Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka opsi bagi PT Pertamina (Persero) untuk melakukan impor bahan bakar minyak (BBM) demi memenuhi kebutuhan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta seperti Shell dan BP yang saat ini mengalami kelangkaan. “Kalau (Pertamina) ditugaskan untuk memenuhi swasta, berarti dia (Pertamina) akan diberikan
Saham-saham perbankan kembali menguat pada perdagangan kemarin. Meski begitu, investor asing banyak menjual saham-sahamnya. Empat bank besar, yaitu PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), mencatatkan kenaikan harga saham. Tak hanya itu, saham bank
Peternak unggas meminta agar pemerintah segera mengucurkan 52.400 ton Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan dengan harga Rp5.500 per kilogram bagi para peternak layer mandiri. Untuk diketahui, program SPHP jagung merupakan subsidi harga dari pemerintah agar para peternak unggas dalam negeri dapat memperoleh jagung pakan yang harganya lebih
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menembus 6,5% dengan menjaga likuiditas sehingga sektor swasta bisa lebih banyak ambil peran. Purbaya berkaca dari kinerja ekonomi di era pemerintahan sebelumnya, yang menunjukkan pentingnya pasokan uang di sistem untuk menopang pertumbuhan. Dia mencatat pada masa Presiden Susilo Bambang
PT Gudang Garam Tbk (GGRM) buka suara soal isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menerpa perusahaan. Isu ini muncul usai viralnya video ribuan buruh rokok kena PHK yang kemudian disangkutpautkan dengan Gudang Garam. Dalam surat bernomor E0025/GG-17/IX-25 yang dikirim ke Bursa Efek Indonesia, Gudang Garam membantah telah melakukan PHK. Menurut
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali bangkit setelah sempat anjlok dalam perdagangan kemarin. IHSG hari ini dibuka pada level 7.600-an.Pelemahan IHSG dua hari kemarin terjadi usai reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto, di antaranya pelantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) baru, menggantikan Sri Mulyani Indrawati.Berdasarkan data perdagangan RTI, Rabu
Rapat Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau RDK LPS pada Selasa (9/9) memutuskan untuk menyetujui penunjukan Didik Madiyono sebagai Pejabat pelaksana tugas alias Plt Ketua Dewan Komisioner LPS. Hal ini menyusul pengunduran diri Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, yang dilantik Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan
Presiden RI Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai menteri keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Senin (8/9/2025). Pelantikan ini diwarnai dengan koreksi lebih dari 1% di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Terkait hal tersebut, Purbaya mengatakan pasar merespons negatif karena belum mengenal dirinya. “Mungkin pasar nggak tahu, saya orang pasar. Saya di pasar sejak tahun 2000, 15 tahun lebih.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memanggil Pertamina, Shell, British Petroleum (BP), dan Vivo untuk membahas impor bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini diambil menyusul kelangkaan bensin di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta. Ia juga meminta Pertamina siap menutup kebutuhan pasokan jika SPBU swasta membutuhkan tambahan
Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet dan mengganti sejumlah posisi menteri. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengungkapkan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden sesuai dengan evaluasi dan kebutuhan dalam menjalankan roda pemerintahan. Termasuk pergantian Menteri Keuangan yang akan mengelola keuangan negara. “Terus terang sosok Menteri Keuangan
Presiden Prabowo Subianto menggelar reshuffle alias perombakan dalam Kabinet Merah Putih. Salah satunya adalah mengganti Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Prabowo mengganti Sri Mulyani, dan menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai penggantinya. Selama ini Purbaya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Usai pelantikan di Istana Negara, Purbaya melontarkan
Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendali Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) naik 29% dari Rp 1,01 triliun menjadi Rp 1,39 triliun pada tahun depan. Dana ini akan difokuskan untuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan penguatan instrumen pembiayaan karbon. Sebanyak Rp 70,1 miliar dialokasikan untuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup akan menekan jumlah
