KEGIATAN

Benarkah Gaji 13 dan 14 PNS Bakal Dihapus?

Media sosial X diramaikan oleh isu penghapusan gaji ke-13 dan 14 bagi ASN/PNS sebagai bagian dari pemangkasan anggaran negara oleh Presiden Prabowo Subianto. Banyak netizen mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap dampak kebijakan ini, terutama terhadap daya beli dan ekonomi nasional. Namun, Kemenkeu melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Deni Surjantoro,

Selengkapnya »

Ikuti Jejak Trump, Argentina Bakal Keluar dari WHO

Pemerintahan Presiden Argentina, Javier Milei, mengumumkan keputusan untuk keluar dari WHO, mengikuti langkah mantan Presiden AS Donald Trump. Juru bicara pemerintah, Manuel Adorni, menyebut keputusan ini didasarkan pada perbedaan mendalam terkait manajemen kesehatan WHO, terutama selama pandemi Covid-19. Argentina menilai WHO terlalu dipengaruhi kepentingan politik negara tertentu dan ingin lebih

Selengkapnya »

Australia dan Sejumlah Negara Melarang Penggunaan DeepSeek di Piranti Pemerintah

Australia melarang penggunaan DeepSeek di perangkat dan sistem pemerintah dengan dalih ancaman terhadap risiko keamanan. DeepSeek adalah perangkat artificial intelligence (AI) buatan perusahaan China. Perangkat ini menjadi sorotan karena disebut memiliki kemampuan setara dengan ChatGPT buatan OpenAI, meski dikembangkan dengan biaya lebih rendah. Dilansir ABC News, di bawah larangan baru

Selengkapnya »

Jalan Keluar Prabowo dari Kekisruhan Kebijakan Bahlil

Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya turun tangan dalam membereskan kekisruhan gas LPG 3 kg. Kekacauan terjadi buntut dari kebijakan Kementerian ESDM yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia. Pada Jumat (31/1/2025) lalu, Kementerian ESDM menyatakan penjualan elpiji 3 kg melalui pengecer tidak akan diperbolehkan lagi mulai 1 Februari 2025. Wamen ESDM Yuliot

Selengkapnya »

Pemerintah Tunda Penyaluran Bantuan Beras 10 Kg

Pemerintah menunda penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kg yang seharusnya dimulai pada Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk menjaga harga gabah di tingkat petani saat musim panen raya yang berlangsung Februari hingga April. Jika bantuan tetap disalurkan, dikhawatirkan harga gabah akan

Selengkapnya »

Harga Cabai Rawit hingga Telur Melonjak di Atas Harga Acuan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lonjakan harga beberapa komoditas pangan, termasuk cabai rawit, telur ayam ras, dan bawang putih, yang kini melebihi Harga Acuan Penjualan (HAP). Harga cabai rawit nasional mencapai Rp69.163 per kg, naik 45,74 persen dibandingkan Desember 2024. Harga telur ayam ras juga meningkat hingga Rp31 ribu per

Selengkapnya »

Prabowo Alihkan Anggaran Bantuan Pangan untuk Suntik Bulog

Pemerintahan Prabowo Subianto mengalihkan anggaran bantuan pangan senilai Rp16,6 triliun ke Perum Bulog untuk menyerap tiga juta ton beras dari petani. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah penyerapan

Selengkapnya »

Produksi Beras Turun 480 Ribu Ton Gegara El Nino di 2024

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional turun hingga 1,54 persen sepanjang 2024. Adapun produksi beras di 2024 tercatat hanya mencapai 30,62 juta ton, menurun 480 ribu ton dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 31,10 juta ton. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan penurunan produksi beras terjadi akibat adanya

Selengkapnya »

Minta Coretax Disempurnakan, Menko Airlangga: Seharusnya Bisa Memudahkan Para Wajib Pajak

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto khawatir sistem Coretax yang kerap bermasalah sejak resmi diimplementasikan pada 1 Januari 2025 dapat mengganggu penerimaan negara. Untuk itu, Airlangga ditemani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninjau langsung Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Senin (3/2/2025). Airlangga meminta agar

Selengkapnya »

Penataan Distribusi LPG 3 Kg, Pengecer Berperan Jadi Sub Pangkalan

Pemerintah melalui Kementerian ESDM memastikan pengecer tetap dapat membeli LPG 3 kg di pangkalan dalam rangka menata distribusi agar lebih tepat sasaran. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menjaga ketersediaan bagi masyarakat yang berhak serta meningkatkan kontrol distribusi melalui sistem Merchant Applications Pertamina (MAP), yang telah mencatat hampir 63 juta Nomor

Selengkapnya »
Search