Beberapa negara Asia dengan tingkat ekonomi yang rentan, mulai mengalami kesulitan di tengah lonjakan harga energi global. Informasi ini disampaikan kantor berita NHK pada Selasa (28/6). Laos mengalami kekurangan bahan bakar bensin yang parah sejak awal Mei lalu. Negara di Asia Tenggara itu bergantung pada minyak impor dan tidak dapat
Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp3.461,31 triliun untuk mencapai target pengurangan emisi CO2 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional di 2030. Hal tersebut sesuai dengan komitmen Nationaly Determined Contribution (NDC) dalam Paris Agreement. Dana tersebut dialokasikan untuk sektor kehutanan dan lahan Rp77,82 triliun, industrial process and product uses
Ancaman resesi global bakal membayangi perekonomian Indonesia. Tak hanya pemerintah, pelaku usaha swasta pun harus bersiap menghadapinya, lantaran efek resesi akan menambah beban keuangan dari potensi lonjakan beban bunga utang. Sebagai gambaran, pemicu ketidakpastian ekonomi global antara lain akibat tingginya lonjakan inflasi. Guna merespon inflasi tinggi, bank sentral di banyak
PT PLN (Persero) menyatakan seluruh lingkungan kesekretariatan presiden mulai dari Istana Kepresidenan di Jakarta, Bogor, Cipanas, Yogyakarta, hingga Tampaksiring sudah 100 persen menggunakan listrik dari energi terbarukan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan kesekretariatan presiden baru saja menandatangani pembelian sertifikat energi terbarukan atau REC setara 849 megawatt jam (MWh). REC
Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Bulgaria membahas pengembangan kerja sama yang berkaitan dengan riset siber dan pengembangan sektor digital. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menjelaskan, langkah itu dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat keamanan informasi dalam mencegah serangan siber serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Duta Besar Bulgaria untuk
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi melakukan pertemuan bilateral di sela-sela KTT G7 di Elmau, Jerman, Senin (27/6). Kedua pemimpin membahas upaya penguatan kerja sama di bidang pangan. Mengenai kerja sama terkait perdagangan bahan pangan antara dua negara, Presiden RI akan minta Menteri Perdagangan
Krisis energi yang masih merundung Eropa mendorong Negeri Barat berakrobat mencari sumber tenaga alternatif, di saat batu bara Indonesia terus mengalir ke Benua Biru. Puncak dari akrobat itu akan mengemuka di KTT G7 yang tengah berlangsung di Jerman pada 26 hingga 28 Juli 2022. Jerman, sang tuan rumah, diam-diam menyusun
Jawa Timur membidik Jepang dan Romania sebagai pasar potensial produk pertanian, terutama ubi jalar. Untuk mendukung hal itu, budidaya ubi jalar dikembangkan di Kabupaten Jember. PT Mitratani Dua Tujuh, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Jawa Timur, serta petani dari Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Taruna Bhumi bekerja sama
Presiden Joko Widodo bertolak ke Jerman pada Ahad (26/6) pagi untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-7. Jokowi menyampaikan, kehadirannya ke KTT G-7 untuk mewakili Indonesia sebagai partner country dari G-7 sekaligus sebagai ketua G-20. Ini akan menjadi lawatan perdamaian pertama dari serangkaian rencana kunjungan kerja Jokowi ke luar negeri.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta Suci Fitria Tanjung menilai, kebijakan ganjil genap tidak berpengaruh signifikan terhadap pengendalian polusi di Ibu Kota. Sebaliknya, berdasarkan beberapa kajian internal pembatasan kendaraan bermotor melalui nomor pelat kendaraan itu justru memicu munculnya kendaraan baru yang lebih banyak. Alhasil, populasi kendaraan di Ibu
Di tengah ancaman meningkatnya sebaran risiko stagflasi dari berbagai belahan dunia, Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan perbankan atau BI 7-day reverse repo rate di level 3,50%. Bank sentral mengambil keputusan ini sejalan dengan perlunya mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Ke depan ketidakpastian ekonomi
Lembaga riset International Institute for Sustainable Development (USD) menyatakan bahwa dukungan fiskal dari pemerintah Indonesia ke bahan bakar fosil masih terlalu besar sehingga berpotensi memperlambat transisi energi dan menguras anggaran publik. Penulis utama laporan USD bertajuk Indonesia’s Energy Support Measures: An Inventory of Incentives Impacting the Energy Transition, Anissa Suharsono,
