Wacana penarikan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi pekerja maupun pengusaha menimbulkan protes keras. Hal ini terjadi lantaran Pemerintah akan menarik sebagian penghasilan dari para pegawai, juga melibatkan pengusaha. Wakil Ketua Umum (Waketum) Real Estat Indonesia (REI) Ikang Fawzi menyarankan agar penarikan Tapera dilaksanakan secara sukarela. Ikang menambahkan, Indonesia merupakan
Fenomena judi online tidak hanya mengancam mental masyarakat tetapi juga diperkirakan akan memicu gelombang baru warga miskin di masa mendatang jika tidak segera ditangani. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, masyarakat yang hartanya terkuras karena bermain judi online berpotensi masuk ke dalam kategori warga
Capaian investasi masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai setengah dari target yang dibuat untuk sepanjang tahun 2024. Berdasarkan data dari Otorita IKN (OIKN), hingga groundbreaking ke VI pada Mei 2024, investasi IKN baru menyentuh angka Rp 51,35 triliun. Sementara OIKN menargetkan bisa meraih investasi swasta sebesar Rp 100 triliun pada
Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam kampanyenya jelang Pemilihan Umum (Pemilu) pada Februari 2024 lalu berjanji akan membangun 3 juta unit rumah bagi masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Pengusaha properti pun optimistis janji itu akan terpenuhi. Program ini diprediksi akan membuka lapangan pekerjaan bagi belasan juta orang di Indonesia. Pengusaha
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui perlunya kebijakan khusus yang membuat harga rumah di Indonesia itu tidak terus menerus naik hingga semakin sulit terjangkau. Apalagi, jenis rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR juga kini semakin tinggi. Sri Mulyani menekankan, dalam membantu keterjangkauan harga rumah sebetulnya APBN telah ikut berkontribusi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengakui pernah ada kebocoran data, seperti yang ramai di Twitter atau X, imbas situs judi online. Sebelumnya, media sosial diramaikan oleh kabar kebocoran data pegawai. Data tersebut mencakup nama pegawai, NPWP, hingga gaji. “Data Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian bocor dan tersedia di darknet, ada daftar nama pegawai, NPWP, sampai daftar
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan untuk membantu satu orang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa memiliki KPR dengan bunga 5 persen, maka dibutuhkan 150 penabung mulia. Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera BP Tapera Sugiyarto menyampaikan Prinsip gotong royong inilah yang menjadi dasar kenapa para pekerja yang berpenghasilan di
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PAN Jon Erizal mendukung penuh revisi undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 terkait perusahaan milik negara atau UU BUMN. Jon menyampaikan rancangan undang-undang (RUU) BUMN yang telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023 akan mampu memperkuat dan meningkatkan daya
Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Andin Hadiyanto menyampaikan bahwa akumulasi dana abadi di bidang pendidikan telah mencapai Rp 154,1 triliun dari tahun 2010 hingga 31 Mei 2024. Jumlah tersebut terdiri dari dana abadi pendidikan Rp 126,1 triliun, dana abadi penelitian Rp 12,99 triliun, dana abadi perguruan tinggi Rp
Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Andy Yentriyani, menilai Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA) berisiko sulit untuk diimplementasikan. Andy beralasan, sejumlah undang-undang dan kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan ibu dan anak akan tetap berlaku meski UU KIA sudah disahkan. Padahal, regulasi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memiliki pandangan berbeda dengan Menteri BUMN Erick Thohir terkait masuknya layanan internet milik Elon Musk, Starlink, ke Indonesia. Menurut Luhut, Starlink bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan internet, pendidikan, hingga kesehatan yang lebih baik, terutama bagi mereka yang tinggal di
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menggodok rancangan undang-undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kementerian BUMN menyambut positif hal tersebut. Sekretaris Kementerian (Sesmen) BUMN Rabin Indrajad Hattari mengatakan kehadiran RUU BUMN dapat semakin memperkuat upaya Kementerian BUMN dalam meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah. Rabin berharap pengesahan RUU BUMN dapat segera terwujud. Rabin mengatakan Kementerian BUMN
