Pemerintah kembali memberikan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor perumahan pada 2026. Kebijakan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026. Selain itu, pemerintah menyatakan kebijakan ini bertujuan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim sudah memberikan tambahan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) untuk operator stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU) swasta periode 2026. Badan usaha (BU) hilir migas pun diklaim sudah mulai menerima BBM hasil impor sendiri. Akan tetapi, Kementerian ESDM enggan mengungkapkan berapa volume
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran APBN tahun 2026 bakal tetap cair untuk kementerian dan lembaga (K/L), meski tak ada seremoni penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) di akhir 2025. Purbaya pun menegaskan tanpa ada seremoni penyerahan DIPA seperti tahun-tahun sebelumnya, anggaran pemerintah
Pemerintah terus mempercepat rehabilitasi irigasi untuk menggenjot produksi beras di sepanjang tahun 2026. Infrastruktur irigasi menjadi salah satu faktor yang menopang peningkatan produksi padi. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto menyebutkan, sepanjang tahun 2025 pemerintah terus melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pertanian
Kementerian Keuangan (Kemkeu) resmi memperluas cakupan keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan. Kali ini, pemerintah menyasar data terkait transaksi kripto. Kebijakan ini, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Beleid tersebut sudah berlaku mulai 1 Januari 2026.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut, memasuki tahun 2026 terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan sekaligus tantangan yang perlu diantisipasi pada industri pasar modal Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, secara global volatilitas pasar masih akan dipengaruhi oleh perkembangan suku bunga global,
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan P. Roeslani, di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu (4/1/2026) sore. Dalam kunjungan tersebut, Rosan melaporkan akan ada lima proyek hilirisasi Danantara yang siap groundbreaking (peletakan batu pertama) di awal bulan depan. “Dalam
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang uang sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus korupsi sawit sebesar Rp6,6 triliun lebih untuk menutup defisit. Uang tersebut berasal dari hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH Rp2.344.965.750.000 dan hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejagung sebesar
Masyarakat masih mengeluhkan terkait gangguan dalam sistem perpajakan Coretax. Laman yang tidak bisa diakses atau kesulitan mengisi data diri menjadi beberapa keluhan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun mengaku dirinya juga beberapa kali menghadapi wajib pajak yang mengeluhkan hal yang sama. Purbaya menjelaskan bahwa prosedur dalam
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan keterbatasan ruang fiskal menjadi tantangan utama di balik target pertumbuhan ekonomi Indonesia 6 persen pada 2026. Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani mengatakan, dunia usaha menilai optimisme tersebut perlu diimbangi dengan pembenahan struktural agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pergeseran kebijakan
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaksanakan Intensifikasi Pengawasan Pangan Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Inwas Nataru) selama periode 28 November hingga 31 Desember 2025. Hasilnya, hingga 17 Desember 2025, BPOM menemukan peredaran pangan ilegal, kedaluwarsa, dan rusak dari jalur distribusi offline maupun online dengan nilai ekonomi mencapai
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah penunggak pajak telah menyetorkan Rp13,44 triliun kepada Pemerintah Indonesia per Senin (15/12). Purbaya mengungkapkan sebagian setoran masih dicicil. Namun, ada pula penunggak pajak yang masih meminta berdiskusi. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menambahkan jumlah penunggak pajak yang sudah membayar bertambah dari 109 orang menjadi 120
