Pemerintah mulai memberlakukan opsen pajak pada 5 Januari 2025, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Namun penerapan opsen pajak ini berbeda-beda. Salah satu wiraniaga Honda di Jakarta mengatakan, saat ini Jakarta belum menggunakan opsen pajak sehingga harga mobil masih sama.
Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital yang akan mengawal pelaksanaan tiga elemen penting digitalisasi. Anggota Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mengatakan, tiga elemen tersebut meliputi ID digital, pembayaran digital, dan pertukaran data (data exchange). Menurut dia, transformasi digital bakal mendukung program prioritas pemerintah, khususnya dalam
Zudan Arif Fakrulloh, yang sebelumnya menjabat Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), resmi dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) oleh Menteri PANRB Rini Widyantini pada 7 Januari 2025. Pelantikan ini mengisi jabatan yang kosong sejak sebelumnya dipegang oleh Plt Haryomo Dwi Putranto. Empat tugas utama menanti Zudan: memperkuat sistem
Indonesia kini menjadi anggota penuh blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), seperti diumumkan Pemerintah Brasil pada 6 Januari 2025. Keanggotaan ini diharapkan memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama Global South dan memberikan akses lebih luas ke pasar internasional. BRICS juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menargetkan pengiriman minimal 425 ribu pekerja migran Indonesia (PMI) pada 2025, meningkat dari 297 ribu tahun lalu. Karding menyebut pengiriman ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,52 persen dan menghasilkan devisa lebih dari Rp300 triliun. Namun, kebutuhan pasar luar negeri terhadap PMI
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi bergulir mulai Senin (6/1/2025). Pemerintah pun menegaskan bahan baku dari menu makan bergizi gratis ini bukan produk impor. Menurut Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan, bahan pokok program MBG diambil dari para pengusaha, petani, dan peternak lokal. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan menguat pada perdagangan Selasa (7/1) di tengah pola konsolidasi akibat gejolak nilai tukar dan dinamika pasar global. CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memproyeksikan IHSG bergerak dalam rentang support 7.007 dan resistance 7.237, dengan potensi kenaikan yang masih terlihat. Ia merekomendasikan saham-saham seperti
Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, program makan bergizi gratis tidak hanya diperuntukkan bagi siswa sekolah, tetapi juga bagi ibu hamil. Program ini akan mulai diterapkan pada 9 Januari 2025, setelah pemberian makan bergizi gratis untuk siswa sekolah mulai dijalankan pada Senin, (6/1/2025). “Tadi sudah disampaikan bukan hanya untuk
Hotel Aruss Semarang menjadi sorotan publik setelah Bareskrim Polri menyita bangunan tersebut karena diduga menggunakan dana hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari bandar judi online. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf, menjelaskan bahwa penyitaan ini merupakan bagian dari upaya penindakan hukum terhadap judi
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyambut baik kebijakan pemerintah mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah, sementara untuk barang dan jasa lainnya tetap dikenakan tarif PPN lama yakni 11 persen. Ketua Dewan Pembina Yukki Nugarahawan Hanafi berharap kebijakan ini dapat mengendalikan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025. Sebanyak 190 Dapur MBG telah beroperasi di 26 provinsi, menyasar balita, anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui. Dengan dukungan anggaran Rp71 triliun, program ini bertujuan mencakup 3
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan pembeli barang atau jasa nonmewah yang telah dikenai PPN 12% berhak meminta pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 1%. Hal ini karena PPN 12% seharusnya hanya berlaku untuk barang mewah, sedangkan barang nonmewah memiliki tarif efektif 11%. Penjual yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat memperbaiki faktur
