Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto hasil kunjungannya ke China, yang menghasilkan komitmen investasi senilai US$ 7,46 miliar (sekitar Rp 121,01 triliun) dari empat perusahaan. Investasi tersebut mencakup sektor fiberglass, PET Resin, panel surya, dan pengembangan sistem perikanan terintegrasi di Maluku dan Papua melalui kemitraan
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengkritik rencana pemerintah menaikkan pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah (CPO) dari 7,5 persen menjadi 10 persen, yang dinilai akan merugikan petani kelapa sawit. Menurut Ketua Umum SPKS, Sabarudin, kenaikan pungutan ini akan menyebabkan penurunan harga tandan buah segar (TBS) petani hingga Rp300–500 per kilogram.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan bahwa Kementerian Pertanian telah menyiapkan 90 ribu ton benih unggul padi dan jagung untuk meningkatkan produktivitas pertanian pada 2025. Benih tersebut akan mencakup lahan seluas 3,7 juta hektar, dengan prioritas pada daerah dengan indeks pertanaman rendah. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan hasil panen hingga
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mempercepat sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah pada 2025. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa saat ini hanya 41 persen dari total 655.238 objek tanah wakaf yang terdaftar secara nasional. Pada 2024, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan sertifikasi 15.093 bidang
Presiden Prabowo Subianto menyetujui penyaluran bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan selama enam bulan pada tahun 2025 untuk 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP). Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, bantuan ini akan dimulai pada Januari dan Februari 2025, dengan sisa empat bulan distribusi
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono, mengkritisi kompleksitas pengaturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/2024. Menurut Prianto, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, implementasinya dapat membingungkan wajib pajak. “Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dalam beleid ini diatur cukup beragam, mulai dari harga jual,
Laporan State of Mobile 2024 oleh Data.AI menyebutkan masyarakat Indonesia menghabiskan waktu terbanyak untuk menatap layar HP. Lebih dari seperempat harinya atau sekitar 6,05 jam dihabiskan dengan gawai pada periode 2023. Bahkan laporan itu mencatat hanya orang Indonesia yang menghabiskan waktunya lebih dari 6 jam. Thailand yang berada di peringkat
Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas perjalanan dinas luar negeri (PDLN), pemerintah telah menetapkan aturan baru yang lebih ketat.Melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, kebijakan ini menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam sidang kabinet tanggal 23 Oktober dan 6 November 2024. Surat tersebut
Banjir rob atau banjir pesisir di utara Jakarta berpotensi terjadi hingga 3 Januari 2025. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memberikan peringatan mengingatkan warga yang tinggal di 10 wilayah pesisir. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji menyampaikan bahwa BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok telah memberikan
Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, bersama Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey, memperkuat kerja sama dalam pengembangan ekonomi biru untuk mendukung keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas tiga isu utama, yaitu karbon biru, budi daya, dan alat tangkap perikanan.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen mempromosikan gim lokal agar mampu bersaing di pasar global, sesuai Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, percaya bahwa kualitas gim karya pengembang Indonesia tidak kalah dengan produk negara lain. Melalui 46 perwakilan perdagangan di luar negeri,
Badan Gizi Nasional (BGN) dan Perum Bulog menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mempercepat pemenuhan gizi nasional melalui distribusi pangan berkualitas. Sinergi ini mencakup penyediaan pangan bergizi yang menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan anak sekolah hingga ke pelosok Indonesia. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan bahwa
