Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

OJK Tunggu Pemerintah Terbitkan PP Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menunggu Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang program wajib asuransi kendaraan bermotor. Setelah PP tersebut keluar, barulah kebijakan wajib asuransi kendaraan bermotor bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut, Undang-undang Nomor 4

Selengkapnya »
19 Juli 2024

Nilai Kerja Sama Dagang UEA-RI 10 Tahun Terakhir Meroket 52%

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menjelaskan perkembangan hubungan yang signifikan antara Uni Emirat Arab (UEA) dengan Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Retno menekankan bahwa UEA adalah salah satu mitra penting Indonesia di Timur Tengah, sebab dalam 10 tahun terakhir ini hubungan kedua negara berkembang dengan cepat. Dari sisi perdagangan

Selengkapnya »
18 Juli 2024

Motor dan Mobil Wajib Punya Asuransi, OJK Diminta Antisipasi Gagal Bayar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan motor dan mobil memiliki asuransi. Kewajiban kendaraan bermotor untuk berasuransi mulai Januari 2025 dinilai dapat mendongkrak inklusi dan kesadaran masyarakat dalam membayar premi asuransi. Pengamat asuransi Irvan Rahardjo menyebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu segera melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif. Pasalnya, tanggungan premi ke

Selengkapnya »
18 Juli 2024

Ekonom dukung pemerintah bentuk Satgas Impor Ilegal

Ekonom Universitas Jember Adhitya Wardhono mendukung rencana pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal. “Satgas Impor Ilegal yang dibentuk oleh Kemendag itu menunjukkan bahwa secara ekonomi adalah antisipasi pemerintah atas kemungkinan konjungtur ekonomi melandai dan sektor produksi domestik yang melemah,” katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur,

Selengkapnya »
17 Juli 2024

Mengatasi Problem Sampah dengan Sirkular Ekonomi

“Dari jumlah tersebut, baru 66,28% yang telah ditangani dengan baik, sementara 33,72% sisanya belum dapat terkelola sesuai data pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN),” kata Siti dalam Rakornas Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Selasa (16/7). Pada 2025, pemerintah menargetkan pengelolaan sampah bisa mencapai 100% melalui 30%

Selengkapnya »
17 Juli 2024

Bapanas: Program bantuan pangan beras turunkan kemiskinan

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa program bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) yang diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, telah berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan. BPS (Badan Pusat Statistik) Juli 2024 mencatat, bersama program bantuan sosial lainnya, program banpang (bantuan

Selengkapnya »
17 Juli 2024

Asosiasi: Perlu Pengetatan Impor Barang Jadi Plastik Guna Proteksi Industri Hilir

Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan perlunya pengetatan impor produk barang jadi plastik dari negara lain untuk memproteksi industri hilir plastik dalam negeri, sehingga sektor ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pemajuan ekonomi Indonesia. Sekretaris Jenderal Aphindo, Henry Chevalier menyebutkan, masifnya barang jadi plastik tersebut secara langsung

Selengkapnya »
17 Juli 2024

Kebaya Dinilai Sebagai Warisan Budaya yang Perlu Dilestarikan

Kebaya dinilai merupakan warisan budaya bangsa yang perlu dilestarikan. Dalam Kongres Kongres Wanita Indonesia (Kowani) X, Presiden Soekarno mengatakan mengatakan bahwa kebaya bukan hanya sekadar kecantikan, lenggak-lenggok perempuan Indonesia. “Akan tetapi punya makna yang dalam yakni kebaya yang digunakan perempuan Indonesia membuat kita semangat, karena identik dengan kesetaraan, perjuangan dan

Selengkapnya »
16 Juli 2024

Skandal Impor Beras, PDIP: Sektor Pangan Sudah jadi Lahan Berburu Rente

Semua elemen bangsa harus kompak memerangi bandit uang negara dalam skandal impor beras dengan potensi kerugian negara mencapai Rp8,5 triliun. Begitu dikatakan politikus senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengomentari potensi kerugian uang negara dalam skandal mark up impor beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama

Selengkapnya »
16 Juli 2024

Kerja Sama Baru Indonesia – Korsel, Belanja Bisa Bayar Pakai QR Code

Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan sepakat memperluas kerja sama di bidang keuangan dan perbankan. Kedua negara sepakat menghubungkan QR Code pembayaran melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Indonesia (BI) dengan Bank of Korea (BoK). “Kerja sama ini akan membangun kerangka yang memfasilitasi pembayaran berbasis QR Code antarkedua negara, termasuk operator

Selengkapnya »
16 Juli 2024

Neraca Perdagangan RI Surplus hingga 50 Bulan Beruntun

Statistik (BPS) menyampaikan neraca perdagangan Indonesia terus mengalami surplus hingga 50 bulan beruntun sejak Mei 2020, dengan nilai keuntungan di periode Juni 2024 sebesar 2,39 miliar dolar AS. “Dengan demikian, hingga Juni 2024, neraca perdagangan barang Indonesia telah mencatatkan surplus beruntun selama 50 bulan secara berturut-turut,” kata Pelaksana Tugas Kepala

Selengkapnya »
16 Juli 2024

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search