Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump buka suara usai tentara AS menyerang kapal tanker Iran di Selat Hormuz. Trump mengatakan serangan itu sebagai bentuk balasan. Trump menyebut Iran lebih dahulu menyerang tiga kapal militer AS yang tengah melintas di perairan Hormuz. Serangan itu, kata Trump, memantik respons balasan dari tentara
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh mencatat bahwa hingga 5 Mei, sebanyak 8.002 Warga Negara Indonesia (WNI) telah meminta bantuan fasilitasi kepulangan ke Tanah Air seiring lonjakan kasus sindikat penipuan daring. KBRI Phnom Penh menyampaikan telah memfasilitasi kepulangan 3.348 WNI ke Indonesia. Kedutaan mencatat peningkatan ini terjadi seiring semakin
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan peringatan baru kepada Iran jika tidak mencapai kesepakatan. Ia menyebut “pengeboman akan dimulai” dan intensitasnya akan lebih tinggi dibanding sebelumnya. Trump mengatakan AS masih membuka peluang kesepakatan yang akan mengakhiri operasi militer AS terhadap Iran. Namun, ia menambahkan bahwa kemungkinan tercapainya kesepakatan itu
Korea Utara menghapus semua referensi dan dokumen tentang upaya penyatuan (unifikasi) dengan Korea Selatan dari konstitusinya. Dalam dokumen yang dilihat AFP pada Rabu (6/5), pada klausul yang menyatakan bahwa Korut bertujuan “untuk mewujudkan penyatuan tanah air”, tidak lagi muncul dalam versi terbaru konstitusi. Konstitusi yang direvisi itu juga mencakup klausul baru
Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto ingin ada diskusi lanjutan terkait reformasi Polri meski tugas komisi tersebut telah selesai. “Kemarin kami juga ya selesai, tapi Presiden masih juga, ‘Oh kok sudah mau selesai?’ katanya. ‘Nanti pertemuan lagi ya, kita atur lagi banyak diskusi-diskusi menarik gitu’,”
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jambi mendampingi tim investigasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH Daud Arif, Kuala Tungkal, untuk mengumpulkan fakta lapangan terkait kasus meninggalnya seorang dokter magang asal Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Ketua IDI Wilayah Jambi, Zuhdi Darma menyampaikan bahwa tim investigasi telah meminta
Presiden Donald Trump memutuskan menangguhkan Project Freedom yakni upaya Amerika Serikat mengawal kapal-kapal komersial yang terjebak blokade Iran di Selat Hormuz keluar dari perairan itu. Keputusan itu diumumkan Trump pada Selasa (5/5), sehari setelah AS memulai operasi tersebut dan ketika Gedung Putih menyatakan operasi tempur Epic Fury atau perang ke Iran berakhir. Trump beralasan
Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyerahkan rekomendasi mengenai reformasi kepolisian ke Presiden Prabowo Subianto. Hasil akhir tersebut berisi 6 rekomendasi. Laporan hasil akhir tersebut diserahkan Komisi Percepatan Reformasi Polri ke Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Jimly Asshiddiqie sekaligus ketua tim menyerahkan langsung ke Prabowo. Selain Jimly, penyerahan juga
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) memberikan penjelasan resmi terkait isu pembelian 42 jet tempur J-10 buatan China yang viral di media sosial. Otoritas pertahanan Indonesia memastikan bahwa kabar mengenai tercapainya kesepakatan pengadaan alutsista tersebut tidak benar. Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kontrak
Sejumlah elemen massa akan menggelar unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di depan Gedung DPR/MPR RI dan kawasan Monas, Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya menyiapkan ribuan personel untuk memberikan pengamanan dan pelayanan humanis kepada peserta aksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pusat konsentrasi
Teheran tengah menelaah respons Washington terhadap proposal damai 14 poin yang diajukan melalui mediator Pakistan. Rencana tersebut diklaim berfokus pada penghentian konflik secara menyeluruh, termasuk mekanisme de-eskalasi militer dan pengamanan jalur perdagangan energi. Namun, Garda Revolusi Iran menilai posisi AS masih agresif. Mereka menyebut Washington kini berada di persimpangan antara
Wacana pemberian akses melintas bagi pesawat militer asing di wilayah udara Indonesia menuai kritik dari kalangan akademisi dan peneliti. Isu tersebut mencuat dalam diskusi publik bertajuk “Langit Indonesia Bukan Zona Bebas: Mengkritisi Kebijakan Akses Militer Asing dalam Perspektif Kedaulatan Udara, Kebijakan Pertahanan Nasional, dan Harga Diri Bangsa” yang digelar Indonesia Youth Congress
