Revisi terhadap Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Tata Tertib DPR telah menimbulkan kontroversi karena memberikan kewenangan baru bagi parlemen untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melewati uji kelayakan. Ketentuan ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan, terutama jika evaluasi tersebut digunakan sebagai
Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, menyampaikan kekhawatirannya terhadap rencana Indonesia menandatangani pandemic agreement yang digagas oleh WHO. Ia menilai perjanjian tersebut berpotensi merugikan kepentingan nasional, terutama dalam aspek hukum dan regulasi kesehatan. Menurutnya, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 telah mengakomodasi berbagai aspek terkait pandemi, sehingga keterlibatan lebih lanjut
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memproyeksikan bahwa hipertensi akan menjadi permasalahan kesehatan yang paling dominan selama pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis. Prediksi ini akan diuji melalui survei kesehatan yang mencakup sampel sekitar 200.000 individu dari populasi nasional. Pemerintah ingin mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai prevalensi penyakit ini, mengingat tekanan darah
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat di 10.200 puskesmas yang ada di seluruh Indonesia, mulai Senin (10/2) hari ini. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman memastikan program CKG itu juga bisa dilakukan terhadap mereka yang berulang tahun pada periode Januari 2025. Aji mengatakan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan program stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan dengan daya 2.200 Volt Ampere (VA) ke bawah. Program ini, yang telah diterapkan hingga Februari 2025, masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah terkait kemungkinan
Sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan sepuluh langkah strategis guna meningkatkan efektivitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga. Salah satu langkah utama yang diambil adalah penyesuaian sistem kerja dengan menerapkan
Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2025 membahas tentang hukum kepemilikan laut. Berdasarkan kajian dalam forum tertinggi setelah muktamar ini, ulama dan kiai NU mengharamkan kepemilikan laut atas nama individu atau pun korporasi. Hal tersebut sebagai jawaban dari pertanyaan tentang apakah laut dapat dimiliki individu atau korporasi. Selain itu
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa program bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial akan tetap berjalan tanpa pengurangan meskipun terdapat kebijakan efisiensi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Bahkan, terdapat kemungkinan peningkatan jumlah bantuan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Septian Hario Seto mengungkapkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, tanda-tanda pergeseran industri ke Indonesia mulai terlihat, sebagai konsekuensi dari kebijakan tarif impor sebesar 10 persen yang diterapkan Amerika Serikat terhadap produk asal China. Tren ini mulai menunjukkan dampaknya, dengan beberapa perusahaan telah mengambil langkah konkret
Serikat buruh berencana kembali menggelar aksi unjuk rasa terkait kelangkaan LPG 3 kg dengan perkiraan massa 10.000 buruh di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Kamis (6/2/2025). Hal ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal saat menggelar aksi di depan
Kelangkaan gas LPG 3 kg masih menjadi permasalahan di berbagai daerah, meskipun pemerintah telah mencabut pembatasan distribusi di tingkat pengecer. Sejak kebijakan tersebut diberlakukan pada awal Februari 2025, masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya tetap mengalami kesulitan dalam memperoleh gas bersubsidi yang menjadi kebutuhan utama rumah tangga. Kondisi di lapangan
Pada tahun 2024, pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia mengalami peningkatan signifikan, tercermin dari kenaikan produk domestik bruto (PDB) per kapita yang mencapai Rp 78,6 juta. Hal ini berarti rata-rata pendapatan bulanan masyarakat Indonesia sebesar Rp 6,55 juta. Angka ini menunjukkan adanya kemajuan dalam perekonomian nasional dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mencatatkan
