PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) menilai tujuan kebijakan relaksasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) terdampak bencana Aceh-Sumatra untuk meringankan beban nasabah. Sebab menurut Direktur Utama BRI, Hery Gunardi skema dan dampak KUR bencana tersebut berbeda-beda disetiap daerahnya. Ia pun mencontohkan,
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui masih terdapat sejumlah kementerian yang lambat dalam menyerap anggaran sehingga menyisakan dana APBN. Hal tersebut disinggungnya usai rapat arahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025). Namun, Purbaya belum merinci kementerian mana saja
Susu dengan esktrak daun kemangi hasil racikan tim mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) sukses meraih tiga penghargaan di Korea Selatan. Ide pembuatan minuman berbasis kajian ilmiah itu berawal dari masalah sosial. Dengan gagasan susu sebagai solusi penawar stres, mahasiswa Fakultas Peternakan angkatan 2022 itu menggaet dua mahasiswi Sekolah Vokasi Unpad Program
Isu pengelolaan sampah di Batam semakin mendesak di tengah meningkatnya volume limbah domestik dan tantangan infrastruktur. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali mengevaluasi pemecahan persoalan sampah melalui peninjauan langsung sejumlah lokasi pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Bin Tertutup di Sekupang, Batam, baru-baru ini. Ini merupakan bagian dari strategi mitigasi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 18.633 pengaduan mengenai pinjaman online atau pinjol ilegal hingga akhir tahun. Mayoritas dari laporan tersebut berasal dari masyarakat usia muda. Hingga 30 November 2025, OJK mengungkap bahwa dari seluruh laporan terkait pinjol ilegal itu, sebanyak 6.533 laporan atau 35% di antaranya berasal dari pelapor berusia
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penilaian pusat data nasional (PDN) oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) masih berlangsung. Proses ini membuat PDN belum dapat beroperasi, dan di sisi lain negara harus terus mengeluarkan uang untuk menaruh data pemerintah di pusat data nasional sementara (PDNS). Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) akan mengkaji peluang pengembangan data center berbasis panas bumi pertama di Indonesia. Tujuannya, untuk memperluas pemanfaatan energi bersih.Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Edwil Suzandi mengungkapkan, langkah ini diperkuat melalui kolaborasi strategis dengan Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) dan Fakultas
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa proses negosiasi perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terus berjalan. Dia mengungkapkan pihaknya telah melakukan pertemuan online dengan perwakilan Kantor Perwakilan Dagang AS atau United States Trade Representative (USTR) Jamieson Greer terkait dengan pembahasan kesepakatan dagang antara AS dengan Indonesia.
Menilik prospek dan analisis kondisi perberasan 2026 di Indonesia, sesungguhnya menghadirkan optimisme sekaligus tantangan baru yang perlu dibaca secara jernih. Proyeksi lembaga internasional, seperti Food and Agriculture Organization (FAO), yang menempatkan Indonesia pada posisi produsen beras terbesar keempat dunia dengan estimasi produksi mencapai 35,6 juta ton pada 2025/2026, atau meningkat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan bahwa Indonesia membutuhkan persetujuan semua negara anggota untuk bergabung Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kesepakatan diperlukan dari semua anggota klub negara maju tersebut, termasuk persetujuan dari Israel. Airlangga menyatakan bahwa sikap Indonesia terhadap peluang normalisasi hubungan dengan Israel masih sama seperti
International Labour Organization (ILO) berupaya mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini diwujudkan melalui proyek Promise II Impact yang berfokus pada digitalisasi UMKM. Proyek ini mendapatkan pendanaan dari Swiss Sate Secretariat for Economic Affairs (Seco) dan dilaksanakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Project
Tantangan Indonesia untuk menyeimbangkan ambisi pembangunan ekonomi dengan isu kritis ketahanan pangan nasional memasuki babak baru yang didorong oleh kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dengan tegas menyatakan bahwa upaya pemerintah menjaga swasembada pangan, melalui kebijakan moratorium alih fungsi lahan sawah, tidak akan
