Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan pemerintah tidak berencana menarik beras oplosan dari pasar. Pemerintah akan menginstruksikan peritel menjual beras tidak sesuai standar ini dengan harga murah. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan proses penarikan beras oplosan akan memakan biaya besar. “Bukan dijual murah, tetapi disesuaikan dengan spesifikasi. Misalnya beras
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa sejumlah produsen beras yang sebelumnya kedapatan mengoplos produknya kini sudah mulai menarik barangnya dari pasaran dan menyesuaikan harga sesuai ketentuan pemerintah. Hal itu diungkapkan Amran saat mengikuti rapat kerja antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Komisi IV DPR RI, pada Rabu (16/7/2025) kemarin.
Anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar Firnando Ganinduto, menyoroti secara khusus keberhasilan negosiasi dagang antara RI dengan Amerika Serikat (AS) yang berhasil menurunkan tarif bea masuk dari 32 persen menjadi 19 persen. Firnando pun menyampaikan kekhawatirannya atas dampak dari perjanjian dagang tersebut terhadap kedaulatan pangan nasional. Dia mempertanyakan kebijakan tarif
Bank Indonesia (BI) resmi memangkas suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Rabu (16/7). Bersamaan dengan itu, suku bunga Deposit Facility diturunkan menjadi 4,50%, dan Lending Facility menjadi 6,00%. Keputusan ini dinilai sebagai langkah tepat, taktis, dan cermat di tengah sinyal
Direktur Penganekaragaman Konsumi Pangan Rinna Syawal mengajak masyarakat untuk lebih mengenal berbagai potensi lokal mereka sebagai sumber gizi. “Potensi pangan lokal kita luar biasa. Kita ada sumber karbohidrat hingga protein nabati dan hewani yang luar biasa banyak,” katanya pada Temu Ilmiah Nasional Persatuan Ahli Gizi Indonesia 2025 di Jakarta pada
Polda Metro Jaya menindak ribuan pengendara yang melanggar aturan lalu lintas dalam Operasi Patuh Jaya 2025, yang digelar mulai Senin, 14 Juli 2025. Pada hari pertama operasi berjalan, aparat kepolisian telah menindak total 3.503 pengendara. “Tilang elektronik pada hari pertama tercatat 1.920 perkara, sementara teguran ada 1.583,” ujar Wakil Direktur
Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri telah melakukan investigasi dan menemukan sebanyak 212 merek beras di pasaran tak sesuai dengan label dan standar mutu. Hasil temuan tersebut mengungkap adanya beras yang diklaim sebagai premium, padahal kualitasnya biasa. Tentu saja, praktik tersebut merugikan konsumen, serta bisa menimbulkan gejolak di pasar. Temuan ini
Perundingan perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) akhirnya rampung. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen yang secara langsung mengumumkan kesepakatan perjanjian dagang tersebut. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengapresiasi capaian Prabowo merampungkan kesepakatan strategis
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (15/7/2025) waktu setempat mengumumkan tarif impor sebesar 19 persen untuk Indonesia. Besaran tarif itu disebut Trump sebagai kesepakatan perdagangan yang telah dicapai antara pemerintah AS dengan Indonesia. Di sisi lain, menurut Presiden Trump, produk-produk asal AS tidak akan dikenakan tarif apapun atau
Juru Bicara Kemlu RI Rolliansyah “Roy” Soemirat, memandang penyelesaian Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) sebagai pencapaian kerja sama bernilai strategis di tengah kondisi dunia yang tak menentu. Menurut Roy, kesepakatan politik untuk menyelesaikan IEU-CEPA dan komitmen membina kemitraan strategis bilateral menjadi salah satu hasil konkret dari kunjungan Presiden
Presiden Perancis Emmanuel Macron menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang telah menghadiri hari nasional Perancis, Bastille Day. “Terima kasih atas kehadiran Anda di hari perayaan nasional kami, sahabat Prabowo. Saya sangat bangga melihat tentara Indonesia berbaris bersama pasukan kami,” tulis Macron menggunakan bahasa Indonesia di akun Instagramnya,
Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi menetapkan aturan marketplace sebagai pemungut pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) pada Senin, 14 Juli 2025. Melalui aturan ini, lokapasar ataumarketplace seperti Shopee dan Tokopedia bakal ditunjuk sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) pasal 22. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan kebijakan itu akan berlaku jika lokapasar
