Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) mengapresiasi kebijakan ekonomi Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pandemi Covid-19. IMF menilai Indonesia mampu menciptakan kestabilan sambil mendorong pemulihan ekonomi. Namun, masih ada sejumlah pekerjaan rumah dalam perbaikan ekonomi nasional. Apresiasi itu disampaikan Dewan Eksekutif IMF dalam laporan Article IV Consulation 2021 yang dirilis pada
Selain stoknya terbatas, minyak goreng curah umumnya masih dijual di atas ketentuan harga eceran tertinggi. Sejumlah kalangan berharap pemerintah mengatasinya sebelum bulan Ramadhan tiba pekan depan. Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hadtiadi, mengusulkan sejumlah solusi untuk mengurai persoalan minyak goreng. Pertama, gulirkan minyak goreng bersubsidi melalui mekanisme bantuan sosial karena
Apical Group, produsen minyak goreng dengan merek Harumas dan Camar, memastikan ketersediaan stok minyak goreng untuk masyarakat khususnya pasar domestik seiring dengan dukungan Apical Group bersama Kementerian Perindustrian untuk membantu memastikan kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. RGE Palm Business Director, Bernard A. Riedo mengatakan bahwa Apical melalui PT Asianagro
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan dana kompensasi untuk PT Pertamina (Persero) sebagai imbalan atas larangan kepada BUMN migas itu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin Pertalite (RON 90) ke masyarakat. Sementara Pertamina tetap harus menjamin ketersediaan BBM di seluruh wilayah Tanah Air meski harga minyak mentah dunia melonjak
Rapat Dewan Gubernur [ROG) Bank Indonesia pada 16-17 Maret 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,5%, suku bunga lending facility (LF) sebesar 2,75%, suku bunga deposit facility (DF) sebesar 4,25% Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabiiitas nilai tukar dan terkendalinya inflasi, serta upaya untuk
Pemerintah tengah menyiapkan skema mendapatkan dana untuk menarik masuk pemodal dan membiayai proyek ibu kota negara (IKN). Salah satu skema yang dikembangkan adalah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan penggunaan dana filantropi. Nantinya, pemerintah akan memberikan jaminan atas pendanaan dari badan usaha yang menggarap proyek IKN tersebut. Artinya, apabila
Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mendukung penuh upaya peningkatan produksi kedelai lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap kedelai impor. Ketua Umum Gakoptindo Aip Syarifuddin mengatakan, kebutuhan kedelai perajin tempe-tahu nasional cukup besar yakni 3 juta ton per tahun dan mayoritas dari impor. Sementara itu, harga kedelai impor saat ini
Krisis menandai situasi tak terkendali yang diikuti hiruk-pikuk kepanikan. Begitu pula yang terjadi dengan krisis minyak goreng belakangan ini. Bahkan, mitigasi melalui penerbitan enam kebijakan Kementerian Perdagangan tak mampu membuat barang tersedia dengan harga terjangkau. Regulasi belum mampu membangun keseimbangan antara mekanisme pasar dan kepentingan publik. Paling tidak, ada dua
CEO Narasi Institute dan pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menyatakan pemerintah tak kompeten dalam mengendalikan masalah kelangkaan minyak goreng dan bahan pokok lainnya. Ia menilai kebijakan pengendalian harga yang diambil pemerintah tidak menyelesaikan masalah, terutama pada kelangkaan minyak goreng. Pemerintah dianggap tidak berdaya dalam pengendalian harga dan harus menyerahkan
Bank Indonesia (BI) mencatat perang Rusia t;ui VKimna membuat risiko investasi di di negara-negara berkembang termasuk juga Indonesia, meningkat tajam. Kondisi persepsi risiko investasi Indonesia tersebut, tercermin dari premi Credit Default Swap (CDS) yang sempat meningkat tajam. Menurut Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, premi CDS tersebut naik di
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas) Andi Widjajanto menegaskan Indonesia saat ini bukan saja berada di kawasan strategis, tetapi juga memiliki tingkat kerawanan strategis yang perlu diwaspadai. Jadi letak geografis Indonesia bukan saja strategis di antara dua benua, dua samudera. Namun justru memiliki kerawanan strategis. Dia mengatakan, sejumlah pangkalan
Kebijakan insentif kedelai, berupa pembayaran selisih antara harga pasar dan harga yang diterima perajin, berpotensi tidak efektif meredam kenaikan harga. Kebijakan yang bersifat jangka pendek ini tidak mengatasi persoalan yang ada di hulu, yaitu produktivitas. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta menerangkan, tujuan subsidi disebutkan sebagai intervensi
