Partai Buruh bakal melakukan aksi mogok nasional sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker). “Partai Buruh akan mengorganisir pemogokan nasional untuk menekan parlemen di DPR pemerintah dan MK,” kata Ketua Umum Partai Buru Said Iqbal kepada awak media, Selasa (3/10/2023). Said Iqbal mengatakan mogok kerja
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan perjalanan Jakarta – Surabaya dapat ditempuh dalam durasi sekitar 3,5 jam menggunakan kereta cepat. Saat ini pemerintah tengah melakukan studi pengembangan kereta cepat hingga Surabaya. Budi mengatakan durasi perjalanan itu dihitung berdasarkan hasil studi yang kini sedang dilakukan Kemenhub bersama PT Kereta Cepat Indonesia China
Presiden Joko Widodo akhirnya mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau Stranas BHAM. Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Dhahana Putra mengatakan pengesahan itu termasuk langkah nyata pemerintah menerapkan nilai-nilai HAM dalam dunia bisnis. Dhahana meyakini pengesahan Stranas BHAM membuktikan komitmen pemerintah menghadirkan iklim bisnis yang berkelanjutan. Dhahana menyebut
Perumda Pasar Juara akan mendorong pengelolaan sampah di pasar-pasar tradisional wilayah Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk penanganan sampah di pasar ini, Perumda Pasar Juara pun membentuk subbidang khusus. “Kolaborasi dari Bidang Kebersihan, ada subbidang baru untuk penanganan sampah dan limbah, jadi Perumda Pasar akan fokus merapikan sampah-sampah pembuangan di TPS-TPS
Kualitas udara di Jakarta menduduki posisi kedua sebagai kota dengan udara terburuk di dunia pada Senin (2/10/2023) pagi. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 07.32 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 162 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2,5 dan nilai
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menerbitkan izin operasi sarana perkeretaapian umum untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Izin tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No KM 114 Tahun 2023 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Cepat Indonesia-China (KCIC). Menurut Menhub, operasional KCJB akan dilakukan secara bertahap untuk terus
Baru-baru ini, beredar viral video perundungan atau bullying dengan kekerasan fisik terhadap siswa di Cilacap, Jawa Tengah. Aksi perundungan itu dilakukan oleh MK, remaja yang baru duduk di bangku kelas 9 SMP. Sedangkan korban merupakan adik kelasnya, FF, yang kini duduk di bangku kelas 8 SMP. Dalam video berdurasi 4
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nezar Patria memastikan, Indonesia tidak menutup pintu inovasi perusahaan teknologi seperti TikTok dalam mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Namun, Nezar meminta perusahaan tersebut mesti mematuhi aturan yang berlaku. Nezar menjelaskan, pemerintah mendukung inovasi digital yang dilakukan para developer internasional. Saat ini, banyak perusahaan teknologi internasional
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bakal melebur seluruh organisasi transportasi di Indonesia menjadi satu. “Iya, kita mau lebur, kita lihatlah. Jadi besok kami akan ketemu dan nanti ahli Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) kita undang,” kata Luhut. Luhut mengatakan organisasi transportasi saat ini terlalu banyak, mulai
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang diselenggarakan Komisi III DPR terburu-buru dan tidak transparan. Menurutnya, uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) itu mengesankan intervensi DPR dalam kekuasaan kehakiman. “Proses seleksi hakim konstitusi di DPR terburu-buru, dipaksakan, tidak cukup transparan, dan
Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan sejumlah bank telah membeli Unit Karbon pada perdagangan perdana Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) pada Selasa (26/9). Bank-bank tersebut di antaranya PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BNI Sekuritas, dan
Sekretaris Utama (Sestama) Badan Pusat Statistik (BPS) Atqo Mardiyanto menilai revisi Undang-Undang Statistik (UU Statistik) saat ini memang diperlukan guna menyesuaikan perkembangan zaman yang membuat perubahan dalam ekosistem data. Saat ini, revisi UU Statistik telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 oleh DPR RI dan tengah dalam proses
