Lima pejabat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR bakal dicopot dari jabatannya. Hal ini menyusul sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap risiko konflik kepentingan BPJT karena lima orang di lembaga tersebut diketahui merangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan jalan tol. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, rencana ini
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kalau posisi menteri pemuda dan olahraga untuk sementara akan dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Ini setelah Jokowi menerima pengunduran diri Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali. “PLT-nya pak Menko PMK,” kata Jokowi. Kendati demikian, Presiden belum mau membeberkan sosok
Rifqi Isnanda, akademisi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), menyoroti keputusan pemerintah yang batal memberikan subsidi terhadap mobil elektrifikasi jenis hybrid di Indonesia. Ia berpendapat mobil hybrid dalam penggunaannya juga dapat membantu menekan emisi sehingga berdampak baik buat lingkungan. Rifqi juga menilai pabrikan mobil hybrid saat ini turut membantu menjaga iklim
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan akan mendukung kepolisian menyelidiki temuan dua warga negara asing (WNA) asal Ukraina dan Suriah yang bisa mendapatkan KTP serta KK di Pulau Dewata itu. Koster menduga praktik itu tak hanya melibatkan satu atau dua oknum saja, melainkan sebuah jaringan panjang. “Pemalsuan KTP itu sedang berproses dan tidak hanya itu,
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan ternyata masih ada industri yang menguasai separuh dari total kebun sawit di Indonesia yang tidak membayar pajak. “Palm oil ini, pengalaman kita sekarang, kita ternyata menemukan yang bayar pajak di palm oil baru 7,5 juta hektare, mudah-mudahan 7,5 juta hektare itu benar,” ujar Luhut. Luhut juga mengungkapkan,
Komisi Pemberantasan Korupsi akan memperbaiki sistem dan mekanisme Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi para penyelenggara negara. Sebab, KPK menyebut masih banyak celah sehingga banyak temuan laporan LHKPN yang tidak sesuai dengan kenyataan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan salah satu yang direncanakan adalah mengubah batasan pegawai negara yang wajib
Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanggil seluruh kepala kantor bea cukai untuk mengikuti rapat koordinasi teknis (rakornis) di Jakarta. Dirjen Bea Cukai Askolani menjelaskan rapat ini merupakan agenda evaluasi tahunan rutin setiap awal tahun. Namun, ia tidak menjelaskan secara detil lokasi dan waktu dilaksanakannya rapat koordinasi
Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero) Dedi Sunardi dicopot Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Pencopotan Dedi Sunardi dari jabatannya itu sebagai buntut kebakaran Depo BBM Pertamina Plumpang beberapa waktu lalu. “Dengan kejadian kemarin kita perlu mengambil tindakan agar semua yang saat ini memimpin di BUMN itu para
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendukung upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna yang akan merelokasi kurang lebih 100 kepala keluarga di sekitar kawasan terdampak longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Ini sebagai bentuk upaya mengurangi dampak risiko bencana tanah longsor, seperti yang terjadi pada 6 Maret 2023. Pemkab Natuna
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara atau IKN tertanggal 6 Maret 2023. Dalam PP tersebut, investor mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) di atas Hak Penggunaan Lahan (HPL) IKN hingga dua siklus,
Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana mengatakan jika PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) melakukan pengadaan KRL baru, maka akan ada beberapa isu yang muncul. Isu tersebut adalah dampak dari biaya-biaya yang tinggi. Isu berikutnya, Aditya melanjutkan, adalah biaya operasional KCI di masa depan akan naik. Dia
Pemerintah terus berkomitmen mendukung sektor perkebunan kelapa sawit. Salah satunya melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting. Pelaksanaan program PSR dengan penggunaan bibit unggul dan penerapan Good Agriculture Practice (GAP), dinilai akan meningkatkan produksi kelapa sawit tanpa harus melakukan pembukaan lahan baru. Maka dapat meningkatkan pendapatan pekebun rakyat secara optimal. Dari sisi penyerapan tenaga
