Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Mardani Ali Sera berpendapat, penentuan kepala otoritas kawasan aglomerasi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Keistimewaan Jakarta (RUU DKJ) mestinya ditetapkan oleh presiden yang terpilih periode 2024—2029. Menurutnya, akan lebih etis jika presiden terpilih nantinya yang menentukan otoritas kawasan
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai masyarakat kelas menengah bawah jadi kelompok yang paling terdampak dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen, yang rencananya akan diterapkan pada 2025. Menurutnya, kenaikan PPN bakal berdampak pada lonjakan inflasi. Meski tidak besar, kenaikan harga akan menambah tekanan ke kelas menengah dan bawah. Apalagi,
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta melibatkan para pakar dan akademisi di bidang transportasi telah mengadakan survei potensi pergerakan masyarakat selama Lebaran 2024 atau Idul Fitri 1445 H. Berdasarkan hasil survei tersebut, pergerakan masyarakat secara nasional berpotensi
Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Baharkam Polri menangkap satu Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Malaysia di Perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau, pada Rabu (28/2). Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan penangkapan kapal asing itu dilakukan lantaran kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia secara ilegal atau Ilegal Fishing.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin bekerja independen dalam mendalami aduan yang menyasar Capres Ganjar Pranowo. Dalam aduan itu, Ganjar diduga melakukan korupsi bersama Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023 Supriyatno. Wakil Ketua KPK Alexander Marwarta menegaskan tak membedakan tiap orang yang dilaporkan ke lembaga antirasuah itu. Alex merasa tak ambil
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, menilai, langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan penayangan grafik atau diagram perolehan suara hasil pembacaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) tidak tepat. Pasalnya, dengan menyetop grafik tersebut, publik tidak bisa lagi melihat gambaran utuh perolehan suara Pemilu Presiden (Pilpres) 2024
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Calon Presiden Prabowo Subianto terkait rasionalisasi dan privatisasi BUMN yang tidak memiliki peran strategis, termasuk hotel-hotel BUMN. Erick mengatakan Kementerian BUMN di bawah kepemimpinannya sejauh ini telah berhasil memangkas jumlah BUMN dari semula 142 menjadi 41 perusahaan. Hal ini sejalan
Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia Nuruddin mengatakan keluarnya izin tambahan impor beras 1,6 juta ton untuk melengkapi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada 2024 menjadi 3,6 juta ton membuat khawatir para petani. Hal ini karena kebijakan tambahan impor beras bersamaan dengan dimulainya panen di berbagai daerah akan menekan harga gabah. Kebijakan impor ini, menurut
Usulan Indonesia bersama negara anggota G33 dalam mendorong adanya kebijakan public stockholding guna menjaga ketahanan pangan masih belum mencapai konsensus dalam Konferensi Tingkat Menteri Ke-13 (KTM) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena dinilai akan mengganggu perdagangan global. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Dirjen PPI Kemendag) Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan tidak adanya konsensus ini karena
Sebanyak 60 persen warga Amerika Serikat (AS) tidak menyetujui cara Presiden Joe Biden menangani konflik di Jalur Gaza, berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh media The Wall Street Journal. Survei yang sama juga menyebutkan bahwa 42 persen responden berpendapat bahwa Israel telah bertindak terlalu jauh dalam upayanya melawan gerakan Palestina Hamas di Jalur Gaza.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal membentuk dana siaga untuk Badan Pangan Nasional (Bapanas). Upaya ini dimaksudkan untuk mendukung pengendalian harga pangan, terutama menjelang Ramadan. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata merinci anggaran itu diberikan guna memastikan ketersediaan anggaran Bapanas. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk melakukan intervensi pasokan ataupun harga pangan. Isa lantas
Plt Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tri Dewi Virgiyanti mengatakan Indeks Desa dapat mulai diterapkan pada 2025. Tri Dewi menuturkan bahwa Indeks Desa belum dapat diterapkan pada tahun ini karena memerlukan pengumpulan data yang menyeluruh karena data yang diperoleh merupakan data sensus, bukan sampling. Indeks
