Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta bekerja sama dengan Bank Jakarta menghadirkan program yang mempermudah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) anggota mereka untuk mendapatkan pembiayaan modal, cepat, dan terjangkau. Sejumlah program yang ditawarkan antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro, Mikro, dan Kecil; kemudian Abang Mikro
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). Apalagi, kata Purbaya, orang yang akan mengurus pembentukan BPN tersebut yakni Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu akan berpindah tugas..
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim transformasi reformasi Polri. Pembentukan tim internal ini tertuang dalam Sprin Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/2025 tertanggal 17 September 2025. Tim itu terdiri dari 52 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri. Sigit bertugas sebagai pelindung dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menjadi penasihat. Sementara Kalemdiklat Polri
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan, kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada 2025 belum bisa dipastikan. Ia menyebut, keputusan semacam itu memerlukan perhitungan matang dan kondisi keuangan yang kuat. Qodari menekankan, kenaikan gaji ASN masih berupa rencana dalam Lampiran Perpres Nomor 79 Tahun 2025. Dokumen itu merupakan
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa gugatan yang diajukan Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana, atau Tutut Soeharto, terhadap dirinya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah dicabut. Mengacu laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Tutut mendaftarkan gugatan dengan nomor 308/G/2025/PTUN.JKT pada Jumat (12/9/2025). Dalam berkas perkara yang
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) Bali dan guru untuk memberikan iuran guna membantu korban banjir. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa penggalangan dana yang dilakukan oleh pegawai Pemprov Bali bersifat sukarela dan tidak
Polemik pembatasan impor bahan bakar minyak (BBM) badan usaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta dinilai dapat mengancam iklim persaingan usaha hingga merugikan konsumen.Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendapati bahwa kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membatasi kenaikan impor BBM jenis bensin non-subsidi maksimal 10% dari
Rencana pemerintah untuk mengubah skema dana bagi hasil (DBH) atas potongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan ke daerah ditargetkan berlaku pada 2026.Skema baru DBH potongan PPh Pasal 21 karyawan akan diubah dari semula berdasarkan lokasi pemotongnya, menjadi berdasarkan domisili pekerjanya.Kementerian Keuangan masih memetakan sebaran pemotongan PPh pasal 21 berdasarkan
Anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersuara usai menkeu digugat putri Presiden RI ke-2 Soeharto, yakni Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto. CNNIndonesia.com mengkonfirmasi kepada Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro terkait gugatan Tutut dengan Nomor 308/G/2025/PTUN.JKT. Gugatan itu didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membeberkan alasan mengapa penurunan suku bunga perbankan masih berjalan lambat meski BI Rate sudah diturunkan beberapa kali. Hal itu ternyata lantaran adanya special rate pada deposan besar. Dirinya menjelaskan Bank Indonesia telah memangkas suku bunga acuan atau BI Rate dari awal 2025 hingga September
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan, Indonesia saat ini menempati posisi kedua terbesar panas bumi di Dunia. Saat ini, Indonesia sudah memanfaatkan 2,7 Giga Watt (GW) energi panas bumi, atau di bawah Amerika Serikat (AS) sebesar 3,6 GW. Bahlil menyebutkan potensi ‘emas uap’ yang dimiliki Indonesia
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan bisa membangun Pembangkit Listrik Tenaga suray (PLTS) di tiap Desa dengan kapasitas hingga 1,5 Mega Watt (MW). Kelak, kapasitas total PLTS di setiap Desa di Indonesia akan mencapai 100 Giga Watt (GW). Sebagaimana diketahui,
