Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Dedi Mulyadi Hentikan Penerbitan Izin Perumahan Usai Bandung Raya Dikepung Bencana

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan instruksi untuk menghentikan sementara seluruh penerbitan izin perumahan di wilayah Bandung Raya. Kebijakan ini diatur dalam Surat Edaran Nomor 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM yang diterbitkan pada Sabtu (6/12/2025), sebagai respons terhadap bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota

Selengkapnya »
08 Desember 2025

Prabowo Setujui Anggaran Rp60 Juta per Rumah untuk Pengungsi Bencana

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penganggaran sebesar Rp60 juta per rumah untuk membantu para pengungsi mengganti hunian mereka yang rusak akibat longsor dan banjir bandang. Keputusan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, pada Minggu (7/12) malam. Dalam rapat tersebut, Presiden

Selengkapnya »
08 Desember 2025

BNPB: Perbaikan Kerusakan Bencana di Sumatera Capai Rp51,82 Triliun

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, melaporkan bahwa perkiraan biaya untuk memperbaiki kerusakan akibat bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai Rp51,82 triliun. Estimasi ini disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana Sumatera di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh,

Selengkapnya »
08 Desember 2025

Prabowo Perintahkan Menkes Kirim Dokter Magang Bantu Korban Bencana Sumatera

Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk melibatkan dokter internship (magang). Hal ini untuk ikut membantu penanganan korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Awalnya, Menkes Budi menyampaikan bahwa di Aceh kekurangan dokter yang cukup banyak lantaran mereka juga menjadi korban bencana.

Selengkapnya »
08 Desember 2025

Bos Buruh Ungkap Kelanjutan Aksi Jelang Pengumuman UMP

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal mengungkap kelanjutan rencana demonstrasi menjelang pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Kabupaten/Kota.  Said Iqbal menjelaskan bahwa hingga saat ini aksi demonstrasi tersebut belum akan dijalankan dan masih menunggu rencana pemerintah melakukan pengumuman UMP 2026. Lebih lanjut, Said menuturkan

Selengkapnya »
08 Desember 2025

Kemenaker Telah Selesaikan Survei KHL sebagai Basis UMP 2026

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pihaknya telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi. Survei ini akan menjadi basis perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) di masing-masing daerah. Menaker Yassierli mengatakan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun

Selengkapnya »
03 Desember 2025

Pakar Usul Reformasi Polri Diterapkan Radikal, DPR Dorong Kultural

Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad mendorong reformasi secara radikal pada tubuh Polri untuk memperbaiki kultur institusi tersebut agar lebih adaptif. Usulan itu disampaikan Suparji dalam rapat perdana Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan di Komisi III DPR, kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (2/12). Menurut Suparji,

Selengkapnya »
03 Desember 2025

Gen Alpha Lebih Suka Ngobrol dengan AI Ketimbang Ngetik, Ini Risetnya

Generasi Alpha (Gen Alpha, kelahiran 2010-2015) saat di dunia kerja pada 2028, diprediksi bakal cenderung lebih memilih memerintah Artificial Intelligence (AI) dengan mengobrol via suara ketimbang mengetik prompt dalam format teks. Prediksi itu diungkapkan dalam studi terbaru London School of Economics (LSE) bersama perusahaan perangkat audio, Jabra. Prediksi tersebut dihasilkan

Selengkapnya »
03 Desember 2025

Ketua MPR Bahas Rencana Amendemen UUD 1945 dengan Presiden Prabowo

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebutkan dirinya telah menyinggung rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 saat bertemu dan berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Selasa (2/12). Dalam pertemuan tersebut, Muzani menyatakan bahwa pembicaraan mengenai amendemen UUD 45 masih bersifat permulaan dan belum mendalam. Muzani menambahkan bahwa MPR RI akan mengadakan pertemuan resmi

Selengkapnya »
03 Desember 2025

Mendagri soal Banjir Sumatra Belum Bencana Nasional: Perlakuan Sudah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat suara terkait tidak ditetapkannya status bencana nasional terhadap peristiwa banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Tito beralasan meskipun tidak ada penyematan status bencana nasional, namun penanganan bencana tersebut sudah dilakukan seperti skala bencana nasional dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Selengkapnya »
02 Desember 2025

Celios Taksir Kerugian Ekonomi Banjir Sumatra Tembus Rp68,67 T

Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan kerugian imbas bencana banjir hingga longsor di Pulau Sumatra bulan ini mencapai Rp68,67 triliun atau setara dengan 0,29% dari PDB. Dalam studi terbarunya, Celios menyebutkan perhitungan kerugian ekonomi bencana banjir tersebut berdasarkan 5 jenis kerugian. Pertama, kerugian rumah yang masing-masing mencapai Rp30 juta

Selengkapnya »
02 Desember 2025
Search