Menurut penghitungan sejumlah pakar, pemerintahan Presiden Prabowo bisa menangguk tambahan pendapatan sampai Rp75 triliun dari penambahan pungutan PPN sebesar 1 persen itu, namun dampak yang ditanggung masyarakat dan industri bakal lebih berat. Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo), termasuk yang paling getol meminta pemerintah untuk menunda penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 menjadi sorotan tajam, terutama dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Meskipun PDIP sebelumnya mendukung kebijakan ini sebagai bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada 2021, kini mereka meminta pemerintah untuk
UNCTAD memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,1% pada tahun 2024 dan 5,2% pada tahun 2025. Dalam laporan Trade and Development Report 2024, UNCTAD mencatat bahwa meskipun tingginya suku bunga acuan di Indonesia dapat memperlambat ekspansi bisnis, konsumsi rumah tangga yang tetap kuat akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk tahun depan,
Presiden Prabowo Subianto memiliki opsi untuk membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang dijadwalkan berlaku pada 1 Januari 2025. Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, perubahan ini dapat dilakukan dengan mudah melalui inisiatif pemerintah yang diajukan ke DPR, mengingat dukungan mayoritas yang dimiliki oleh pemerintahan Prabowo-Gibran di
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengklaim bahwa ketersediaan stok pangan mencukupi saat natal dan tahun baru (Nataru). Bahkan, kebutuhan bahan pokok itu tidak akan mengalami kelangkaan hingga Ramadan dan Idulfitri 2025 nanti. Budi menyebut beberapa komoditas pangan sudah mengalami penurunan harga, seperti di Medan. Bahkan, pihaknya sudah meninjau keberadaan daerah dan
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan yang dikenakan PPN 12% adalah biaya admin dalam transaksi elektronik dan dompet digital. Dalam hal ini bukan pada nilai uang yang diisi (top up), nilai saldo atau nilai transaksi jual beli. Misalnya, A melakukan top up e-money atau e-wallet sebesar
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan beras premium produksi dalam negeri alias lokal tidak akan dikenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% yang akan berlaku mulai 2025 nanti. Alih-alih beras premium lokal, menurutnya beras-beras premium produksi luar negeri atau impor lah yang akan dikenakan PPN. Ia mencontohkan salah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% menjadi 12% dinilai tidak akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Hal ini didasari oleh dampak inflasi yang terbilang rendah atas kenaikan PPN menjadi 12% mulai awal tahun depan. Berdasarkan hitungan Pemerintah, inflasi saat ini rendah di
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, skema insentif untuk pembelian motor listrik untuk 2025 berbeda dengan tahun ini. Menurut Menperin, insentif untuk tahun depan akan dimasukkan dalam pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP). Ia menuturkan, rencana kebijakan itu masih dibahas lebih lanjut oleh tiga kementerian, yakni Kementerian
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan buka suara perihal isu beredar soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% akan dikenakan untuk transaksi pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) hingga e-Money. Kepala BKF Febrio N. Kacaribu menuturkan transaksi melalui QRIS dan sejenisnya tidak menimbulkan beban PPN tambahan untuk customer. QRIS
Polisi menetapkan 17 tersangka sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu di lingkungan UIN Makassar, Sulawesi Selatan, dan mengamankan barang bukti senilai ratusan triliun rupiah. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menyebut Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, berinisial AI, memiliki peran sentral dalam operasi sindikat uang palsu itu. Namun, Rektor
Pemerintah memberikan diskon 50% untuk pelanggan listrik berdaya 450 VA hingga 2.200 VA selama Januari-Februari 2025. Insentif ini bertujuan membantu masyarakat menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tahun depan. PT PLN memastikan program ini berlangsung otomatis tanpa registrasi tambahan, berkat digitalisasi layanan pelanggan. Diskon diterapkan langsung pada tagihan
