KEGIATAN

Darurat, Indonesia Kini Jadi Negara Konsumen dan Produsen Narkoba

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menyatakan bahwa Indonesia kini dalam situasi darurat narkoba. Selain menjadi konsumen, Indonesia juga telah menjadi produsen dan target pasar global narkotika. Pada 2024, prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 3,3 juta orang, mayoritas remaja berusia 15-24 tahun. Perputaran dana dari tindak pidana narkoba selama 2022-2024

Selengkapnya »

PPN 12 Persen Hanya Sasar Barang Mewah, Bukan untuk Rakyat Kecil

Pemerintah Indonesia akan memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% mulai 1 Januari 2025, khusus untuk pembelian barang mewah. Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, menyatakan kebijakan ini dirancang agar hanya konsumen barang mewah yang menanggung kenaikan tarif. PPN 11% tetap berlaku untuk masyarakat umum, termasuk kebutuhan pokok, jasa pendidikan,

Selengkapnya »

KAI dan BI Tandatangani Perjanjian Distribusi BBMN Aman dan Ramah Lingkungan

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan Bank Indonesia (BI) menjalin kerja sama strategis untuk meningkatkan efisiensi distribusi Barang Berharga Milik Negara (BBMN) ke berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Kerja sama tersebut ditandai dalam penandatanganan Perjanjian Jasa Pengangkutan BBMN di Ballroom Jakarta Railway Center, Rabu (4/12/2024). Direktur

Selengkapnya »

APINDO Ajukan Rekomendasi Dukung Perlindungan Data Pribadi di IPSS

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) didukung oleh Grab Indonesia dan OVO kembali menggelar Indonesia Privacy and Security Summit (IPSS) dan meluncurkan rancangan instrumen sebagai rekomendasi kebijakan industri sebagai implementasi menyambut Undang Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Ketua Bidang Digital APINDO, Neneng Goenadi, menyampaikan implementasi UU PDP adalah langkah penting menuju

Selengkapnya »

Kemnaker: Kenaikan UMP Tidak Boleh di Bawah 6,5 Persen

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menetapkan kenaikan upah minimum di seluruh Indonesia, baik provinsi, kabupaten/kota pada 2025. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri, melarang pemerintah daerah (Pemda) menetapkan kenaikan upah minimum di bawah 6,5 persen. Menurut Indah, angka tersebut merupakan batas terendah yang boleh

Selengkapnya »

China Melarang Ekspor Komoditas Mineral ke Amerika Serikat

China telah melarang ekspor komoditas mineral seperti galium, germanium dan antimon ke Amerika Serikat (AS). Larangan ini diungkap Selasa (3/12), sehari setelah tindakan keras AS terhadap sektor cip milik China. Komoditas tersebut biasanya digunakan untuk militer dan sipil. “Pada prinsipnya, ekspor galium, germanium, antimon dan bahan superkeras ke AS tidak

Selengkapnya »

Pemerintah Pusat Ambil Alih Proyek Irigasi di Daerah

Pemerintah terus mematangkan program swasembada pangan yang ditargetkan bisa terealisasi pada 2027. Salah satu langkahnya adalah mengoptimalkan pengairan atau irigasi. Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan telah menyiapkan aturan baru terkait pembangunan atau perbaikan irigasi sawah di daerah untuk bisa digarap oleh pemerintah pusat. Aturan itu sudah

Selengkapnya »

Perangi Judi Online, Menkomdigi Minta Operator Seluler Batasi Transfer Pulsa

Menkomdigi Meutya Hafid meminta operator seluler memperketat pengawasan transaksi pulsa yang digunakan untuk judi online. Langkah ini mencakup pembatasan transfer pulsa dan penggunaan data biometrik untuk registrasi ulang kartu SIM guna mengidentifikasi pelaku. Meutya juga mendorong literasi digital sebagai upaya preventif, sementara Komdigi mengklaim telah memblokir 250.000 konten judi online

Selengkapnya »

Diumumkan Pekan Depan, PPN Jadi Dinaikkan ke 12% pada 2025

Pemerintah Indonesia tetap tetap akan menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan pekan depan pemerintah akan mengumumkan kebijakan tersebut, meskipun ada tekanan publik yang besar untuk menunda kenaikan tersebut agar menghindari penurunan daya beli masyarakat. Secara hukum, kenaikan PPN menjadi 12 persen dari 11

Selengkapnya »
Search