Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS), DOC, pada Selasa resmi mengumumkan pengenaan bea masuk imbalan atas sel dan panel surya yang diimpor oleh perusahaan-perusahaan di India, Indonesia, dan Laos. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk melawan subsidi yang mendukung industri di ketiga negara Asia tersebut. Mengutip Reuters, Kamis (26/2/2026), secara rinci,
Direktur Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto mengungkapkan sebanyak 4 orang alumni telah mengembalikan dana beasiswa karena terbukti tidak menjalankan kewajiban mengabdi di Indonesia. Adapun masing-masing alumni mengembalikan dana sekitar Rp 2 miliar yang terdiri penerima beasiswa untuk pendidikan magister hingga PhD di dalam maupun luar negeri. Seperti yang diketahui,
Pemerintahan Trump menuduh India, Indonesia, dan Laos memberikan subsidi tidak adil pada industri manufaktur tenaga surya, dengan tingkat subsidi masing-masing mencapai 126%, 86%-143%, dan 81%. Keputusan ini berpotensi meningkatkan tarif impor modul surya dari ketiga negara tersebut ke AS, yang dapat melindungi produsen lokal namun juga meningkatkan biaya bagi konsumen.
Rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara memicu kekhawatiran luas di kalangan pelaku industri otomotif nasional. Kebijakan ini dinilai bukan sekadar menambah pilihan kendaraan di pasar, tetapi berpotensi menimbulkan efek domino yang serius—mulai dari penurunan produksi, terganggunya rantai pasok, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja
Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan lawatan ke Kota Amman, Yordania, dan dijadwalkan bertemu dengan sahabatnya, Raja Abdullah II ibn Al-Hussein. Kunjungan ini menjadi yang kedua bagi Presiden Prabowo sejak menjabat sebagai kepala negara, sekaligus mempertegas hubungan erat antara Indonesia dan Kerajaan Yordania Hasyimiah.
Otoritas Obat dan Makanan Arab Saudi (SFDA) mengumumkan kebijakan baru berupa larangan total impor produk unggas dan telur dari 40 negara, ditambah larangan parsial yang berlaku di beberapa provinsi atau kota di 16 negara lain. Dikutip dari Saudi Gazette, Rabu (25/2/2026), larangan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat keamanan pangan
Rencana pemerintah melakukan impor 580.000 ekor grand parent stock (GPS) ayam dari Amerika Serikat (AS) menimbulkan keresahan bagi para peternak di dalam negeri. Pemerintah diminta untuk mengkalkulasi secara cermat rencana kebijakan tersebut. Sebab, tanpa perhitungan berbasis kebutuhan nasional, kebijakan tersebut berisiko memicu over supply terhadap day old chick (DOC) yang berakhir
Sepanjang tahun 2025, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) melakukan patroli di marketplace dan menemukan ribuan akun yang menjual produk obat bahan alam ilegal. Ribuan tautan penjualan dari akun-akun tersebut telah di-takedown oleh Kementerian Komunikasi dan DIgital, serta Indonesian E-Commerce Association (idEA).
Serangkaian upaya untuk menata ekosistem ekonomi digital melalui pengenaan pajak termasuk penuntutan sistem bagi hasil antara perusahaan platform digital (PPD) Amerika Serikat (AS) dengan media nasional terancam kandas di tengah jalan. Pemicunya adalah kesepakatan dagang antara Presiden Prabowo Subianto dengan Donald Trump. Kesepakatan dagang yang berujudul The Agreement on Reciprocal Trade
Sejumlah saksi dari PT Gojek Tokopedia TBK (GoTo) mengatakan transaksi senilai Rp 809 miliar antara PT Gojek Indonesia dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) di tahun 2021 tidak berkaitan dengan pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek. Hal ini terungkap ketika Nadiem Makarim selaku terdakwa sekaligus eks Mendikbudristek bertanya langsung
KEMENTERIAN Koordinator Perekonomian menyatakan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tidak berlaku mengikat untuk seluruh produk Amerika Serikat. “Artinya, ketentuan TKDN terkait proyek atau merupakan belanja pemerintah, bukan seluruh barang yang beredar di pasar,” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Perekonomian Haryo Limanseto. Pernyataan itu disampaikan Haryo menanggapi isi dari salah
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menegaskan, anggaran THR pegawai negeri sipil (PNS), TNI dan Polri serta pensiunan akan mulai cair bertahap mulai minggu ini. Tepatnya, pada Kamis, 26 Januari 2026. Jika THR, TNI dan Polri PNS sudah tampak hilalnya, bagaimana dengan THR pegawai swasta? Untuk swasta, Peraturan Pemerintah (PP)
