Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI memanggil Duta Besar (Dubes) Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin karena komentarnya di media sosial. Sebelumnya, Hamianin membandingkan soal kebijakan luar negeri Indonesia ke Gaza dan Rusia. “Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Ngurah Swajaya memanggil Dubes Ukraina di Jakarta pada 9 Agustus untuk
Duta Besar China untuk Rusia Zhang Hanhui menuding AS sebagai penghasut utama dalam perang di Ukraina. Hanhui mengatakan, AS memojokkan Rusia dengan cara ekspansi yang terus berulang dari aliansi pertahanan NATO. “Sebagai pemrakarsa dan penghasut utama krisis Ukraina, Washington, sambil menjatuhkan sanksi komprehensif yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia,
Taiwan tetap menolak bergabung dengan China walau Negeri Tirai Bambu terus meneror kawasan itu dengan melakukan latihan simulasi perang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, Joanne Ou, mengatakan bahwa Taipei menolak reunifikasi yang tercantum dalam buku putih terbaru China. Taiwan tetap menegaskan sikap ini walau China terus meneror kawasan itu
Amerika Serikat mengumumkan pada Selasa (9/8/2022) bahwa mereka akan memberikan 89 juta dollar AS (sekitar Rp 1,32 triliun) ke Ukraina untuk membersihkan ranjau darat yang dipasang oleh pasukan Rusia. Uang itu akan mendukung 100 tim penjinak ranjau, seperti untuk penyelenggaraan pelatihan dan menambah lebih banyak personel Ukraina untuk melakukan pekerjaan
China telah menarik janji untuk tidak mengirim pasukan atau perwakilan ke Taiwan jika mengambil alih pulau itu. Dokumen resmi yang diperbarui disebut “Pertanyaan Taiwan dan Reunifikasi China di Era Baru”. China telah mengatakan dalam dua dokumen putih sebelumnya tentang Taiwan pada 1993 dan 2000, bahwa mereka tidak akan mengirim pasukan
Eks Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menolak menjawab pertanyaan saat diinterogasi Jaksa Agung New York soal dugaan penipuan yang dilakukan kerajaan bisnisnya, Trump Organization, Rabu (10/8). Trump mengatakan “tak memiliki pilihan” selain meminta amandemen kelima atau fifth amendement, hak istimewa individu untuk tetap tutup mulut demi melindungi diri dari tuntutan saat
Biro Investigas Federal (FBI) menggeledah kediaman pribadi mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Mar-a-Lago, Florida, Senin (8/8) waktu setempat. Penggeledahan ini sebagai bagian dari penyelidikan terkait dugaan bahwa Trump membawa dokumen rahasia negara setelah lengser dari Gedung Putih. Penggerebekan dan eskalasi pengawasan penegakan hukum terhadap mantan presiden belum
Korea Utara mengecap Amerika Serikat sebagai gembong nuklir dunia, pun menegaskan tak bakal menoleransi kritik Washington terhadap program nuklir Pyongyang. Pernyataan itu disampaikan oleh misi permanen Korut di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Rabu (3/8). Kala itu, diplomat Korut bertemu dengan beberapa delegasi negara lain di New York untuk menghadiri konferensi PBB yang membahas soal
Presiden Vladimir Putin menentang seruan Presiden Volodymyr Zelensky untuk melarang warga Rusia bepergian ke Eropa sebagai hukuman atas invasinya ke Ukraina. Juru bicara Putin, Dmitry Peskov, mengatakan Rusia tidak mungkin diisolasi dari seluruh dunia. “(Ide Zelensky) tidak rasional. Eropa pada akhirnya yang memutuskan apakah mereka rela membayar harganya hanya untuk memenuhi
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Laksono mengkritik niat Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merevisi Undang-undang TNI agar tentara aktif bisa kembali menduduki jabatan sipil. Dave mengatakan semua pihak harus tetap menjaga semangat reformasi yang telah menghapus dwifungsi ABRI dengan melarang anggota TNI aktif menduduki jabatan sipil. Menurutnya,
Gencatan senjata yang diatur oleh Mesir telah mencapai kesepakatan pada Ahad (7/8/2022) malam. Gencatan senjata ini dilakukan setelah gejolak kembali terjadi di Gaza, dan merenggut sedikitnya 44 nyawa. Para pemimpin AS dan PBB meminta kedua pihak untuk melakukan gencatan senjata. Presiden AS Joe Biden memuji gencatan senjata dan mendesak para
Korea Utara diklaim menawarkan 100 ribu tentara ‘relawan’ untuk membantu Rusia mengalahkan Ukraina dalam perang kedua negara saat ini. “Ada laporan bahwa 100 ribu relawan Korea Utara sedang bersiap untuk datang dan mengambil bagian dalam konflik [di Ukraina],” ujar pakar pertahanan Rusia Igor Korotchenko. “Jika Korea Utara mengungkapkan niat mereka untuk memenuhi kewajiban
