Siti menjelaskan, rencana perpanjangan masa jabatan kades ini pada dasarnya adalah pertemuan dua kepentingan yang saling menguntungkan masing-masing
Pemerintah diminta menghitung ulang usulan kenaikan biaya haji yang ditanggung jamaah sebesar Rp69,19 juta pada 2023. Usulan ini naik dari periode 2022 sebesar Rp39,88 juta dan biaya haji yang ditanggung jamaah pada 2020 sebesar Rp35,23 juta. Saleh Partaonan Daulay, Ketua Fraksi PAN DPR RI menuturkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan, penyelenggaraan
Vaksinasi Covid-19 dosis booster kedua sudah mulai dapat diberikan kepada semua masyarakat umum usia 18 tahun ke atas mulai 24 Januari 2023. Juru bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Muhammad Syahril mengatakan, masyarakat yang berusia 18 tahun sudah dapat vaksin booster kedua tanpa harus menunggu tiket undangan. “Dalam satu sampai dua minggu
Presiden Joko Widodo tampak geregetan ketika meminta kepala daerah untuk bekerja lebih giat dalam menurunkan angka kemiskinan. Presiden mendesak pemerintah daerah (pemda) untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang. Presiden mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di 14 provinsi masih di atas rata-rata nasional. Padahal,
Setelah membentuk UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dengan metode omnibus law, kembali DPR dan Pemerintah membahas RUU Kesehatan dengan menggunakan metode omnibus law. Sejumlah undang-undang akan dihapus dan direvisi dalam RUU Kesehatan ini. Seperti UU Cipta Kerja
