Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 23 Maret di Jakarta. Menekraf Teuku Riefky Harsya menekankan pentingnya penguatan ekosistem bisnis berbasis hexahelix, yang mencakup pemerintah, pelaku bisnis, komunitas, lembaga keuangan, media, dan akademisi. MoU dengan Kemendag
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memenuhi panggilan dari Presiden Prabowo Subianto untuk membahas terkait penerimaan pajak negara. Usai pertemuan di Istana Kepresidenan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa fokus pembicaraan adalah mengenai upaya untuk meningkatkan tax ratio negara yang saat ini sedang diupayakan untuk mencapai 23%. dan upaya meningkatkan tax
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menurunkan target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan untuk tahun ini menjadi 16,21 juta wajib pajak (WP) setara dengan 81,92% dari total WP sebanyak 19,7 juta. Penurunan target ini dianggap wajar oleh pengamat ekonomi, Fajry Akbar, yang mengaitkan penurunan kepatuhan pajak dengan kondisi ekonomi yang lesu, meningkatnya
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyoroti rendahnya minat perbankan untuk mendanai sektor budidaya perikanan di Indonesia yang dianggap berisiko tinggi. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu, menyebut bahwa meskipun sektor ini penting untuk menjamin ketersediaan ikan tanpa bergantung pada perikanan tangkap, banyak bank yang enggan memberikan pendanaan. KKP
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengumumkan pembatasan kegiatan operasional angkutan barang pada masa libur Idul Fitri atau Lebaran 2025 selama 16 hari untuk mencegah kecelakaan dan macet. Pembatasan itu akan diterapkan pada mobil barang, dengan sumbu tiga atau lebih, seperti truk, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandenga, serta mobil barang
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memastikan bahwa program cetak sawah di Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi pangan nasional. Program ini diharapkan dapat menghasilkan dua juta ton padi dengan target 75.000 hektare sawah yang mencapai tiga kali masa panen. Hingga saat ini, 63.000 hektar telah dikontrak,
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan bahwa tumpukan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantargebang yang melayani sampah dari DKI Jakarta telah mencapai ketinggian setara gedung 16 hingga 20 lantai. Zulhas menyoroti lambatnya penanganan masalah ini dan menyatakan bahwa pengelolaannya belum optimal. Ia mengklaim bahwa dengan diberi kewenangan
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan impor barang konsumsi Indonesia pada Februari 2025, termasuk beras dan daging sapi. Nilai impor barang konsumsi turun 10,61% dibandingkan Januari 2025, menjadi US$1,47 miliar dan mengalami penurunan tahunan sebesar 21,05%. Penurunan terbesar terjadi pada impor daging sapi beku yang turun sebesar US$43,5 juta dan
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa pemerintah akan menyuntikkan dana sebesar Rp8 triliun melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN baru bernama Agrinas yang merupakan transformasi dari perusahaan pelat merah lama. Alokasi dana tersebut sudah dianggarkan dalam APBN 2025 dan tidak merupakan angka baru, melainkan pembiayaan investasi yang telah tercatat
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan signifikan lebih dari 6,12%, mencapai level 6.076 pada sesi I perdagangan Selasa (18/3/2025), menyebabkan Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham. Menanggapi situasi ini, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto segera melaporkan kondisi perekonomian kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Airlangga menjelaskan
Pelaku usaha menentang rencana pemerintah menaikkan tarif royalti sektor pertambangan. Ketua Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia, menilai kebijakan menaikkan royalti tambang tidak tepat waktu. Alasannya, saat ini industri tambang tengah menghadapi harga komoditas yang anjlok dan beban operasional yang meningkat. Menurutnya, kebijakan tersebut terkesan mendadak karena pelaku industri tidak
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat transaksi sebesar 3,55 juta dolar AS (Rp57,66 miliar) dari penjajakan bisnis (business matching) antara pelaku UMKM Indonesia dan pembeli mancanegara pada Februari 2025. Transaksi ini terdiri dari pesanan pembelian senilai 1,80 juta dolar AS dan potensi transaksi sebesar 1,75 juta dolar AS. Penjajakan bisnis ini melibatkan
