Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mengawal dan mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa yang bakal digelar Senin (11/4/2022), secara humanis. Kapolri menginstruksikan hal ini saat menggelar video conference bersama seluruh jajaran baik dari tingkat Mabes Polri Polda dan Polres jajaran. Polri, memiliki komitmen
Indonesia akan tetap menjalankan mekanisme umum penyelenggaraan acara G20 dengan mengundang seluruh anggota G20, termasuk Rusia. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah memastikan ihwal partisipasi Rusia di G20 ini di tengah ancaman boikot dari Barat. Faizasyah mengatakan bahwa undangan untuk acara G20 ini sampai ke seluruh anggotanya pada 22 Februari
Sebanyak delapan senjata meriam Cesar 155 MM/GS buatan Prancis dan tujuh kendaraan taktis tiba di Kabupaten Kupang. Keberadaan sejata itu untuk memperkuat Batalyon Artileri Medan (Armed) dan fasilitas pendukung telah selesai dibangun. Lokasi Batalyon Armedterletak di Naibonat, Kabupaten Kupang, yang tak terlalu jauh dengan lokasi Brigif Komodo. Komandan Batalyon Armed
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis (7/4/2022), menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB atas laporan “pelanggaran HAM berat dan sistematis” yang dilakukan di Ukraina. Keputusan ini kemudian mendorong Rusia untuk mengumumkan bahwa mereka memilih keluar saja dari badan tersebut. Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Gennady Kuzmin
Amerika Serikat menyetujui penjualan sistem pertahanan rudal senilai US$95 juta atau Rp1,3 triliun ke Taiwan di tengah tekanan China. Taiwan berharap penjualan segera difinalisasi. Menurut pernyataan itu, Taiwan akan menggunakan peralatan itu untuk mencegah ancaman di kawasan dan memperkuat bidang pertahanan. Kementerian Luar Negeri Taiwan menyambut kesepakatan penjualan senjata itu. Mereka menyatakan, peralatan
Amerika Serikat (AS) mengancam akan memboikot sejumlah pertemuan G20. Ini jika Rusia tidak dikeluarkan dari kelompok itu. Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan hal tersebut sudah dijelaskan Presiden Joe Biden. Bahkan Indonesia sebagai presidensi sudah diberi tahu. Namun tak jelas, apakah boikot juga termasuk puncak pertemuan di Bali. . Sementara itu,
Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur memvonis Munarman tiga tahun penjara terkait kasus tindak pidana terorisme. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan 8 tahun penjara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hakim menilai, Munarman melanggar Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang menyembunyikan informasi tindak pidana
Mantan Sekretaris Umum FPI, Munarman akan menjalani sidang vonis kasus dugaan tindak pidana terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) pada hari ini, Rabu (6/4). Humas PN Jaktim, Alex Adam Faisal mengatakan sidang vonis Munarman akan digelar pukul 09.00 WIB Terpisah, kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar menyatakan Munarman siap mendengarkan vonis dari
Korea Utara hanya akan bereaksi jika tetangganya, Korea Selatan, mengambil inisiatif untuk konfrontasi militer, termasuk menggunakan senjata nuklir, kata Kim Yo Jong, adik pemimpin Korut Kim Jong Un. Kim Yo Jong, yang juga pejabat Korut, menyebut Menteri Pertahanan Korea Selatan Suh Wook telah membuat kesalahan besar dengan membuat pernyataan soal serangan
Presiden Ukraina Volodomyr Zelensky mempertanyakan sikap PBB atas invasi yang dilakukan Rusia terhadap negaranya. Ia mengatakan Dewan Keamana PBB dibentuk untuk menjamin keamanan dunia. Tapi sayangnya, peran dan tugas itu tidak dijalankan PBB atas invasi yang dilakukan Rusia terhadap negaranya. Zelensky menyerukan agar PBB direformasi, karena hingga kini tidak mengambil inisiatif dan tindakan
Amerika Serikat bertanggung jawab atas terhentinya pembicaraan di Wina antara Teheran dan negara-negara besar yang bertujuan menghidupkan kembali perjanjian nuklir 2015. Hal ini diungkapkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Senin 4 April 2022. Departemen Luar Negeri AS pada Kamis pekan lalu mengatakan bahwa sejumlah isu dalam pakta nuklir masih belum
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik, menyebutkan bahwa sejak dulu memang tidak ada larangan bagi keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Karena itu, dia mengapresiasi keputusan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, yang menegaskan bahwa keturunan PKI diperbolehkan menjadi
