Program makan bergizi gratis (MBG) telah berjalan sejak 6 Januari kemarin. Pelaksanaan program kampanye Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu terselenggara di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi secara serentak. Pemerintah menargetkan program makan bergizi gratis dapat menyentuh tiga juta penerima manfaat selama Januari hingga Maret 2025.
Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Komite Percepatan Transformasi Digital guna meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak melalui reformasi sistem perpajakan. Hal itu disampaikan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini usai keduanya menghadiri rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan
RAPAT Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI, Senin (6/12) memutuskan biaya haji 2025, yakni Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,41 juta untuk jemaah haji reguler. Angka ini turun dibandingkan BPIH 2024 yang sebesar Rp93,4 juta. Turunnya BPIH juga berdampak pada berkurangnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2025 atau biaya haji yang harus dikeluarkan jemaah
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menunjukkan komitmen mendukung target pemerintah membangun 3 juta rumah per tahun melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan inovasi produk ramah lingkungan. Salah satu terobosannya adalah bata interlock presisi, yang dirancang untuk mempercepat proses pembangunan rumah dengan efisiensi material dan waktu. Bata ini memiliki mekanisme
Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, mengungkapkan rencana untuk mengimpor gandum khusus pakan ternak guna menghindari gangguan pada produksi jagung dalam negeri. Dengan prediksi produksi jagung yang tinggi pada tahun ini mencapai 16,68 juta ton, sementara kebutuhan nasional sekitar 13 juta ton, pemerintah memutuskan untuk menghentikan impor jagung,
Mecha, seorang siswi dari SMP Negeri 12 Semarang, Jawa Tengah, mengungkapkan keluhannya terkait ketiadaan susu saat menerima Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025). Menurutnya, di sekolah tersebut sebenarnya sudah ada sistem yang mirip dengan Program MBG yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Di SMP Negeri 12 Semarang sudah ada
Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI setuju biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 2025 yang ditanggung jemaah berjumlah Rp55.431.750,78 juta (Rp55,4 juta). Jumlah tersebut setara 62 persen dari biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2025 yang ditetapkan sebesar Rp89.410.258,79 (Rp89,4 juta). Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Kerja Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan kelapa sawit sebagai aset negara yang harus dijaga oleh seluruh pihak. Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menyebutkan bahwa sawit adalah komoditas strategis yang mendukung kebutuhan pangan dan energi nasional, termasuk program kemandirian energi seperti B40 dan B50.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto meminta kepala daerah untuk memetakan potensi desa sebagai prioritas dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam pertemuan dengan gubernur, bupati, wali kota, dan ratusan kepala desa di Jambi, Yandri menekankan bahwa desa adalah garda terdepan pembangunan nasional. Ia juga meminta
Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program andalan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1) ini. Program ini akan diselenggarakan di 190 titik di 26 provinsi. Sebanyak 190 SPPG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 triliun untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur irigasi pertanian, mencakup saluran tersier, primer, dan sekunder di area seluas 2 juta hektare di seluruh Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut langkah ini sebagai upaya mendukung percepatan program swasembada pangan yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo, ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar
