Bank Indonesia (BI) merilis informasi daftar uang yang masih berlaku di 2026. Merujuk laman BI, uang kertas Rp 10.000 dan Rp 20.000 tahun emisi 2005 masih berlaku sebagai alat transaksi hingga saat ini. Hal ini menjawab keresahan publik di media sosial X. Banyak warganet yang mengeluh bahwa uang kertas edisi
Iman Rachman mengundurkan diri dari Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal itu disampaikan kepada wartawan di media center Gedung BEI, Jakarta, Jumat (30/1). Iman Rachman mengatakan keputusan yang diambil menurutnya menjadi yang terbaik untuk padar modal. Ia berharap dengan pengunduran dirinya menjadi lebih baik. Kinerja BEI dalam beberapa hari terakhir disorot
Optimisme Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak surut meski pasar modal Indonesia sempat gonjang-ganjing pada dua hari kemarin. Perdagangan saham sempat dihentikan sementara (trading halt) selama dua hari berturut-turut pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026) lantaran Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun drastis hingga 8 persen. Purbaya tetap optimistis IHSG
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya perubahan pola tanam di kawasan rawan longsor, khususnya di wilayah pegunungan dengan tingkat kemiringan tinggi. Hal tersebut disampaikan Mentan usai meninjau lokasi bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Menurut Amran, daerah dengan ketinggian dan kemiringan ekstrem seharusnya ditanami tanaman
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar ketahanan energi nasional ditingkatkan dari 21 hari menjadi 3 bulan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadalia mengatakan, arahan tersebut menjadi salah satu dari empat fokus kebijakan energi pemerintahan Presiden Prabowo. Ketahanan energi menjadi perhatian lantaran
Keputusan bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed) untuk menahan suku bunga acuan pada Kamis (29/1/2026) waktu Indonesia, memicu pergerakan beragam di pasar keuangan global. Saham dan obligasi bergejolak, sementara dolar AS menguat setelah Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan dukungan pemerintah terhadap mata uang yang kuat. Di pasar
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan solusi permanen untuk warga Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang terdampak longsor. Amran mengatakan, pihaknya telah sepakat dengan anggota Komisi IV DPR RI untuk mengganti tanaman hortikultura di lahan dengan kemiringan tajam di sana dengan tanaman perkebunan. Solusi itu telah Amran sampaikan kepada
Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui jaringan berupa lebih dari 620 kantor layanan di seluruh Indonesia, menjadi benang merah yang mengikat para pelaku usaha mikro dan kecil untuk terus belajar dan bertumbuh. Menyediakan pemberdayaan menyeluruh, lembaga pembiayaan PNM menjadi bukti bahwa dukungan yang tepat mampu menguatkan fondasi ekonomi keluarga sekaligus menggerakkan
Laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap dunia saat ini memasuki era ‘kebangkrutan air‘. Pasalnya, banyak wilayah yang kini tak lagi mampu pulih dari krisis air berkepanjangan. Menurut laporan PBB wilayah-wilayah di seluruh dunia mengalami kekurangan air yang parah. Kabul, ibu kota Afghanistan, berpotensi menjadi kota modern pertama yang kehabisan air.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praseto Hadi menjelaskan keberlanjutan izin usaha dari 28 perusahaan yang dicabut buntut dari bencana Sumatra. Ke depan izin-izin tersebut akan dialihkan ke Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia. Mulanya, Prasetyo dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XIII, Senin (26/1/2026) menyampaikan, bahwa pencabutan izin merupakan keputusan yang diambil
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menyelesaikan penyidikan perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang melibatkan perusahaan penyelenggara pinjaman daring atau pinjol PT Crowde Membangun Bangsa (PT CMB) dan YS selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham. Perkara Crowde itu terkait dugaan tindak pidana usaha jasa pembiayaan dan tindak pidana
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) berpotensi memberatkan industri sawit. Dalam kebijakan yang baru, pemerintah mewajibkan eksportir menempatkan 100% DHE di Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara dengan batas konversi ke rupiah maksimal 50%. Menurut Eddy,
