Pelemahan rupiah berdampak pada APBN, berpotensi meningkatkan defisit anggaran di atas 3% dari PDB. Hal ini disebabkan turunnya penerimaan negara dan meningkatnya beban utang luar negeri. Pemerintah meningkatkan alokasi untuk bantuan sosial dan subsidi, namun sumber pendanaan menjadi masalah. Pembiayaan global bond tidak memadai dan kebijakan proteksionis negara maju mengurangi
Para Menteri Ekonomi ASEAN sepakat untuk tidak mengambil tindakan balasan terhadap kebijakan tarif baru yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS). Dalam pertemuan daring Special ASEAN Economic Minister Meeting yang diadakan pada 10 April 2025, ASEAN mengungkapkan komitmennya untuk menjalin dialog yang terbuka dan konstruktif dengan AS guna menciptakan hubungan dagang
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa perang dagang yang dipicu oleh kebijakan Presiden AS Donald Trump berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 0,3% hingga 0,5% dari produk domestik bruto (PDB). Namun, ia menyambut baik penundaan penerapan tarif resiprokal yang dilakukan Trump selama 90 hari yang memberi waktu bagi Indonesia untuk
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) tengah mengambil langkah antisipasi terhadap risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kebijakan tarif baru yang diterapkan oleh Presiden AS, Donald Trump, dengan kebijakan yang memberlakukan tarif resiprokal sebesar 32 persen untuk Indonesia. Amerika Serikat menjadi pasar utama ekspor Jateng, dengan kontribusi mencapai 41,53 persen
Presiden AS, Donald Trump, mengumumkan penundaan penerapan tarif timbal balik untuk hampir semua negara selama 90 hari dengan mengembalikan tarif menjadi 10 persen. Penundaan ini menyusul permintaan lebih dari 75 negara yang ingin merundingkan solusi terkait hambatan perdagangan dan tarif. Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk China, di mana tarif
Menteri Perdagangan Indonesia, Budi Santoso, bertemu dengan Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri Prancis, Laurent Saint-Martin, untuk membahas percepatan penyelesaian Perundingan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-EU CEPA). Dalam pertemuan tersebut, Budi berharap dukungan Prancis untuk menyelesaikan isu-isu yang masih tersisa dalam perundingan dan membuka akses pasar bagi
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah untuk mengurangi sejumlah beban tarif sebagai langkah antisipasi dampak kebijakan tarif timbal balik impor yang ditetapkan Amerika Serikat (AS) atau tarif Trump. Apa saja yang akan dilakukan? Pertama, melakukan perbaikan administrasi kepabeanan dari mulai pemeriksaan pajak restitusi dan
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat turun drastis hingga lebih dari 9 persen pada Selasa (8/4/2025). IHSG anjlok karena bergerak di zona merah pada awal perdagangan setelah libur Lebaran 2025. Berdasarkan data RTI, pada pukul 09.01 WIB, IHSG bergerak di posisi 5.912. IHSG melemah 598,55 poin (9,19 persen) dibanding penutupan
Indonesia akan menyesuaikan bea keluar ekspor CPO untuk mengurangi beban tarif impor dari AS yang mencapai 32%. Penyesuaian bea keluar ini setara dengan pengurangan beban hingga 5%. Pemerintah akan mempercepat penerapan bea masuk anti-dumping dan safeguard untuk melindungi produk CPO. Prosesnya akan dipercepat menjadi hanya 15 hari. Reformasi administrasi perpajakan
Menteri Kelautan dan Perikanan mendukung negosiasi langsung dengan AS untuk menjaga industri perikanan tanah air dan berharap peningkatan impor komoditas lain dari AS dapat menormalkan perdagangan ikan. Peningkatan konsumsi ikan domestik juga ditekankan sebagai mitigasi jangka panjang. Meskipun belum ada keluhan dari eksportir, dampak kenaikan tarif impor AS sebesar 32%
Industri perikanan Indonesia terancam bangkrut akibat kebijakan tarif timbal balik yang diterapkan oleh Presiden AS, Donald Trump. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Budhi Wibowo, menyatakan bahwa tarif sebesar 32% sangat membebani pelaku usaha di sektor perikanan, mengingat margin keuntungan yang rendah, kurang dari 5%.
Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keberlanjutan lahan sawah guna memastikan ketahanan pangan nasional. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang pangan. Rapat Koordinasi Terbatas ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas strategi dan langkah konkret
