Menilik prospek dan analisis kondisi perberasan 2026 di Indonesia, sesungguhnya menghadirkan optimisme sekaligus tantangan baru yang perlu dibaca secara jernih. Proyeksi lembaga internasional, seperti Food and Agriculture Organization (FAO), yang menempatkan Indonesia pada posisi produsen beras terbesar keempat dunia dengan estimasi produksi mencapai 35,6 juta ton pada 2025/2026, atau meningkat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan bahwa Indonesia membutuhkan persetujuan semua negara anggota untuk bergabung Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kesepakatan diperlukan dari semua anggota klub negara maju tersebut, termasuk persetujuan dari Israel. Airlangga menyatakan bahwa sikap Indonesia terhadap peluang normalisasi hubungan dengan Israel masih sama seperti
International Labour Organization (ILO) berupaya mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini diwujudkan melalui proyek Promise II Impact yang berfokus pada digitalisasi UMKM. Proyek ini mendapatkan pendanaan dari Swiss Sate Secretariat for Economic Affairs (Seco) dan dilaksanakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Project
Tantangan Indonesia untuk menyeimbangkan ambisi pembangunan ekonomi dengan isu kritis ketahanan pangan nasional memasuki babak baru yang didorong oleh kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dengan tegas menyatakan bahwa upaya pemerintah menjaga swasembada pangan, melalui kebijakan moratorium alih fungsi lahan sawah, tidak akan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serius membenahi jajarannya di Kemenkeu, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Terakhir, Purbaya memberikan ultimatum bahwa seluruh pegawai berpotensi dirumahkan bila perbaikan kinerja tidak tercapai dalam tenggat satu tahun. Bahkan, Purbaya berkelakar akan merumahkan hingga pensiun tanpa gaji jika tak kunjung berbenah. Sebelum kejadian
Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman akan mulai memetakan UMKM sektor perumahan berbasis wilayah. Pemetaan awal akan dilakukan di Serang, Bogor, serta Semarang–Kendal yang memiliki potensi kuat dalam produksi bahan bangunan dan layanan konstruksi. Ini disampaikan Maman kala bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau
Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara sumber serangan siber terbesar di dunia pada 2025. Temuan ini diungkap dalam Laporan Ancaman DDoS Q3 2025 yang dirilis Cloudflare, perusahaan penyedia layanan distribusi konten dan perlindungan dari serangan Distributed Denial of Service (DDoS). Laporan tersebut disusun berdasarkan data jaringan Cloudflare selama periode Juli–September
Bank Indonesia (BI) menyampaikan sejumlah risiko yang perlu diwaspadai dampaknya terhadap ekonomi global ke depan, terutama terkait dengan perilaku agresif lembaga keuangan non-bank. Dalam laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional (PEKKI) Edisi 2025, BI menyebutkan lima risiko utama yang menghantui prospek ekonomi global di masa mendatang. Salah satu
Kesepakatan tarif dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) dikabarkan terancam gagal setelah pejabat Washington semakin frustrasi terhadap langkah pemerintah Indonesia yang dinilai mundur dari sejumlah komitmen yang telah disepakati pada Juli 2024. Pejabat tersebut menyebut, pejabat Indonesia telah menyampaikan kepada Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer bahwa Indonesia tidak dapat
Australia menjadi negara pertama di dunia yang melarang media sosial untuk anak-anak di bawah 16 tahun mulai Rabu 10 Desember 2025. Canberra memblokir akses remaja ke berbagai platform termasuk TikTok, YouTube milik Alphabet, serta Instagram dan Facebook milik Meta. Sepuluh platform terbesar diperintahkan untuk memblokir anak-anak di abwah usia 16
Kinerja tegas pemerintah dalam menjaga ruang digital kembali mendapat apresiasi luas dari anggota Komisi I DPR RI dalam Rapat Kerja bersama Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Penindakan terhadap lebih dari 3,3 juta konten negatif, yang sebagian besar merupakan konten judi online, serta langkah aktif dalam meredam ribuan isu hoaks,
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melarang ataupun berencana menghentikan operasional layanan Online Travel Agent (OTA) seperti Airbnb di Bali. Pernyataan ini disampaikan untuk merespons pemberitaan mengenai dugaan pelarangan OTA di Bali. Pemerintah justru menilai OTA sebagai mitra strategis dalam memperkuat ekosistem pariwisata nasional. Kemenpar menjelaskan bahwa langkah yang
