Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menjelaskan ketentuan dalam revisi KUHAP yang mengatur soal prajurit TNI aktif bisa menjadi penyidik dalam kasus tindak pidana umum. Hinca membantah klausul TNI bisa menjadi penyidik dalam tindak pidana umum. Menurut dia, kewenangan TNI bisa menjadi penyidik hanya berlaku dalam kasus tindak pidana
Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil membuat kesepakatan baru soal tarif impor dengan Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto membuat kesepakatan dengan Presiden AS Donald Trump melalui perbincangan langsung. Hasilnya, Trump sepakat mengurangi besaran tarif respirokal terhadap produk impor Indonesia menjadi 19 persen dari yang awalnya 32 persen. Namun, Penurunan
Kejaksaan Agung menetapkan delapan orang tersangka terkait perkara dugaan korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank daerah dan bank pemerintah kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex) pada Senin (21/7) tengah malam. Mayoritas merupakan petinggi tiga bank daerah, yakni PT Bank DKI, PT BPD Jabar Banten Tbk, dan PT BPD Jateng. Direktur
Pemerintah akan menambah target penyerapan beras dalam negeri sebesar 1 juta ton. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, penyerapan tambahan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat perputaran stok di Perum Bulog. “Badan Pangan Nasional dalam waktu dekat akan menugaskan Bulog terkait penambahan serapan sampai dengan akhir tahun
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendali Lingkungan Hidup (BPLH) meluncurkan inisiatif nasional yang melibatkan anak muda dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Inisiatif ini diberi nama Gerakan Aksi untuk Lingkungan dan Solusi Sampah atau GAUL’S. Inspektur Utama KLH/BPLH, Winarto mengatakan bahwa anak muda hari ini adalah penentu wajah Indonesia di masa depan. Jika
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7). Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Kopdes Merah Putih merupakan satu dari trisula pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Prabowo yang akan diluncurkan sepanjang Juli 2025. “Senjata pertama adalah kesehatan, senjata kedua adalah pendidikan, dan
Sebanyak 1.632 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa pengemudi ojek online (ojol) di kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat. Personel gabungan itu terdiri dari jajaran Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, memimpin Tactical Wall Game (TWG) dan
Kementerian Komunikasi dan Digital tengah merancang peta jalan dan tata kelola pemanfaatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) yang bersifat inklusif dan multisektor. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menjelaskan regulasi mengenai AI akan dibuat dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperkuat tata kelola lintas sektor. “Akan ada dua
Asosiasi pengusaha di bidang serat dan benang filamen serta sepatu sedang mempersiapkan jurus di tengah ketetapan tarif ekspor ke AS sebesar 19%. Mereka yakin tarif ini tidak terlalu berdampak besar karena hal yang sama berlaku bagi negara lain. Tapi mengapa ekonom tetap memperingatkan ancaman gelombang PHK? Amerika Serikat menjadi salah
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengungkapkan patahan beras menjadi cara untuk membedakan beras oplosan dengan premium. Di mana beras premium memiliki lebih banyak beras utuh dibandingkan patahan dan memiliki kadar air sangat kecil yaitu 14%. Senada, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, juga menyebut patahan beras sebagai cara utama
DIREKTUR Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar berkali-kali menyebut nama eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim saat mengumumkan empat tersangka kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Tapi tak ada nama Nadiem dalam daftar tersangka yang diumumkan Qohar pada Selasa, 15 Juli 2025. Penyidik
Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan pemerintah tidak berencana menarik beras oplosan dari pasar. Pemerintah akan menginstruksikan peritel menjual beras tidak sesuai standar ini dengan harga murah. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan proses penarikan beras oplosan akan memakan biaya besar. “Bukan dijual murah, tetapi disesuaikan dengan spesifikasi. Misalnya beras
