Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Kemendikbud Diminta Tidak Lepas Tangan dalam Polemik Kenaikan UKT, Perlu Redistribusi Anggaran Pendidikan 20 Persen

Polemik kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) disebut bukan hanya tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN). Tetapi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga memiliki peran. Pengamat kebijakan pendidikan Cecep Darmawan mengatakan, kenaikan UKT merupakan tanggung jawab Kemendikbudristek. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada publik dan mahasiswa. Guru besar Universitas Pendidikan

Selengkapnya »
20 Mei 2024

Tiga Menteri Berkoordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga kementerian yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA), terus berkoordinasi untuk menindak game online yang mengandung kekerasan.  Menparekraf yang juga Ketua Pelaksana Harian Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional Sandiaga Uno menyatakan, ia sudah menerima keluhan mengenai gim daring yang mengandung

Selengkapnya »
20 Mei 2024

Soal Anggaran Makan Siang Gratis, Prabowo: Waktunya Kita Lebih Berani

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku optimistis anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dapat membiayai program andalannya, makan siang dan susu gratis. Prabowo mengatakan, pihaknya telah melakukan studi terkait kebutuhan anggaran program tersebut, meskipun tidak membeberkan angkanya secara detail. “Dan kami sangat yakin bisa melakukan itu,” kata Prabowo di Qatar Economic Forum.

Selengkapnya »
20 Mei 2024

Kasus Dugaan Hilangnya Dana Nasabah BTN, OJK Turun Tangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini tengah menyelediki kasus dugaan hilangnya dana nasabah Bank BTN. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan saat ini OJK tengah meneliti kasus tersebut yang dialami nasabah BTN.  Friderica menegaskan, bank wajib bertanggung jawab jika terbukti

Selengkapnya »
17 Mei 2024

Mantan Hakim MK Lantang Tolak Revisi UU MK, Ungkap Soal Ancaman Serius

Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menimbulkan kontroversi usai dibahas secara sembunyi-sembunyi DPR RI, dan diterima Menkopolhukam mewakili Pemerintah. Apalagi, pembahasan dilakukan Pemerintah dan DPR pada masa reses. Kini, satu demi satu mantan hakim-hakim MK mulai bersuara keras menyampaikan penolakan mereka. Hakim MK periode 2003-2020, I Dewa Gede Palguna mengatakan,

Selengkapnya »
17 Mei 2024

Soal Revisi UU MK, Disebut “Jurus Mabuk” Politisi Menabrak Konstitusi

Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menyebut, politisi menjadi batu sandungan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan konstitusi. Hal itu dikatakannya menanggapi revisi terhadap Undang-Undang (UU) Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara tiba-tiba diputuskan draf rancangannya dibawa ke paripurna DPR RI. Bukan tanpa alasan,

Selengkapnya »
16 Mei 2024

Banjir Bandang Sumbar yang Mematikan: Pemerintah Lengah, Padahal Sudah Diberi Peringatan

Banjir bandang yang juga membawa material lahar dingin hasil erupsi Gunung Marapi yang terjadi pada Sabtu (11/5/2024) terbilang sangat mematikan, lantaran hingga Rabu (15/5/2024) tercatat 58 warga dari beberapa wilayah di Sumatera Barat (Sumbar) meninggal dunia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui pemerintah agak lengah

Selengkapnya »
16 Mei 2024

Tolak Status Trisakti Dijadikan PTN-BH, Yayasan Ambil Langkah Hukum

Yayasan Trisakti berencana menempuh langkah hukum sebagai tindak lanjut upaya ilegal membuat Universitas Trisakti menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Hal itu diungkapkan oleh Anggota Dewan Pembina Yayasan Trisakti Amiruddin Aburaera saat menggelar konferensi pers di Kantor Yayasan Trisakti, Jakarta Timur, Selasa (14/5/2024). “Jadi kami berencana untuk melaksanakan segi

Selengkapnya »
15 Mei 2024

DPR Akan Konsultasi dengan Pers Usai Ramai Kritik RUU Penyiaran

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut DPR bakal berkonsultasi dengan pers perihal ramai kritik atas usulan pasal larangan hasil jurnalisme investigasi di RUU Penyiaran. Ia mengaku DPR bakal berkonsultasi dengan pers agar usulan klausul itu bisa berjalan dengan baik. Dasco juga menyampaikan sejumlah anggota DPR Komisi I selaku komisi terkait

Selengkapnya »
15 Mei 2024

Mahkamah Internasional akan Gelar Sidang Secara Terbuka Soal Israel

Mahkamah Internasional (ICJ) akan mengadakan sidang terbuka untuk publik pada 16-17 Mei, menyusul permintaan Afrika Selatan untuk mengambil tindakan tambahan pada Israel terhadap Gaza dan Rafah. Pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berbasis di kota Den Haag, Belanda, Selasa (14/5/2024), dalam pernyataannya mengatakan delegasi Afrika Selatan akan hadir di sidang pada

Selengkapnya »
15 Mei 2024

Draf RUU Penyiaran Mengancam Pers

Draf rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran menuai kritik keras dari publik, terutama para pegiat dan pelakon jurnalistik. Revisi yang sedianya diharapkan menciptakan asas keadilan bagi industri penyiaran di tengah era kemunculan media-media baru berbasis digital itu, kini justru dikhawatirkan menjadi pintu masuk pembungkaman pers.  Yang paling utama jadi sorotan dan kritikan

Selengkapnya »
14 Mei 2024
Search