Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersedia menjadi tuan rumah World Cities Culture Forum (WCCF) 2027 yang mempertemukan 55 kota dari enam benua dengan fokus pengembangan budaya dan kreativitas sebagai pilar pembangunan kota. Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat menghadiri kegiatan WCCF 2025 yang mengusung tema
Pemerintah berjanji segera membangun co-working space bagi anak muda, termasuk di kawasan Tanah Abang hingga Blok M, Jakarta. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, fasilitas berupa ruang kerja bersama itu bakal dibangun di 15 kota seluruh Indonesia. Proyek tersebut bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda). Program perkotaan tersebut memang
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan soal polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Dia menegaskan penyelesaian polemik utang proyek Whoosh memang tidak bisa dilakukan melalui keterlibatan APBN, sebagaimana yang sudah ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengatakan, dari DEN juga sudah menilai opsi restrukturisasi utang
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan agar rencana proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dikerjakan dengan lebih hemat. Salah satunya dengan mengurangi terowongan (tunnel) yang membuat ongkos pembangunan proyek jadi lebih mahal. Menurut Luhut, saran itu merujuk biaya pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh yang menelan biaya
Hari Pangan Sedunia (World Food Day) diperingati setiap 16 Oktober seiring berdirinya Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) yang didirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945. Perayaan ini menjadi momentum global untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pangan, ketahanan gizi, dan kerja sama lintas negara dalam menghadapi tantangan kelaparan dan
Presiden Prabowo Subianto mengaku terkejut dengan keberhasilan program Desa Nelayan yang masih percontohan karena mampu meningkatkan penghasilan nelayan hingga 100 persen. Hal itu disampaikan Prabowo di hadapan 400 lebih CEO global di acara Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel St Regis, Jakarta pusat, Rabu (15/10/2025) malam. Padahal, menurut Prabowo,
Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah mengubah aturan agar ekspatriat atau warga negara asing (WNA) dapat memimpin Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Prabowo ingin BUMN dikelola standar bisnis internasional. Hal ini diharapkan mencakup hal tata kelola, efisiensi, dan kualitas sumber daya manusia. Ia juga telah memberi instruksi kepada pimpinan Danantara
Presiden Prabowo Subianto meyakini pertumbuhan ekonomi 8 persen sangat bisa dicapai karena pemerintahannya memiliki program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dikatakannya saat menjawab pertanyaan Chairman dan Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr (Steve Forbes) dalam acara Forbes Global CEO Conference di Hotel St Regis, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025)
Ratusan petani yang tergabung dalam Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (DPP SPI) bersama sejumlah elemen massa menggelar demo di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2025). Aksi ini digelar dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober 2025. Tim Komunikasi SPI, Anna Pane mengatakan massa direncanakan
Presiden Prabowo Subianto tertangkap kamera dan terekam suaranya saat berbincang dengan Presiden AS Donald Trump di sela-sela KTT Perdamaian Gaza di Mesir, Senin (13/10/2025). Dalam rekaman audio yang tersebar itu, Prabowo meminta bantuan Trump untuk bertemu anaknya, Eric Trump, pimpinan Trump Organization yang memiliki sejumlah proyek bisnis di Indonesia. Percakapan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian properti hingga 31 Desember 2027. Menurut Purbaya, fasilitas itu akan dinikmati oleh sekitar 40 ribu unit properti per tahun. Dia memutuskan untuk memperpanjang insentif ini demi menjaga daya beli kelas menengah
Kepala Divisi Iklim dan Dekarbonisasi Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Syaharani, menilai Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam mencapai target komitmen iklim nasional yang selaras dengan Persetujuan Paris. Meski Indonesia telah memiliki target penurunan emisi yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), realisasinya masih terganjal oleh kebijakan yang tidak konsisten, terutama
