Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menarget Peraturan Presiden Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) rampung pekan depan. Mensesneg mengatakan ketiadaan Perpres itu bukan berarti programnya kemudian berhenti. Ia menyebut aturan itu nantinya untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayan mengatakan setelah Perpres tersebut terbit, ia bersama lintas
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar untuk memeriksa dan memperbaiki struktur bangunan di pondok pesantren di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil setelah insiden ambruknya mushalla di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur. Perintah ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo kepada Menko Muhaimin dalam rapat terbatas yang berlangsung di kediaman pribadi
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan pembentukan Komite Reformasi Polri dan melantik anggota-anggotanya di Istana Kepresidenan Jakarta pada pekan ini. Hanya saja, tanggal pastinya masih belum diumumkan. Prasetyo masih enggan membocorkan tanggal pasti pelantikan Komite tersebut. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan pihaknya tengah menyusun sistem pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang komprehensif. Ke depannya, pengawasan penyajian MBG di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) juga akan dipantau oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Budi mengatakan, saat ini pihaknya
Perum Bulog menyiapkan beras berkualitas untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagaimana disampaikan Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, usai rapat di Kantor Kementerian Kesehatan, Kamis (2/10). Rizal menjelaskan bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres), Bulog bertanggung jawab menyiapkan bahan dasar berupa beras, yang akan diserap oleh Badan Gizi Nasional
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan data penerima subsidi LPG masih dalam proses pematangan. Ini merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait tingginya subsidi LPG. Bahlil menyampaikan, Kementerian ESDM menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mematangkan data penerima subsidi LPG. Dengan demikian, penyaluran subsidi LPG 3 kilogram (kg) diharapkan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merinci timeline pendaftaran magang bergaji upah minimum provinsi (UMP) bagi masyarakat yang baru lulus kuliah (fresh graduate). Pemerintah sebelumnya mengatakan bakal meluncurkan program tersebut pada 15 Oktober 2025. Akan tetapi, calon pemagang bisa mulai mendaftar di platform SIAPkerja sejak 7 Oktober 2025. Yassierli mengatakan mulai 1
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara soal sejumlah pihak yang memplesetkan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Makan Beracun Gratis lantaran maraknya kasus keracunan. Dadan mengatakan setiap orang berhak menilai sesuatu. Namun, ia berharap mereka tidak melupakan tujuan program yang mulia. Dadan juga menanggapi desakan banyak pihak untuk memberhetikan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memandang harus ada regulasi yang mengatur tentang pembatasan penggunaan gawai bagi anak. Menurut Plt Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Ratna Susianawati, regulasi itu diharapkan akan memperkuat Perpres Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Daring serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang
Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah menggunakan skema baru dalam pengelolaan layanan jamaah haji Indonesia 2026 dengan hanya melibatkan dua perusahaan penyedia layanan (syarikah) di Arab Saudi, dari sebelumnya delapan syarikah. Wakil Menteri (Wamen) Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan penunjukan dua syarikah ini dapat menekan ongkos perjalanan haji 2026. “Alhamdulillah, biaya layanan
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memastikan layanan tetap berjalan normal pascaterbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera. BP Tapera akan berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan tugas tetap sesuai ketentuan perundangan,
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar dapur-dapur makan bergizi gratis (MBG) berada di sekolah yang menerima manfaat tersebut. Sebab hal itu akan lebih membuat makanan cepat dikonsumsi oleh para siswa. Ia melanjutkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang diduga menyebabkan keracunan massal di sejumlah wilayah dihentikan sementara dulu. Mereka harus
